PRIORITAS, 15/10/26 (Manado): Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menerima dua penghargaan kehormatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yakni Kartika Pamong Praja Madya dan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. Penganugerahan tersebut berlangsung di Lapangan Parade Abdi Praja, Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (12/10/2026).
Yulius Selvanus menerima dua penghargaan IPDN tersebut langsung dari Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, M.Si., sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi Yulius dalam mendukung pembinaan pamong praja serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Momentum ini sekaligus menegaskan pentingnya integritas, kedisiplinan, dan pengabdian dalam menjalankan amanah kepemimpinan.
Dalam sambutannya di hadapan pimpinan IPDN, civitas akademika, dan para praja, Yulius menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Ia menegaskan, tanda kehormatan tersebut bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan tanggung jawab moral untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.
“Penganugerahan ini bukanlah sekadar tanda kehormatan pribadi. Lebih dari itu, penganugerahan ini adalah panggilan tanggung jawab, sebuah amanah, dan tantangan moral untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Yulius.
Tekankan integritas dan disiplin calon pamong praja
Gubernur Yulius juga mengingatkan para praja IPDN agar mempersiapkan diri menjadi aparatur negara yang disiplin, berintegritas, kreatif, dan inovatif. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia aparatur merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
Ia menilai, calon pamong praja harus memanfaatkan masa pendidikan untuk memperkuat kompetensi, membangun karakter, serta memahami tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Ketika kelak ditempatkan di berbagai daerah, mereka dituntut mampu bekerja profesional dan memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Yulius turut menyoroti perubahan zaman yang menuntut birokrasi semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penguasaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), pemanfaatan big data, serta pemahaman terhadap dinamika ekonomi global dinilai penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, aparatur pemerintah tidak boleh hanya terjebak dalam rutinitas administrasi. Pamong praja harus mampu menjadi penggerak perubahan melalui inovasi, kebijakan yang tepat sasaran, serta pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dorong sinergi dan pelayanan publik yang berkualitas
Selain menekankan kualitas individu aparatur, Yulius menggarisbawahi pentingnya membangun sinergi dengan berbagai elemen, mulai dari masyarakat, TNI, Polri, hingga pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan efektif serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, seorang pemimpin harus tegas dalam memegang prinsip, tetapi tetap memiliki jiwa pengayom. Kepemimpinan juga harus disertai kemampuan memahami persoalan di lapangan dan menerjemahkannya menjadi kebijakan konkret yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Nilai-nilai tersebut, lanjutnya, harus menjadi bagian dari karakter aparatur sejak mengikuti pendidikan kepamongprajaan. Integritas dan profesionalisme bukan sekadar tuntutan formal dalam birokrasi, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pesan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Keberhasilan seorang aparatur tidak hanya diukur dari pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan pelayanan yang adil, responsif, dan berkualitas.
Praja diminta menjadi penggerak perubahan
Menutup sambutannya, Yulius mengajak para praja IPDN agar berani mengambil peran dalam perjalanan pembangunan bangsa. Ia meminta generasi calon pamong praja tidak bersikap pasif, melainkan mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan positif di tempat mereka bertugas.
“Jangan pernah mau sekadar menjadi penumpang yang duduk manis di dalam kendaraan. Jadilah pengemudi dan penggerak perubahan!” tegasnya.
Penganugerahan Kartika Pamong Praja Madya dan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan ini diharapkan semakin memperkuat semangat pengabdian serta komitmen terhadap peningkatan kualitas pemerintahan.
Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pesan mengenai integritas, inovasi, dan pelayanan publik tersebut relevan dengan upaya membangun birokrasi yang profesional dan responsif. Tantangan berikutnya ialah memastikan nilai-nilai itu diwujudkan dalam program kerja, kualitas pelayanan, serta kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (P-*r/sm)
