PRIORITAS, 16/10/26 (Jakarta): Perlindungan kesehatan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus berjalan tanpa menunggu api padam.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemerintah segera memperbanyak Clean Air Shelters atau ruang berlindung dengan udara bersih untuk mengurangi paparan asap, terutama bagi kelompok rentan.
“Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam,” tegas Charles dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/26).
Selain memperbanyak ruang berlindung, Charles meminta pemerintah memastikan fasilitas publik memiliki penyaring udara yang berfungsi dengan baik.
Langkah ini penting untuk melindungi keluarga dengan balita, ibu hamil, lansia, serta warga yang memiliki penyakit pernapasan.
Menurut Charles, fasilitas publik dapat berperan sebagai tempat perlindungan ketika kabut asap mengancam kesehatan masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang memanfaatkan fasilitas umum sebagai ruang dengan udara bersih saat menghadapi kebakaran hutan berskala besar.
“Di sejumlah negara yang telah menghadapi kebakaran hutan besar, fasilitas publik telah dimanfaatkan sebagai ruang perlindungan bersih bagi masyarakat yang terdampak kabut asap,” ujarnya.
Karena itu, Charles menilai pemerintah perlu menghubungkan penanganan karhutla dengan langkah perlindungan kesehatan masyarakat.
Upaya tersebut harus berjalan terpadu dan berkesinambungan, terutama ketika kebakaran berlangsung lama dan asap terus mengganggu aktivitas warga.
“Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya,” ujar legislator dari daerah pemilihan DKI Jakarta III tersebut.
Charles menegaskan, pemerintah perlu menyediakan Clean Air Shelters sebagai bagian dari perlindungan bagi masyarakat yang menghadapi dampak karhutla.
Fasilitas ini diharapkan memberi warga akses ke ruang dengan kualitas udara yang lebih aman ketika asap menyelimuti permukiman mereka.
Untuk mempercepat langkah tersebut, Charles kembali mendesak pemerintah pusat dan daerah memperluas jangkauan ruang udara bersih, terutama di wilayah terdampak karhutla.
Ia juga meminta pemerintah memprioritaskan kebutuhan anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
“Manfaatkan fasilitas yang tersedia. Pastikan penyaring udaranya berfungsi, kualitas udara dipantau, dan aksesnya gratis!” tukas Charles.
Lebih lanjut, Charles menyoroti ketidakpastian waktu pemadaman karhutla. Menurut dia, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat selama kebakaran dan paparan asap masih berlangsung.
“Pemerintah sepertinya tidak bisa menjamin kapan api akan padam. Tetapi Pemerintah punya kewajiban untuk memastikan rakyat tidak terus-menerus dipaksa menghirup udara beracun tanpa tempat berlindung!” tutupnya. (P-*/Khalied M)
