PRIORITAS, 16/10/26 (Manado): Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Manado dan sekitarnya menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menginstruksikan penanganan secara cepat dan terpadu menyusul laporan antrean Pertalite di Manado serta kekosongan stok di sejumlah lokasi.
Instruksi tersebut ditujukan untuk memperkuat koordinasi lintas instansi agar distribusi bahan bakar minyak (BBM) berjalan lebih lancar, masyarakat memperoleh pelayanan yang memadai, dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. Pemerintah provinsi juga mendorong agar penanganan dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Gubernur Yulius meminta jajaran pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pemerintah kabupaten dan kota, serta aparat penegak hukum untuk menangani persoalan tersebut sesuai kewenangan masing-masing.
Pasokan Pertalite Diperkuat 3.000 Kiloliter
Berdasarkan laporan kondisi lapangan pada 14 Oktober 2026, antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Manado. Di beberapa titik, antrean bahkan dilaporkan memanjang hingga badan jalan sehingga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh jenis BBM atau semua wilayah Sulawesi Utara mengalami kelangkaan. Penanganan perlu didasarkan pada pemantauan stok, kebutuhan konsumen, serta kelancaran distribusi di setiap lokasi.
Dalam koordinasi penanganan tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyampaikan telah memperkuat pasokan Pertalite sebanyak 3.000 kiloliter melalui Integrated Terminal Bitung. Langkah ini disertai peningkatan pemantauan persediaan dan penyaluran BBM di SPBU.
Pertamina juga mempercepat pengiriman pasokan ke SPBU yang persediaannya menipis serta mengerahkan petugas untuk membantu mengatur antrean. Upaya tersebut diharapkan dapat memperbaiki kelancaran pelayanan, terutama di lokasi yang mengalami tekanan permintaan tinggi.
Pemprov Sulut Kawal Distribusi dan Pengawasan
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi mendorong distribusi tambahan pasokan secara merata, terutama ke SPBU dengan persediaan kritis.
Pemerintah juga meminta agar perkembangan stok, penyaluran, dan kebutuhan BBM dilaporkan secara berkala. Data tersebut diperlukan untuk mengevaluasi situasi, menentukan kebutuhan pasokan tambahan, serta memastikan langkah penanganan sesuai dengan kondisi aktual.
Di sisi lain, pemerintah kabupaten dan kota bersama aparat terkait diharapkan membantu menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam distribusi atau penyaluran BBM, penanganannya perlu dilakukan berdasarkan bukti dan kewenangan masing-masing instansi.
BPH Migas turut menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan penyediaan serta distribusi BBM. Koordinasi antarlembaga menjadi penting agar penanganan tidak hanya berorientasi pada pengurangan antrean, tetapi juga memastikan penyaluran BBM berlangsung sesuai ketentuan.
Masyarakat Diminta Membeli BBM Sesuai Kebutuhan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan menjaga ketertiban selama mengantre di SPBU. Pengendara juga diharapkan tidak menghalangi arus lalu lintas ketika menunggu giliran pengisian bahan bakar.
Informasi mengenai kondisi stok maupun dugaan penyimpangan penyaluran BBM dapat disampaikan melalui kanal resmi agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.
Pemerintah provinsi menyatakan akan terus mengawal koordinasi bersama pihak terkait untuk menjaga kelancaran pelayanan BBM kepada masyarakat. Kecepatan distribusi, keterbukaan informasi, dan pengawasan yang konsisten menjadi faktor penting untuk mencegah antrean berkepanjangan serta menjaga kegiatan ekonomi tetap berjalan. (P-*/sm)
