PRIORITAS, 15/10/26 (Jakarta): Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati merespons isu saat meninjau kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) bersama tim kunjungan kerja reses di Jakarta, Kamis (15/10/26).
Menyerukan keseimbangan pengelolaan, ia mendesak Jakpro menjaga keterjangkauan harga bagi seniman dan masyarakat luas.
Rahayu menilai kawasan bersejarah tersebut mengemban peran penting sebagai pusat kebudayaan, pariwisata, serta ekonomi kreatif.
Mengamati dinamika lapangan, komersialisasi aset tidak boleh menggeser fungsi sosial ruang publik.
“Harus ada balance di sini, bagaimana investasi itu ada, tapi tidak membebani,” tegas Rahayu di lokasi acara.
Merinci ketersediaan fasilitas, TIM menyediakan gedung pertunjukan, perpustakaan publik, serta area terbuka bagi komunitas warga.
Menghitung beban operasional, perawatan sarana tersebut membutuhkan alokasi dana besar dari BUMD dan pemerintah daerah.
Pengelola kawasan wajib melahirkan terobosan bisnis kreatif guna menggenjot pendapatan tanpa memangkas hak publik.
Mendorong perhatian Pemprov DKI, perawatan fasilitas dan pengembangan ruang terbuka hijau memerlukan dukungan fiskal berkelanjutan.
“Nah, ini tentunya menjadi tantangan BUMD itu sendiri, bagaimana mereka bisa terus berinovasi, meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat yang perlu untuk mendapatkan subsidi maupun bantuan dari pemerintah,” terangnya.
Menyerap aspirasi konstituen, Komisi VII DPR mengumpulkan masukan para pelaku usaha mikro dan pegiat seni di lapangan.
Membawa agenda ke parlemen, DPR RI mengawal pembahasan strategis ini bersama Kementerian Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pariwisata.
“Harapannya, tentunya akan ada perhatian-perhatian yang lebih besar lagi untuk lokasi-lokasi yang memang sebenarnya punya dampak internasional, seperti di TIM ini,” tandas Rahayu. (P-*/Khalied M)
