PRIORITAS, 11/10/26 (Manado): Garda Marhaenis Muda Sulut menggelar diskusi publik untuk merefleksikan pengamalan Pancasila sekaligus memperkuat nasionalisme di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Kegiatan yang berlangsung di Grand Puri Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (10/10/2026), ini mengangkat pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan menjaga persatuan bangsa.
Diskusi tersebut menghadirkan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Eri Yudianto, sebagai pembicara utama. Kegiatan ini juga menjadi ruang dialog lintas generasi bagi alumni dan kader aktif Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Penyelenggara mengaitkan kegiatan tersebut dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila dan upaya mendukung program Asta Cita Presiden, terutama dalam membangun kesadaran kebangsaan, integritas, dan keadilan sosial.
Eri Yudianto: Pancasila harus menjadi landasan penegakan hukum
Dalam pemaparannya, Eri Yudianto menekankan bahwa Pancasila harus menjadi landasan utama dalam setiap regulasi dan tindakan penegakan hukum di Indonesia.
Menurutnya, kelima sila Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol atau sekadar tercantum dalam konstitusi. Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, terutama melalui integritas, kejujuran, dan komitmen memberantas korupsi.
Penerapan Pancasila dalam penegakan hukum juga berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Karena itu, aparatur negara dan masyarakat perlu menjadikan nilai kebangsaan sebagai pedoman dalam menjalankan hak dan kewajiban.
Refleksi Pancasila menjadi relevan ketika bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan integritas hingga dinamika sosial-politik yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Generasi digital perlu memperkuat wawasan kebangsaan
Eri juga menyoroti pesatnya digitalisasi yang membuat komunikasi dan pertukaran informasi berlangsung tanpa batas geografis. Teknologi seperti Google Maps, misalnya, menunjukkan bagaimana inovasi digital memudahkan aktivitas masyarakat.
Namun, kemudahan akses informasi juga menghadirkan tantangan tersendiri. Informasi dan pernyataan seseorang dapat menyebar dengan cepat, bahkan menjangkau masyarakat di berbagai negara.
Dalam situasi tersebut, masyarakat perlu memperkuat wawasan kebangsaan agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
Nasionalisme di era digital tidak cukup diwujudkan melalui simbol atau slogan. Semangat kebangsaan juga harus terlihat dalam perilaku bertanggung jawab di ruang digital, penghormatan terhadap perbedaan, serta kepedulian terhadap kepentingan bersama.
Literasi digital dan sikap kritis dalam menerima informasi menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Masyarakat perlu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya serta menghindari konten yang berpotensi memicu kebencian dan perpecahan.
Ketahanan ideologi penting bagi wilayah perbatasan
Selain membahas perkembangan teknologi, Eri menyoroti pentingnya ketahanan ideologi bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Stabilitas wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga dengan kuatnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila dan kecintaan terhadap tanah air.
Penguatan nasionalisme dinilai penting untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika sosial dan politik. Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan kuat diharapkan mampu menghadapi berbagai pengaruh negatif tanpa mengabaikan nilai persatuan dan keberagaman.
Dalam konteks Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah strategis di kawasan utara Indonesia, kesadaran kebangsaan menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Perkuat solidaritas lintas generasi Marhaenis
Diskusi tersebut juga menjadi ajang silaturahmi bagi alumni dan kader aktif GMNI dari berbagai generasi serta cabang. Forum ini mempertemukan para aktivis untuk bertukar gagasan mengenai persoalan hukum, keadilan sosial, dan arah gerakan kebangsaan.
Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Ferry Sangian, Salman Saelangi, Otnie Tamod, Brilliant Maengko, Muhdi Pasma, Eva Keintjem, Herdy Dajoh, Andre Mondong, Ari Dupa, dan Artur Karinda.
Delegasi kader GMNI aktif dari Manado, Bitung, dan Minahasa juga mengikuti kegiatan tersebut.
Penyelenggaraan diskusi dikoordinasikan oleh jajaran pengurus Garda Marhaenis Muda Sulut, di antaranya Ketua Golfinger Kalensang bersama Elco Sairatu, Kevrent Sidabutar, dan Santo Amisan.
Melalui forum ini, penyelenggara berharap refleksi Pancasila tidak berhenti pada diskusi, tetapi mendorong peningkatan kesadaran hukum, penguatan integritas, dan komitmen nyata dalam memperjuangkan keadilan sosial.
Dialog lintas generasi juga diharapkan memperkuat solidaritas gerakan Marhaenis sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam menjawab tantangan kebangsaan di era digital.
Dengan demikian, Pancasila dapat terus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menghadapi perubahan teknologi, menjaga nasionalisme, serta memperkuat persatuan Indonesia. (P-*r/sm)
