Oleh Stefan Obadja Viges, SH, MH**)
PEMANDANGAN kota Manado sehari ini diwarnai oleh pemandangan yang tidak mengenakkan. Antrean kendaraan—mulai dari truk kontainer, angkutan kota (mikrolet), hingga kendaraan pribadi—mengular hingga ratusan meter di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Jalan-jalan protokol yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian, kini berubah fungsi menjadi "lahan parkir darurat" bagi kendaraan yang berburu Pertalite dan Solar.
Kondisi ini rupanya sudah nampak gejalanya dari sehari sebelumnya, kelangkaan BBM mulai dirasakan oleh warga Kota Manado. Hal ini memicu pertanyaan besar: Mengapa Manado bisa diterjang siklus antrean BBM seperti ini?
Pihak otoritas terkait melemparkan alasan klasik ke publik, mulai dari keterlambatan kapal tanker hingga kendala teknis distribusi. Namun, sebagai masyarakat konsumen, alasan tersebut rasanya sudah terlalu sering didengar hingga kehilangan tajinya.
Jika masalah utamanya adalah keterlambatan kapal atau cuaca, justru seolah menyatakan sistem mitigasi energi rapuh.
Manado bukan kota kecil yang baru berkembang. Ketergantungan terhadap pasokan energi seharusnya sudah diantisipasi dengan infrastruktur penampungan (depo) yang memiliki kapasitas buffer (penyangga) yang jauh lebih kuat. Ketika pasokan tersendat hanya dalam hitungan hari, efek domino langsung melumpuhkan seisi kota. Ini bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan masalah manajemen risiko.
Kerugian akibat kelangkaan BBM ini tidak bisa dinilai sepele. Ada harga mahal yang harus dibayar oleh warga Manado:
• Waktu yang Terbuang: Para sopir mikrolet dan angkutan logistik harus menghabiskan waktu di jalan hanya untuk mendapatkan beberapa liter bahan bakar. Waktu yang seharusnya dipakai untuk mencari nafkah atau mendistribusikan barang, habis menguap di aspal panas depan SPBU.
• Kemacetan Total: Antrean yang memakan satu hingga dua lajur jalan memicu kemacetan parah di jam-jam sibuk. Pengguna jalan lain yang tidak ikut mengantre BBM pun menjadi korban imbas dari buruknya penataan ini.
• Efek Kejut Ekonomi: Kelangkaan di tingkat pengecer memicu kepanikan warga (panic buying), yang pada akhirnya berpotensi menaikkan harga barang-barang pokok akibat biaya transportasi logistik yang membengkak.
Masyarakat tidak butuh sekadar imbauan untuk "jangan panik" atau klaim bahwa "stok nasional aman." Jika stok aman di pusat namun kosong di dispenser SPBU lokal, maka ada mata rantai yang rusak.
Pemerintah daerah bersama pihak Pertamina regional harus duduk bersama dan membuka data secara transparan. Perlu ada audit berkala terhadap kuota distribusi dan pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi. Operasi pasar 24 jam yang sering digemborkan saat krisis terjadi harus konsisten dilakukan, bukan sekadar pemadam kebakaran saat kritik publik mulai memuncak.
Manado dan sekitarnya layak mendapatkan sistem distribusi energi yang modern, adaptif, dan andal. Mengurai antrean SPBU bukan lagi sekadar tugas teknis mengisi tangki, melainkan pembuktian komitmen pelayanan negara terhadap hak-gugat kenyamanan aktivitas masyarakatnya. ***
*) Artikel spesial menyoroti problem distribusi BBM yang semakin kronis, termasuk di Kota Manado dan sekitarnya.
**) Penulis adalah Kolumnis Beritaprioritas.com, sehari-harinya staf pengajar di FH Unsrat, juga Sekretaris DPP IKA Unsrat dan aktif di berbagai komunitas profesional serta seabreg aktivitas akademis, fesyen, Ormas.
