Terkait OTT Gubernur Riau, KPK sudah tangkap 10 orang

PRIORITAS, 3/11/25 (Jakarta): Informasi terkini menyebutkan, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait Gubernur Riau Abdul Wahid.

“Saat ini ada sekitar 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” demikian Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/11/25).

Read Also

Terjadi pertama kali sejak ratusan tahun lalu, Gunung Fuji tidak ada lapisan saljunya

06 Nov 2024

Selanjutnta Budi mengungkapkan, sejumlah pihak yang diamankan dalam OTT di Riau ialah penyelenggara negara.

Sita alat bukti

Dikatakannya, KPK telah menyita sejumlah alat bukti dalam OTT tersebut.

Read Also

Buntut pemberlakuan darurat militer, Presiden Korsel lengser!

14 Dec 2024

Selanjutnya, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi kabar OTT yang turut menangkap Gubernur Riau.

“Ya,” ungkap Fitroh saat dikonfirmasi Antara, di Jakarta.

Begitu juga Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT.

“Benar, sementara masih berproses,” kata Setyo.

OTT keenam

Diketahui, OTT tersebut merupakan yang keenam pada tahun 2025.

KPK pertamakalinya melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Lalu kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Sedangkan ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Kemudian keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Selanjutnya kelima, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu. (P-*r/jr)