Soekarno, Soeharto, Prabowo dan energi nuklir

Oleh: Markus Wauran (Mantan anggota DPR/MPR-RI, pemerhati nuklir)

Markus Wauran. (Courtesy: Screenshot YouTube Ronny Sompie)

PRIORITAS, 18/5/26 (Jakarta): Saat meresmikan reaktor nuklir pertama Indonesia di Bandung pada tgl 27 Februari 1965, Presiden Soekarno berpesan agar penerusnya membangun reaktor nuklir sebanyak mungkin untuk kesejahteraan rakyat dan kembangkan ilmunya. Namun dalam perjalanan sejarah sampai saat ini, hanya Presiden Soeharto yang nyata dan konkrit melaksanakan pesan Presiden Soekarno tersebu dibandingkan dengan presiden yang lain.

Empat kawasan nuklir era Soeharto

Di era Presiden Soeharto, terbangun 2 reaktor nuklir yaitu reaktor Kartini di Yogyakarta yang diresmikan tgl 1 Maret 1979, kemudian reaktor Siwabessy diresmikan 20 Agustus 1987 di Serpong. Selain itu Presiden Soeharto membangun 4 kawasan nuklir yaitu di Bandung, Yogyakarta, Serpong dan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pada 4 kawasan ini dibangun berbagai fasilitas untuk persiapan pembangunan PLTN.

Pembangunan kawasan-kawasan tersebut juga sebagai upaya mempersiapkan tenaga-tenaga ahli pemanfaatan nuklir di berbagai bidang baik energi, kedokteran, pertanian, peternakan, maupun lingkungan dll. Karena itu, dikirimlah mahasiswa untuk belajar nuklir baik program S1, S2, maupun S3 ke berbagai negara seperti Asia, Eropa, Amerika Serikat, Rusia, Kanada, dll.

Peraturan perundang-undangan pendukung

Demikian juga berbagai peraturan perundang-undangan diterbitkan. Seperti Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenagaan Nuklir, di mana dalam undang-undang ini ada pasal yang mengatur soal PLTN. Terkait dengan PLTN ini, menarik untuk membaca kembali pidato Presiden Soeharto pada beberapa acara, antara lain sbb.:

1. Upacara peresmian instalasi pengolahan limbah radioaktif BATAN pada 5 Desember 1988 di Serpong. Dalam upacara ini Presiden Soeharto antara lain mengatakan “kemajuan Iptek nuklir akan disumbangkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
2. Upacara peresmian instalasi radiometalurgi serta instalasi keselamatan dan keteknikan reaktor pada 12 Desember 1990 di Puspitek Serpong. Dalam upacara ini Presiden Soeharto aantara lain mengatakan, “Hasil penelitian menunjukkan sekitar 25 tahun yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan listrik di pulau Jawa, pengerahan semua sumber daya yang ada seperti air, panas bumi, gas alam dan batubara, tidak akan mencukupi. Karena itu, mulai sekarang kita perlu memikirkan untuk membangun Pusat Listrik Tenaga Nuklir. Pengunaan tenaga nuklir memang mengandung resiko. Resiko itu selalu ada dalam penggunaan teknologi manapun. Dengan membuat perencanaan secara cermat, khususnya yang menyangkut faktor keamanan, kita tidak perlu ragu dalam menerapkannya. Dalam kehidupan, acapkali kita harus berani menghadapi resiko yang telah kita perhitungkan karena resiko juga merupakan tantangan. Hanya bangsa yang mampu menghadapi tantangan, yang akan mampu menjadi bangsa maju. Lagi pula dewasa ini, perkembangan teknologi nuklir telah demikian maju, sehingga apabila semua unsur keamanan diperhatikan, resiko terjadinya kecelakaan sangat kecil”.
3. Upacara peresmian instalasi Spektometri Neutron dan Laboratorium Sumber Daya dan Energi pada 20 Agustus 1992. Dalam upacara ini Presiden Soeharto antara lain menyampaikan, “Saya percaya bahwa bangsa Indonesia mampu menguasai teknologi canggih. Nenek moyang kita telah berhasil membangun candi-candi yang sangat indah arsitekturnya dan bertahan ratusan tahun. Nenek moyang kita juga membangun armada laut yang telah mengarungi samudra luas. Penjajahlah yang telah membuat kita lemah dan kurang percaya diri. Karena itu setelah menjadi bangsa yang merdeka, kita harus dapat bangkit kembali untuk menyejajarkan diri dengan bangsa lain yang telah maju”

Dari catatan di atas dan fakta di lapangan dalam perkembangannya, sebenarnya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto tahun 1998-2003 PLTN sudah pasti dibangun, hanya pada tgl 21 Mei 1998, dalam pidatonya di Istana Merdeka, Jakarta, Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden RI.

Pertemuan Prabowo-Putin bahas energi nuklir

Bagaimana sikap dari Presiden Prabowo Subianto tentang PLTN? Saat Prabowo menang Pilpres 2024, sebelum dilantik sebagai Presiden RI, mengunjungi Rusia dan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin Moskow pada 31 Juli 2004.

Dalam pertemuan ini, pembahasan utama kerja sama kedua negara, di antaranya meliputi ketahanan pangan dan energi. Selain itu dibahas juga bidang pendidikan, dan terkait rencana beasiswa bagi pelajar Indonesia untuk belajar ke Rusia. Juga dibahas soal peningkatan kolaborasi dalam pemanfaatan energi nuklir dan pengembangan pariwisata (Biro Humas Kemhan, 1 Gustus 2024).

Kemudian disusul pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin pada 13 April 2026. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mempererat kerja sama dengan Rusia, terutama di sektor ekonomi dan energi sebagai pilar utama hubungan kedua negara ke depan. Presiden Prabowo menyatakan bahwa sinergi yang makin kuat di bidang tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kedua negara (BPMI Setpres 13 April 2026).

Pembentukan NEPIO sebagai anjuran IAEA

Setelah kedua pertemuan tersebut, ada tindak lanjut yang terjadi seperti persiapan pembentukan NEPIO (Nuclear Energy Program Implementation Organisation). Pembentukan NEPIO ini merupakan anjuran dari IAEA (International Atom Energy Agency), lembaga PBB yang bermarkas di Wina, Austria, di mana Indonesia menjadi anggotanya. Lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM tengah menyiapkan pembentukan NEPIO. Lembaga ini akan mengoordinasikan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, regulator, industri, dan lembaga riset. NEPIO dapat mendukung pencapaian target transisi energi bersih.

”Saat ini, kami di Kementerian ESDM sudah selesai berproses untuk penyiapan rencana peraturan presiden untuk NEPIO,” kata Widya Adi Nugroho, Koordinator Rencana dan Laporan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Direktorat  Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Rabu (26/11/2025), di Jakarta. (Kompas, 26 Nop.2025).

NEPIO tak pernah terbentuk

Namun sampai sekarang NEPIO tersebut belum terbentuk. Padahal pada era Presiden Jokowi, ada Keputusan Menteri ESDM Nomor RI Nomor 250 tahun 2021 tentang Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksanaan Program Energi Nuklir (Nuclear Energy Program Implementation Organzation). Namun sampai Presiden Jokowi berakhir masa jabatannya, NEPIO ini tidak pernah terbentuk.

Rencana PLTN kapasitas 500 MW

Ada perkembangan lain yang terjadi yaitu terbitnya RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2025-2034. Dalam dokumen tersebut pemerintah merencanakan pengembangan PLTN dengan kapasitas awal sekitar 500 MW. PLTN pertama direncanakan pembangunannya pada tahun 2027 dan beroperasi pada tahun 2032. Namun di sisi lain ada juga keprihatinan di mana dalam pembentukan DEN (Dewan Energi Nasional) periode 2026-2030, keanggotaannya tidak ada ahli nuklir. Padahal, sejak DEN dibentuk sampai periode terakhir, selalu ada ahli nuklir di dalamnya.

Kegelisahan kedua ialah RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan hasil insisiatif DPR yang akan jadi landasan hukum baru bagi pembangunan PLTN di Indonesia telah dikirim ke Kementerian ESDM beberapa tahun lalu, namun sampai saat sekarang tidak ada beritanya, sementara DPR diam saja sehingga menimbukan tanda tanya.

Ada optimisme baru

Di antara optimisme dan tanda tanya tersebut, maka muncul optimisme baru yang meyakinkan dengan kunjungan dari CEO Rosatom (perusahan Nuklir Rusia) Alexey Likhachev dan telah bertemu dengan Presiden Prabowo pada Selasa, 12 Mei 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Alexey antara lain mengatakan, para pihak membahas bidang-bidang kerja sama Rusia-Indonesia yang meyakinkan. Pembahasan difokuskan pada bidang penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, termasuk pengembangan proyek pembangkit tenaga nuklir, infrastruktur nuklir, pelatihan personal dan aplikasi non energi dari teknologi nuklir. Rosatom siap menawarkan kepada Indonesia pendekatan komprehensif untuk pengembangan program nuklir, termasuk solusi dibidang energi berdaya tinggi dan proyek untuk reaktor modular kecil serta unit pembangit listrik terapung.(CNN Indonesia, 12 Mei 2026).

Pertemuan dengan Kepala BRIN

Kemudian pada 13 Mei 2026, Alexey bertemu dengan Kepala BRIN Prof.Dr. Arif Satria sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Presiden Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, Arif Satria menjelaskan, fokus utama kerja sama akan diarahkan pada penguatan lebih lanjut Kelompok Kerja Gabungan (Joint Working Group) untuk penyiapan implementasi energi nuklir berskala besar. Ruang lingkup penjajakan ini mencakup pengembangan peta jalan (road map) studi tapak, pemilihan teknologi reaktor hingga pendalaman terkait siklus bahan bakar nuklir.

Selain berfokus pada penjajakan energi berbasis nuklir, kolaborasi strategis ini turut menyasar sejumlah bidang lainnya. Salah satunya revitalisasi riset, modernisasi fasilitas reaktor riset GA Siwabessy di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie Serpong. Hal ini juga mencakup pengelolaan limbah radioaktif dan fabrikasi elemen bakar reaktor. Lalu pengembangan teknologi High Temperature Gas-Cooled Reactor (HTGR). Teknologi reaktor jenis ini dapat dimanfaatkan untuk produksi hidrogen, desalinisasi air, dan keperluan industri lainnya, selain menghasilkan listrik. Kemudian pengembangan radioisotope untuk diaplikasikan pada sektor medis dan industri.

Ada juga pengembangan teknologi iradiasi dan pemanfaatannya di bidang pangan, medis serta industri (detikNews, Kamis, 14 Mei 2026).

Baca juga: Misteri kapal kargo Rusia tenggelam di laut Mediterania tahun 2024 diduga bawa reaktor nuklir Korea Utara

Bertolak dari keterangan Alexey dan Arif Satria di atas, maka kerja sama Indonesia dengan Rusia/Rosatom, tidak hanya terbatas kepada energi nuklir, tetapi pemanfaatan teknologi nuklir di bidang yang lain seperti kedokteran, pertanian, pendidikan, infrastruktur, dll. Wajar kalau Indonesia terbuka luas untuk bekerja sama dengan Rusia di bidang nuklir khusus energi, karena Rusia sangat berpengalaman dalam bidang ini. PLTN pertama di dunia ada di Rusia yang terletak di Obninsk, sekitar 100 kilometer dari Moskow.

Saat ini juga Rusia paling banyak membangun PLTN di dunia, mulai dari Cina, India, Turki, Banglades, Mesir, dll. Dengan kerja sama yang diuraikan di atas, ada rasa optimistis PLTN akan segera hadir di Indonesia. Kita menunggu pernyataan Presiden Prabowo, Indonesia Go Nuclear/PLTN.

Diharapkan juga dalam pembangunan PLTN nanti, jangan hanya terfokus pada jenis Small Modular Reactor (SMR), tapi juga pada PLTN kapasitas besar (1.000 MW ke atas) seperti PLTN Generasi III produksi perusahan Westinghouse AS, Areva dari Perancis dan Rosatom dari Rusia.

PLTN tersebut tersebar di berbagai negara saat ini dan masih beroperasi, di samping PLTN Generasi III+ (plus) produksi Rusia. Pembangkit tenaga listrik ada beberapa unit yang sudah beroperasi di Rusia, dan yang sedang dibangun di Turki, Bangladesh, Mesir. Korea Selatan juga telah memproduksi PLTN Generasi III+ (plus) dan telah dibangun di UEA 4 unit yang sudah beroperasi semuanya.

PLTN cocok untuk daerah kepulauan

PLTN Generasi III+ ini dijamin zero accident. Juga cocok dibangun PLTN terapung di daerah kepulauan Indonesia bagian Timur, di mana PLTN ini di samping menghasilkan energi, juga dapat menghasikan air bersih melalui salinisasi. Tak kurang penting menghidupkan kembali BATAN (Badan Tenaga Nuklir) pisah dari BRIN sesuai keputusan Komisi XII beberapa waktu lalu.

Fakta membuktikan pada saat keberadaan BATAN sebelum dilebur ke BRIN, banyak prestasi yang diukirnya dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi nuklir di berbagai bidang yang dirasakan oleh masyarakat di bidang pertanian, kesehatan, peternakan, lingkungan, pendidikan, dll.
Kiranya pesan-pesan Presiden Soeharto di atas, sebagai mertua Presiden Prabowo, menjadi pendorong dan memberi ilham kepada Presiden Prabowo untuk menerapkan dan mengembangkan teknologi nuklir di Indonesia. Akan lebih istimewa jika segera membangun PLTN tanpa ragu untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak dunia yang mengkhawatirkan.

Pesan buat tokoh-tokoh Golkar

Khusus kepada Jenderal Luhut Pandjaitan, Airlangga Hartato dsn Bahlil Lahadalia, sebagai tokoh senior Golkar yang duduk dalam Kabinet Merah Putih saat ini, memiliki kewajiban moral dan morel untuk melaksanakan pesan-pesan Presiden Soeharto di atas. Alasannya, Jenderal Soeharto adalah tokoh yang membesarkan Golkar di masa orde baru yang menguasai mutlak lembaga legislatif dan eksekutif. Sampai sekarang Golkar tetap eksis bahkan menjadi kekuatan penyeimbang dalam kekuasaan dan tetap diperhitungkan dalam percaturan poliitik Indonesia kini dan ke-depan. Oleh karena itu ketiga senior Golkar ini harus mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo untuk segera membangun PLTN di Indonesia. (P-sm)