Oleh Heri Satmoko**)
INI (Politik Kerakyatan dan Ekonomi Gotong Royong) adalah 2 kaki perjuangan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) yang tidak bisa dipisahkan. Bung Karno bilang: Politik tanpa ekonomi adalah lumpuh, ekonomi tanpa politik adalah buta.
Jadi GPM tidak mau hanya jadi organisasi politik yang teriak-teriak saja, atau hanya jadi koperasi yang jualan saja. Harus dua-duanya jalan.
A. Peran GPM Membangun POLITIK KERAKYATAN
Bagi GPM, Politik Kerakyatan bukan politik 5 tahunan, bukan cuma coblos.
1. Politik Kerakyatan = Politik dari Desa, bukan dari Istana
Politik liberal mengajarkan rakyat hanya dibutuhkan suaranya saat Pemilu. Setelah itu rakyat disuruh pulang.
Politik Kerakyatan mengajarkan sebaliknya:
- Rakyat harus ikut menentukan kebijakan sejak musyawarah desa.
- Kader GPM wajib hidup di tengah rakyat, bukan hanya datang saat kampanye.
- Praktek: GPM membentuk Posko Pengaduan Marhaen di sekretariat. Warga bisa lapor soal Pungli, tanah diserobot, Vansos tidak tepat sasaran. Lalu diadvokasi.
2. Pendidikan Politik, Bukan Mobilisasi Politik
- GPM tidak membagi kaos dan uang untuk dapat massa. Yang dibagi adalah kesadaran.
- Materi pendidikan politik GPM: Apa itu UU Cipta Kerja? Bagaimana cara baca APBDes? Bagaimana cara hitung upah layak?
- Tujuannya agar Marhaen tidak mudah dibodohi politik uang. Kalau Marhaen sudah sadar, dia tidak bisa dibeli.
3. Kaderisasi Pemimpin dari Kaum Marhaen Sendiri
- GPM mendorong anak petani, anak buruh, anak nelayan untuk berani jadi Kades, jadi anggota BPD, jadi anggota DPRD.
- Prinsipnya: Jangan biarkan politik hanya diisi anaknya pemodal. Marhaen harus punya wakilnya sendiri.
B. Peran GPM Membangun EKONOMI GOTONG ROYONG
Ini adalah praktek dari Sosio Demokrasi dan Berdikari. Bung Karno bilang Koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia.
Kenapa harus gotong royong? Karena kapitalisme mengajarkan kompetisi: yang kuat menang, yang lemah mati. Gotong royong mengajarkan: yang kuat bantu yang lemah, biar sama-sama hidup.
1. Membangun Koperasi Marhaen Sejati
Bukan koperasi papan nama, tapi koperasi yang benar-benar milik anggota.
- Koperasi Tani Marhaen: Beli pupuk bareng biar murah, jual gabah bareng biar tidak dipermainkan tengkulak, punya lumbung pangan bersama.
- *mKoperasi Nelayan: Punya cold storage dan kapal bersama.
- Koperasi Jasa Pemuda: Anak-anak GPM yang ojek online, freelance, barber, bikin koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen agar tidak terjerat pinjol.
2. Gerakan Berdikari Ekonomi Desa
- Mendorong BUMDes yang dikelola secara gotong royong, bukan dikuasai Kades saja.
- Pelatihan pengolahan hasil: Singkong tidak dijual mentah 2 ribu/kilo, tapi diolah jadi mocaf, keripik, jadi 20 ribu/kilo. Nilai tambah tetap di desa.
- Gerakan Lumbung Marhaen: Menabung beras bersama untuk jaga-jaga paceklik.
3. Melawan Ekonomi Monopoli
GPM secara organisasi bersikap:
- Menolak monopoli rantai pasok oleh korporasi besar yang mematikan pasar tradisional.
- Advokasi agar pasar tradisional direvitalisasi, bukan digusur untuk dibangun mall.
- Kampanye "Belanja di Warung Marhaen" - setiap kader wajib belanja di warung tetangga.
Hubungan Keduanya
Politik Kerakyatan adalah alat untuk merebut kebijakan yang pro-Marhaen.
Ekonomi Gotong Royong adalah hasil yang dirasakan langsung oleh Marhaen.
Contoh paling nyata:
Kader GPM masuk BPD (Politik Kerakyatan) -> dorong Perdes agar dana desa dipakai untuk modal Koperasi Tani (Ekonomi Gotong Royong) -> petani untung -> petani makin percaya politik itu berguna.
Itu yang disebut Bung Karno: Politik dan Ekonomi adalah dua sisi dari satu mata uang kemerdekaan. ***
*) Disampaikan oleh Heri Satmoko
Pengurus DPD GPM Jawa Tengah tahun 1998-2018
**) Penulis adalah Pendiri Kebangkitan kembali GPM Th 2018, Ketum DPP GPM periode 2018-2026, Ketua Dewan Pembina DPP GPM periode 2026-2030
