PRIORITAS, 21/8/26 (Pohuwato): Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong keterbukaan informasi publik. Langkah ini memperkuat transparansi pengelolaan program serta sumber daya daerah. Kebijakan tersebut juga mencakup transparansi belanja pemerintah secara terbuka.
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan bimbingan teknis. Penyelenggara memadukan bimbingan teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kegiatan tersebut berlangsung di Kabupaten Pohuwato.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo Trizal Entengo memberikan sambutan dalam acara tersebut. Ia menegaskan keterbukaan informasi menjadi tantangan utama yang wajib segera membaik. Pasalnya, hasil evaluasi KIP 2025 menunjukkan angka sangat rendah. Gorontalo hanya meraih 11,96 poin dengan predikat tidak informatif.
Penurunan anjlok capaian KIP picu reaksi keras
Capaian tersebut menunjukkan penurunan sangat tajam dibanding tahun 2021. Pada saat itu, Gorontalo mengantongi 89,3 poin dengan predikat menuju informatif. Angka terbaru ini jelas memprihatinkan bagi jajaran pemerintah daerah.
Trizal Entengo menyatakan perbaikan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Langkah tersebut sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, akses informasi publik harus menjadi prioritas.
Masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran melalui akses informasi yang mudah. Warga juga bisa mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah secara langsung. Hal ini memperluas ruang pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah.
Strategi bangkit kembali demi predikat informatif
Trizal Entengo menargetkan hasil evaluasi KIP tahun ini meningkat pesat. Ia optimistis Gorontalo mampu meraih predikat informatif kembali. Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan komitmen kuat dari pimpinan lembaga.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Leisyawati Ali memberikan penjelasan tambahan. Komisi Informasi Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi ke seluruh unit kerja. Langkah ini menjadi momentum pertama dalam sejarah penilaian daerah.
Peningkatan kualitas layanan informasi di tingkat unit kerja sangat krusial. Kinerja setiap unit akan menentukan hasil akhir keterbukaan informasi daerah. Pemprov optimistis mampu merealisasikan target predikat informatif tersebut. (P-*Ant/sm)
