Oleh Yurike Makisurat, M.Psi**)
Pengunduran diri Johannes Victor Mailangkay dari Partai NasDem pada 29 September 2026 menambah warna baru dalam dinamika politik Sulawesi Utara. Keputusan tersebut tidak hanya dapat dibaca sebagai perubahan status politik seorang figur, tetapi juga sebagai peristiwa yang berpotensi memengaruhi relasi antaraktor politik di tingkat provinsi.
Victor Mailangkay kini tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara mendampingi Gubernur Yulius Selvanus Komaling. Namun, pada saat yang sama, ia tidak lagi menjadi bagian dari Partai NasDem. Perubahan posisi tersebut menarik karena sebelumnya Victor merupakan salah satu figur penting NasDem di Sulawesi Utara.
Dalam perspektif politik kelembagaan, perubahan hubungan antara seorang figur dengan partai tidak serta-merta mengubah hubungan antara partai dan pemerintah. Namun dalam perspektif psikologi politik, perubahan tersebut dapat memengaruhi persepsi, kepercayaan, pola komunikasi dan cara para aktor membaca satu sama lain.
Di sinilah dinamika politik Sulawesi Utara menjadi menarik untuk dicermati.
## Enam kursi NasDem dalam peta DPRD Sulut
DPRD Sulawesi Utara periode 2024–2029 memiliki 45 kursi. PDIP memperoleh 19 kursi, sementara Golkar, Demokrat dan NasDem masing-masing memiliki enam kursi. Gerindra memperoleh empat kursi, sedangkan PKB, PKS, PSI dan Perindo masing-masing satu kursi.
Dengan enam kursi, NasDem bukanlah kekuatan mayoritas di DPRD Sulawesi Utara. Namun dalam politik parlemen, arti penting sebuah fraksi tidak selalu ditentukan oleh jumlah kursinya semata.
Kekuatan politik juga ditentukan oleh posisi suatu fraksi dalam proses pembentukan konsensus. Fraksi yang tidak memiliki mayoritas dapat tetap memiliki daya tawar apabila sikapnya menjadi penting dalam membangun dukungan terhadap sebuah kebijakan.
Karena itu, enam kursi NasDem tetap merupakan bagian penting dari konfigurasi politik DPRD Sulut.
Terlebih apabila perubahan hubungan Victor Mailangkay dengan NasDem nantinya diikuti perubahan pola hubungan antara Fraksi NasDem dan pemerintahan YSK–Victory.
## Matematika politik tidak selalu sama dengan realitas politik
Secara matematis, terdapat konfigurasi yang menarik di DPRD Sulut. PDIP memiliki 19 kursi dan Gerindra empat kursi. Jika kedua kekuatan politik tersebut berada dalam sikap yang sama pada suatu agenda, jumlahnya mencapai 23 kursi atau lebih dari separuh 45 anggota DPRD.
Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa apabila NasDem mengambil posisi berbeda dengan pemerintah, pemerintahan YSK–Victory tidak otomatis kehilangan dukungan mayoritas di DPRD.
Namun politik tidak hanya bekerja melalui kalkulasi angka.
Dua puluh tiga kursi tidak selalu berarti 23 orang memiliki persepsi, kepentingan dan pertimbangan yang sama dalam setiap persoalan. Setiap anggota DPRD memiliki latar belakang, konstituen, pengalaman politik dan pertimbangan kelembagaan masing-masing.
Dalam perspektif psikologi kelompok, keputusan kolektif dipengaruhi oleh komunikasi internal, kepemimpinan, identitas kelompok, persepsi terhadap suatu persoalan dan tingkat kepercayaan antaranggota.
Karena itu, matematika politik memberikan gambaran mengenai kekuatan formal, sedangkan psikologi politik membantu memahami bagaimana kekuatan tersebut diterjemahkan menjadi perilaku politik.
## Persepsi menjadi bagian penting dalam perubahan politik
Dalam psikologi, manusia tidak selalu merespons sebuah peristiwa berdasarkan fakta objektif semata. Respons sering kali dipengaruhi oleh bagaimana peristiwa tersebut dipersepsikan.
Prinsip tersebut juga dapat ditemukan dalam politik.
Pengunduran diri Victor Mailangkay dapat dipersepsikan sebagai persoalan internal antara seorang figur dengan partainya. Namun dapat pula dibaca sebagai tanda perubahan konfigurasi politik yang lebih luas.
Perbedaan persepsi tersebut dapat menghasilkan respons yang berbeda.
Apabila pengunduran diri dipahami sebagai persoalan personal atau organisatoris, hubungan kelembagaan antara NasDem dan pemerintah dapat tetap berjalan.
Sebaliknya, apabila peristiwa tersebut dipersepsikan sebagai perubahan fundamental dalam hubungan politik, maka pola komunikasi dan posisi politik para aktor dapat ikut berubah.
Karena itu, perkembangan setelah pengunduran diri Victor menjadi jauh lebih penting daripada peristiwa pengunduran dirinya sendiri.
Perubahan sikap fraksi, pola komunikasi, keputusan dalam rapat-rapat DPRD dan cara pemerintah merespons kritik akan menjadi indikator yang lebih objektif dalam membaca arah politik berikutnya.
## Kepercayaan sebagai modal dalam pemerintahan
Hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak hanya dibangun melalui aturan formal. Ia juga membutuhkan kepercayaan.
Pemerintah membutuhkan DPRD untuk menjalankan fungsi legislasi dan anggaran. DPRD membutuhkan ruang dari pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.
Dalam hubungan kelembagaan seperti itu, kepercayaan membantu mengurangi ketidakpastian dan menciptakan ruang komunikasi.
Ketika kepercayaan melemah, perbedaan pendapat lebih mudah dipersepsikan sebagai ancaman. Kritik dapat dipandang sebagai serangan, sementara keputusan pemerintah dapat dicurigai sebagai bentuk pengabaian terhadap kepentingan legislatif.
Sebaliknya, komunikasi yang terbuka memungkinkan perbedaan pendapat tetap ditempatkan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.
Dalam konteks inilah perubahan hubungan politik pasca keluarnya Victor perlu dikelola secara dewasa oleh seluruh pihak.
## NasDem tidak harus menjadi oposisi
Jika Fraksi NasDem nantinya mengambil jarak politik dari pemerintahan, hal tersebut tidak otomatis berarti NasDem menjadi oposisi dalam pengertian menolak seluruh kebijakan pemerintah.
NasDem dapat mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang.
Dalam praktiknya, sebuah fraksi dapat mendukung APBD karena mempertimbangkan kepentingan pembangunan masyarakat, tetapi tetap memberikan catatan terhadap prioritas anggaran. Fraksi juga dapat mendukung suatu Ranperda sembari meminta perubahan terhadap substansi tertentu.
Sikap seperti ini merupakan bagian dari mekanisme checks and balances.
Dari perspektif psikologi, perbedaan pendapat juga tidak selalu merupakan konflik yang destruktif. Konflik dapat menjadi konstruktif apabila fokusnya berada pada persoalan, data dan kebijakan.
Sebaliknya, konflik menjadi destruktif apabila perbedaan gagasan berubah menjadi konflik personal dan identitas kelompok.
Perbedaan antara “tidak setuju dengan kebijakan” dan “tidak setuju dengan kelompok” menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
## Taufik Tumbelaka dan pentingnya membaca perkembangan secara hati-hati
Pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara, Taufik Tumbelaka melihat pengunduran diri Victor sebagai bagian dari dinamika politik yang berpotensi memengaruhi konfigurasi kekuatan politik di Sulawesi Utara.
Namun arah akhir dari dinamika tersebut belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan pengunduran diri Victor.
Pandangan ini relevan karena perubahan politik pada dasarnya merupakan proses.
Dalam membaca perilaku kelompok politik, satu peristiwa belum tentu cukup untuk menjelaskan arah keseluruhan. Pola perilaku berikutnya justru menjadi indikator yang lebih kuat.
Apakah terjadi perubahan sikap Fraksi NasDem dalam rapat paripurna?
Apakah kritik terhadap pemerintah meningkat?
Apakah komunikasi antara fraksi dan pemerintah berubah?
Apakah NasDem mengambil posisi berbeda dalam pembahasan APBD dan Ranperda?
Atau justru hubungan kelembagaan berjalan seperti sebelumnya?
Serangkaian perilaku tersebut akan memberikan gambaran yang lebih objektif dibandingkan spekulasi mengenai arah politik.
## Potensi perubahan pola komunikasi
Jika NasDem bergerak menjadi fraksi penyeimbang, pemerintah akan menghadapi situasi yang membutuhkan komunikasi politik lebih intensif.
Pemerintah tidak cukup hanya membangun komunikasi dengan partai-partai yang secara politik berada dekat dengan pemerintahan. Pemerintah juga perlu menjaga hubungan kelembagaan dengan fraksi yang kritis.
Dalam perspektif psikologi organisasi, komunikasi yang efektif tidak berarti semua pihak harus memiliki pandangan yang sama.
Komunikasi yang efektif justru memungkinkan perbedaan pandangan tetap dapat dibicarakan tanpa merusak hubungan kerja.
Kematangan politik terlihat bukan ketika semua pihak sepakat, melainkan ketika perbedaan dapat dikelola tanpa menghilangkan kemampuan untuk bekerja bersama.
## Risiko polarisasi kelompok
Perubahan konfigurasi politik juga membawa potensi lain, yaitu munculnya polarisasi.
Polarisasi terjadi ketika perbedaan kelompok menjadi semakin kuat dan masing-masing kelompok mulai melihat kelompok lain sebagai “kami” dan “mereka”.
Dalam kondisi seperti itu, informasi yang berasal dari kelompok sendiri cenderung lebih mudah dipercaya, sementara informasi dari kelompok lain dapat lebih mudah dicurigai.
Jika pola tersebut berkembang dalam hubungan eksekutif dan legislatif, proses pengambilan keputusan publik dapat menjadi kurang produktif.
Karena itu, perbedaan politik perlu dijaga agar tetap berada pada ruang kebijakan, bukan berubah menjadi permusuhan antaridentitas politik.
Pemerintah perlu memiliki ruang untuk menerima kritik. DPRD juga perlu memiliki ruang untuk memberikan kritik tanpa selalu dicurigai sebagai upaya menghambat pemerintahan.
## Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan tanpa kritik
Kekuatan pemerintahan tidak semata-mata diukur dari banyaknya partai yang mendukung.
Pemerintahan yang kuat juga ditandai oleh kemampuan menjalankan program berdasarkan perencanaan, transparansi, akuntabilitas dan komunikasi publik yang baik.
Dalam konteks demokrasi daerah, DPRD bukan sekadar lembaga yang memberikan persetujuan terhadap kebijakan pemerintah. DPRD juga memiliki fungsi pengawasan.
Karena itu, kritik yang berbasis data dan kepentingan masyarakat tidak seharusnya otomatis dianggap sebagai ancaman.
Sebaliknya, kritik juga perlu disampaikan secara bertanggung jawab, dengan argumentasi dan alternatif kebijakan yang jelas.
Relasi semacam ini akan menciptakan kompetisi politik yang sehat tanpa mengorbankan kepentingan publik.
## Tiga kemungkinan perkembangan
Ke depan, setidaknya terdapat tiga kemungkinan perkembangan hubungan NasDem dan pemerintahan YSK–Victory.
Pertama, perubahan hubungan Victor dengan NasDem tidak diikuti perubahan sikap Fraksi NasDem. Dalam situasi ini, hubungan kelembagaan tetap berjalan seperti sebelumnya.
Kedua, Fraksi NasDem mengambil posisi lebih independen dan menjadi kekuatan penyeimbang. Dukungan terhadap pemerintah diberikan berdasarkan agenda dan substansi kebijakan.
Ketiga, terjadi perubahan hubungan yang lebih mendasar sehingga NasDem mengambil posisi berseberangan dalam sejumlah agenda strategis.
Ketiga kemungkinan tersebut belum dapat dipastikan.
Yang dapat dilakukan adalah mengamati perilaku politik secara objektif dan menghindari kesimpulan berdasarkan asumsi.
## Menuju 2029
Dinamika politik 2026 tentu tidak berdiri sendiri. Pemilu dan Pilkada 2029 secara perlahan akan menjadi latar belakang dari berbagai kalkulasi politik.
Namun, membaca semua peristiwa politik hari ini sebagai persiapan langsung menuju 2029 juga dapat menghasilkan kesimpulan yang terlalu dini.
Yang lebih penting adalah memperhatikan perkembangan aktual: kepemimpinan NasDem Sulut setelah Victor, hubungan politik Victor dengan NasDem, sikap Fraksi NasDem dalam DPRD, pola komunikasi pemerintah dengan partai politik, serta respons partai-partai lain terhadap perubahan konfigurasi.
Politik yang sehat membutuhkan kemampuan untuk membedakan fakta, persepsi dan spekulasi.
Fakta adalah apa yang telah terjadi.
Persepsi adalah bagaimana fakta tersebut dimaknai.
Sedangkan spekulasi adalah kemungkinan yang belum memiliki bukti yang cukup.
Membedakan ketiganya penting agar masyarakat tidak terjebak dalam politik yang hanya dibangun berdasarkan rumor.
## Masyarakat harus tetap menjadi pusat
Pada akhirnya, perubahan konfigurasi politik adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi.
Partai dapat mengalami perubahan kepemimpinan. Figur dapat mengambil keputusan politik yang berbeda. Hubungan antarpartai dapat berubah.
Namun perubahan tersebut seharusnya tidak mengubah orientasi utama pemerintahan dan lembaga perwakilan: kepentingan masyarakat.
Jika perubahan posisi politik NasDem menghasilkan pengawasan yang lebih kuat, pembahasan anggaran yang lebih transparan, kebijakan yang lebih terukur dan pelayanan publik yang lebih baik, maka dinamika tersebut dapat menjadi bagian dari proses pendewasaan demokrasi Sulawesi Utara.
Sebaliknya, apabila perbedaan politik berkembang menjadi konflik personal, polarisasi kelompok dan perebutan pengaruh semata, masyarakat justru berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan.
Karena itu, dinamika pasca keluarnya Victor Mailangkay dari NasDem sebaiknya tidak hanya dilihat dari perspektif siapa berada di pihak siapa.
Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh aktor politik mengelola perubahan tersebut.
Sebab demokrasi yang matang bukanlah demokrasi tanpa perbedaan.
**Demokrasi yang matang adalah kemampuan untuk berbeda tanpa kehilangan kemampuan untuk bekerja bersama.**
Enam kursi NasDem mungkin menjadi salah satu variabel penting dalam kalkulasi politik DPRD Sulawesi Utara.
Namun kualitas pemerintahan YSK–Victory pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah kursi yang mendukungnya.
Kualitas pemerintahan juga ditentukan oleh **seberapa sehat hubungan antara kekuasaan, kritik, komunikasi, kepercayaan dan kepentingan publik.**
Dan dalam setiap perubahan konfigurasi politik, masyarakat Sulawesi Utara tetap harus menjadi pusat dari seluruh proses tersebut. ***
*) Artikel opini psikologi politik untuk Beritaprioritas.com
**) Penulis adalah Analis psikologi politik, Kolumnis Beritaprioritas.com
