Opini oleh Markus Wauran
(Mantan Anggota DPR/MPR, Pemerhati Nuklir & Dewan Kehormatan Gerakan Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946).
GEMPA bumi kembali mengingatkan kita bahwa bencana tidak pernah mengenal waktu. Guncangan dapat terjadi ketika masyarakat sedang tidur, bekerja, berada di sekolah, rumah sakit, hotel, kendaraan, pusat perbelanjaan, bahkan ketika sedang menikmati suasana di tepi pantai.
Indonesia memang berada di kawasan yang sangat aktif secara tektonik. Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa gempa bumi bisa terjadi. Masyarakat harus mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bumi benar-benar berguncang.
Sulawesi Utara termasuk wilayah yang memiliki ancaman gempa bumi dan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut wilayah darat dan laut Sulawesi Utara rawan gempa bumi. Aktivitas tersebut berkaitan dengan dinamika tektonik dan zona subduksi di kawasan ini.
Baca juga: Soekarno, Soeharto, Prabowo dan energi nuklir
Bahkan sepanjang 2026, sejumlah gempa cukup kuat tercatat di kawasan sekitar Sulawesi Utara. Pada 2 April 2026, misalnya, BMKG mencatat gempa magnitudo 7,6 di tenggara Bitung yang memicu peringatan dini tsunami. Pengamatan muka air laut kemudian mencatat tsunami di sejumlah lokasi.
Fakta tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Bukan soal kapan, tetapi seberapa siap
Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan gempa besar berikutnya akan terjadi. Karena itu, harus hindari pernyataan bahwa Minahasa atau daerah lain di Sulawesi Utara pasti akan mengalami gempa sebesar gempa Aceh 2004.
Namun, ketidakpastian waktu bukan alasan untuk tidak bersiap. Justru karena tidak dapat memprediksi gempa secara tepat, harus bangun kesiapsiagaan jauh sebelum bencana terjadi.
BMKG sendiri menempatkan edukasi masyarakat sebagai bagian penting mitigasi gempa bumi dan tsunami. Materi kesiapsiagaan mencakup tindakan sebelum, saat, dan setelah gempa, termasuk evakuasi tsunami serta kesiapan menghadapi kondisi darurat.
Pertanyaannya kemudian: sudah sejauh mana pemerintah daerah memastikan masyarakat memahami tindakan penyelamatan diri?
Sosialisasi kebencanaan tidak boleh berhenti pada seminar di hotel atau kegiatan seremonial. Informasi harus benar-benar sampai ke keluarga, sekolah, tempat kerja, rumah sakit, hotel, pusat perdagangan, kawasan pesisir, desa-desa terpencil, hingga kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas.
Pemerintah daerah harus melatih masyarakat sampai mengetahui apa yang harus dilakukan secara otomatis ketika guncangan terjadi.
Jangan hanya andalkan sirene
Dalam situasi gempa besar, kepanikan dapat menjadi ancaman tersendiri. Bayangkan sebuah gempa terjadi pada malam hari. Listrik padam. Jaringan komunikasi terganggu. Sebagian bangunan rusak. Orang-orang berteriak dan berlari mencari keluarganya.
Dalam situasi seperti itu, masyarakat yang tidak pernah mendapatkan pendidikan kebencanaan akan lebih mudah mengambil keputusan yang salah. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengajarkan prosedur sederhana dan mudah diingat.
Saat gempa mengguncang bangunan, masyarakat perlu melindungi kepala dan tubuh, berlindung di bawah meja atau tempat yang kokoh bila memungkinkan, serta menjauh dari kaca dan benda yang dapat jatuh.
Setelah guncangan berhenti, masyarakat harus keluar dengan hati-hati melalui jalur evakuasi yang aman. Lift tidak boleh menjadi pilihan utama saat evakuasi dari gedung bertingkat. Namun, prosedur tersebut tidak boleh hanya diajarkan secara lisan.
Pemerintah daerah perlu menggelar simulasi secara berkala. Sekolah harus mempunyai latihan evakuasi. Hotel dan gedung publik harus memiliki jalur evakuasi yang jelas. Rumah sakit harus mempunyai prosedur khusus untuk mengevakuasi pasien. Masyarakat juga harus mengetahui lokasi titik kumpul sebelum bencana terjadi.
Setiap tempat butuh cara berbeda menyelamatkan diri
Pendidikan kebencanaan juga harus dibuat berdasarkan situasi. Orang yang berada di rumah memiliki tantangan berbeda dengan orang yang berada di gedung bertingkat. Orang yang sedang mengemudikan kendaraan memiliki prosedur berbeda dengan orang yang sedang berada di pantai.
Karena itu, pemerintah daerah perlu membuat materi edukasi yang praktis. Jika berada di rumah, masyarakat harus mengetahui lokasi yang relatif aman serta menghindari lemari, kaca, rak, dan benda berat yang mudah jatuh.
Jika berada di gedung bertingkat, jangan langsung berdesakan menuju tangga ketika bangunan masih berguncang. Lindungi diri terlebih dahulu. Setelah guncangan berhenti, lakukan evakuasi melalui tangga darurat sesuai prosedur gedung.
Jika berada di kendaraan, pengemudi perlu memperlambat kendaraan dan berhenti di lokasi yang aman. Hindari berhenti di bawah jembatan, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan yang berpotensi runtuh.
Jika berada di rumah sakit, persoalannya jauh lebih kompleks. Pasien yang tidak dapat berjalan membutuhkan bantuan khusus. Karena itu, rumah sakit harus mempunyai skenario evakuasi untuk pasien, tenaga kesehatan, pengunjung, serta kelompok rentan.
Sementara masyarakat yang berada di pantai harus memahami bahwa gempa kuat atau guncangan yang berlangsung lama dapat menjadi tanda bahaya tsunami. Jika kondisi demikian terjadi dan lokasi berada di kawasan pesisir, jangan menunggu sampai melihat air laut surut atau menunggu informasi berulang kali. Segera menjauh dari pantai menuju tempat yang lebih tinggi atau lokasi evakuasi sesuai arahan resmi.
BMKG menekankan pentingnya evakuasi mandiri, peta bahaya, peta evakuasi, rambu evakuasi, edukasi masyarakat, serta sistem peringatan dini dalam menghadapi ancaman tsunami.
Tidak boleh lupakan gunung api
Sulawesi Utara tidak hanya menghadapi ancaman gempa dan tsunami. Wilayah ini juga memiliki sejumlah gunung api aktif. Kondisi tersebut membuat pendidikan kebencanaan harus mencakup lebih dari sekadar gempa bumi.
Masyarakat di sekitar gunung api perlu mengetahui tanda-tanda peningkatan aktivitas, jalur evakuasi, kawasan yang harus dihindari, serta prosedur ketika terjadi erupsi. Ancaman erupsi juga tidak hanya berupa lava atau material vulkanik. Abu vulkanik, awan panas, lahar, serta gas vulkanik dapat membahayakan masyarakat.
Karena itu, informasi mengenai perlindungan diri dari abu dan gas vulkanik juga perlu diajarkan secara sederhana. Masyarakat harus mengetahui kapan harus menggunakan masker, kapan harus meninggalkan kawasan tertentu, dan ke mana harus melakukan evakuasi.
Kawasan pesisir dan kepulauan juga perlu mendapatkan perhatian khusus karena aktivitas gunung api bawah laut dapat memiliki konsekuensi serius. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa aktivitas gunung api dapat berkaitan dengan tsunami, seperti tragedi Krakatau pada 1883.
Artinya, pendidikan kebencanaan harus dibangun secara menyeluruh. Gempa, tsunami, gunung api, longsor, dan bencana ikutan harus dipahami sebagai bagian dari risiko yang saling berkaitan.
Pemda harus turun dari ruang rapat
Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting. Kesiapsiagaan tidak cukup dibangun melalui dokumen rencana kontingensi yang tersimpan di kantor. Dokumen itu harus diterjemahkan menjadi pengetahuan yang dimiliki masyarakat.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu bekerja bersama BPBD, BMKG, PVMBG, Basarnas, TNI, Polri, perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, serta komunitas relawan. Program edukasi dapat dilakukan melalui desa, sekolah, tempat ibadah, pasar, terminal, pelabuhan, kawasan wisata, hotel, dan pusat-pusat keramaian.
Simulasi juga harus dilakukan secara rutin. Jangan menunggu terjadi gempa besar baru pemerintah datang membawa bantuan dan melakukan sosialisasi. Pendidikan sebelum bencana jauh lebih murah daripada penanganan setelah bencana.
Satu jam latihan evakuasi mungkin terlihat sederhana. Namun, latihan tersebut dapat menjadi pengetahuan yang menentukan hidup dan mati seseorang ketika situasi darurat benar-benar terjadi.
Anak-anak harus menjadi prioritas
Pendidikan kebencanaan sebaiknya dimulai dari sekolah. Anak-anak perlu diajarkan bahwa ketika gempa terjadi, mereka tidak boleh langsung berlari secara panik. Mereka harus mengetahui cara melindungi kepala, berlindung, keluar secara tertib, dan menuju titik kumpul.
Anak-anak juga dapat menjadi agen perubahan di dalam keluarga. Ketika seorang anak pulang ke rumah dan bertanya kepada orang tuanya, "Kalau gempa terjadi, kita harus keluar lewat mana?" maka keluarga mulai membicarakan kesiapsiagaan.
Dari percakapan sederhana itu dapat lahir rencana keluarga. Setiap keluarga sebaiknya mengetahui siapa yang harus dihubungi, di mana titik berkumpul, jalur evakuasi yang digunakan, serta barang-barang penting yang harus dibawa dalam keadaan darurat.
BMKG juga menyediakan materi edukasi mengenai tas siaga bencana yang dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar dalam masa awal setelah bencana.
Jangan menunggu tragedi untuk belajar
Kita tidak perlu menunggu gempa besar untuk menyadari bahwa Sulawesi Utara berada di kawasan rawan bencana. Kita juga tidak perlu menunggu tsunami menerjang kawasan pesisir untuk bertanya di mana jalur evakuasi. Dan kita tidak perlu menunggu gunung api erupsi untuk mulai mencari tahu bagaimana melindungi diri dari abu, gas, maupun material vulkanik.
Kesiapsiagaan harus menjadi budaya. Pemerintah daerah perlu menjadikan pendidikan kebencanaan sebagai program prioritas yang dilakukan terus-menerus, bukan kegiatan musiman setelah sebuah bencana terjadi.
Masyarakat pun harus berhenti menganggap bencana sebagai sesuatu yang hanya terjadi kepada orang lain. Gempa tidak mengenal jabatan, status sosial, usia, maupun batas administrasi. Ketika bumi bergerak, semua orang menghadapi risiko yang sama.
Yang membedakan adalah kesiapan. Karena itu, pertanyaan paling penting bukanlah "Kapan gempa besar akan terjadi?"
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: "Jika gempa besar terjadi malam ini, apakah kita sudah tahu harus melakukan apa?"
Jika jawabannya masih "belum", maka pemerintah daerah dan masyarakat harus mulai belajar sekarang. Sebab dalam bencana, pengetahuan yang diperoleh sebelum kejadian dapat menjadi penyelamat ketika beberapa detik menjadi sangat berharga. ***
