Efisiensi belanja, Gorontalo pangkas anggaran, strategi Gusnar Ismail ini bikin fiskal daerah tetap mandiri

PRIORITAS, 19/8/26 (Gorontalo): Pemerintah Provinsi Gorontalo mengubah pola belanja untuk menjaga kemandirian fiskal daerah. Pemprov kini memprioritaskan program yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Gubernur Gusnar Ismail mengatakan keterbatasan fiskal menuntut pemerintah lebih cermat. Karena itu, setiap program harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Menurut Gusnar, efisiensi bukan sekadar mengurangi belanja pemerintah. Pemerintah juga harus memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat yang optimal.

Salah satu contoh terlihat pada sektor peternakan melalui program inseminasi buatan (IB). Pemprov memilih program tersebut daripada membeli sapi yang membutuhkan anggaran lebih besar.

Bukan sekadar memangkas anggaran

Gusnar menjelaskan, pemerintah tetap mengejar peningkatan populasi ternak melalui program IB. Pendekatan tersebut sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan para peternak di Gorontalo.

“Karena harga sapi mahal dan anggaran pemerintah terbatas, maka pemerintah mengambil langkah melakukan inseminasi buatan,” kata Gusnar.

Menurutnya, program IB mampu mencapai tujuan yang sama dengan biaya lebih efisien. Dengan demikian, pemerintah dapat mengoptimalkan anggaran tanpa mengurangi sasaran pembangunan sektor peternakan.

Strategi efisiensi juga terlihat dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemprov Gorontalo tidak menggelar malam resepsi dengan konser musik dan jamuan makan malam.

Gusnar menyebut keputusan itu sebagai bagian dari penentuan prioritas penggunaan sumber daya pemerintah. Perayaan kemerdekaan tetap berlangsung, tetapi pemerintah memilih bentuk kegiatan yang sesuai kondisi fiskal.

Gorontalo klaim semakin mandiri fiskal

Gusnar menilai kondisi fiskal Gorontalo menunjukkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan pemerintahan. Menurutnya, daerah tidak terlalu bergantung pada tambahan dukungan pemerintah pusat.

Pada 2027, Gorontalo juga tidak termasuk daerah yang membutuhkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Tambahan tersebut biasanya pemerintah gunakan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan PPPK.

Gusnar menjelaskan tambahan TKD yang diterima Gorontalo berkaitan dengan kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) 2024. Nilainya sekitar Rp8 miliar dan bukan untuk membiayai gaji maupun tunjangan aparatur.

“Dari perspektif kemandirian, alhamdulillah kita masih bisa membiayai apa yang harus kita biayai,” ujar Gusnar.

Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja. Karena itu, efisiensi menjadi salah satu strategi utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan APBD 2026 tunggu persetujuan

Sementara itu, DPRD Provinsi Gorontalo telah menggelar rapat paripurna tingkat II mengenai Perubahan APBD 2026. Pemerintah daerah selanjutnya menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting sebelum pemerintah menjalankan perubahan APBD 2026. Dengan demikian, program yang telah mendapat prioritas dapat segera berjalan sesuai ketentuan.

Gusnar menegaskan, kemandirian fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya penerimaan daerah. Keberanian memilih program yang tepat sasaran juga menentukan kemampuan pemerintah menjaga fiskal.

Menurutnya, pemerintah harus mampu menjalankan pelayanan publik dengan sumber daya yang terbatas. Karena itu, setiap program harus melewati pertimbangan manfaat, kebutuhan, serta kemampuan anggaran.

Pendekatan tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah menghadapi kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Pemprov Gorontalo memilih mengarahkan anggaran kepada program yang memberi manfaat langsung.

Dengan strategi itu, pemerintah berharap pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan fiskal daerah. Efisiensi pun diarahkan menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian, bukan sekadar memangkas pengeluaran. (P-Ant/sm)