PDIP dukung Jenderal Suyudi Ario Seto jadi Kapolri, harapkan reformasi total
Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto (kiri), mendapat ucapan selamat dari pendahulunya, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Courtesy: Antara)PRIORITAS, 1/10/26 (Jakarta): PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan penuh atas keputusan Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang baru.
Suyudi Ario Seto menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/26).
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara ini harus dijadikan momentum emas untuk melakukan penyegaran institusi sekaligus memperkuat supremasi hukum di Indonesia.
“PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo yang menetapkan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri,” ujar Hasto melalui keterangan resminya.
Sebelum resmi dilantik, Jenderal Suyudi telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI pada Kamis pagi. Komisi III menyetujui pencalonannya secara aklamasi, yang kemudian langsung disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari yang sama.
Bukan sekadar ganti figur
Menurut PDIP, pergantian Kapolri ini bukan sekadar rotasi jabatan biasa. Momentum ini harus menjadi titik balik pembenahan internal agar Polri semakin profesional, berintegritas, netral, dan murni berdiri sebagai alat negara.
“Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali,” tegas Hasto, seperti dilansir dari Antara
Ia juga menyoroti komitmen yang disampaikan Jenderal Suyudi saat uji kelayakan di DPR, terutama terkait kesetaraan warga negara di mata hukum dan kritik terhadap fenomena kekecewaan publik.
“Apa yang disampaikan mengenai kesetaraan hukum, transparansi perkara, dan fenomena ‘no viral, no justice’ perlu diterjemahkan secara konkret. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi kultur baru Polri dalam melayani masyarakat,” tambahnya.
Lima poin penting agenda reformasi Polri
PDIP menggarisbawahi bahwa kepercayaan masyarakat sangat ditentukan oleh penegakan hukum yang adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun afiliasi politik.
Guna mencapai hal tersebut, Hasto merinci sejumlah agenda reformasi yang wajib dilanjutkan oleh Kapolri baru.
Agenda Independensi Hukum, menjaga kemandirian dalam proses penyidikan dan penegakan hukum.
Transparansi Perkara, membuka akses penanganan kasus secara transparan kepada publik.
Pemberantasan Pungli, mengikis habis praktik pungutan liar dan transaksional di internal kepolisian.
Perlindungan HAM, menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Akuntabilitas Propam, meningkatkan pengawasan eksternal serta memperkuat fungsi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).
“Yang sangat krusial adalah menjawab harapan publik agar Polri tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Institusi ini harus berdiri tegak untuk seluruh rakyat Indonesia,” kata Hasto.
Kepercayaan publik, tolok ukur keberhasilan
Ke depan, PDIP menilai keberhasilan Kapolri baru tidak boleh hanya diukur dari sekadar laporan administratif atau banyaknya program kerja.
Disebutkan, parameter utamanya adalah hadirnya rasa aman dan kepastian hukum yang nyata di tengah masyarakat.
“Ukuran keberhasilan harus diletakkan pada tingkat kepercayaan publik dan terciptanya supremasi hukum yang berkeadilan,” ujar Hasto. Ia menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. (P-Ant/ht)
Pos Terkait
