Oleh: Semuel Muhaling (Jurnalis Beritaprioritas.com)
PRIORITAS , 15/7/26 (Jakarta): Sungguh menarik menilai, menguliti dan mencerna transisi kepemimpinan nasioanal dewasa ini. Menariknya, di beberapa media sosial saya menemukan postingan yang menggelitik dan menimbulkan rasa penasaran. Judulnya “Melawan akal sehat dan pola semesta”. Yang paling menggelitik bukan judulnya tapi topik tulisannya yang membahas eksistensi para tokoh penting negeri ini, hari ini.
Karena gelitikannya, saya mencoba mengolahnya menjadi sebuah opini yang lebih formal, analitis, dan memiliki alur argumentatif dan persuasif.
Belakangan ini, ruang publik kembali bising oleh isu-isu perpecahan. Isu gesekan antarlembaga penegak hukum yang sempat mencuat dengan cepat ditarik menjadi narasi yang lebih besar: keretakan hubungan TNI dan Polri, hingga spekulasi pecahnya kongsi politik antara presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.
Bagi mereka yang terbiasa melihat politik hanya dari permukaan konflik, isu pembenturan institusi seperti TNI dan Polri dinilai sebagai strategi efektif untuk mengguncang stabilitas nasional. Namun, narasi semacam ini tampak abai pada satu hal fundamental, yaitu rekam jejak, psikologi kepemimpinan, dan ikatan historis para pemegang komando tertinggi saat ini. Menilai TNI dan Polri dapat dibenturkan begitu saja secara instan seolah-olah mengabaikan sinergi struktural yang kokoh dan kebetulan-kebetulan historis yang terlalu presisi untuk diabaikan.
Mari kita membaca ulang papan nama para pemimpin kita saat ini dengan kepala dingin. Di pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, ada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, seorang mantan Kapolres Solo. Sementara di pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia, berdiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang merupakan mantan Dandim Solo.
Dua-duanya adalah orang lapangan yang tumbuh dan ditempa di kota yang sama—Kota Surakarta. Solo, dalam dinamika politik kontemporer, bukan lagi sekadar wilayah administratif di Jawa Tengah, melainkan hulu dari mana estafet kepemimpinan nasional modern ini dimulai. Dari rahim kota inilah, visi besar pembangunan Indonesia-sentris berakar dan kemudian bertransformasi menjadi kebijakan nasional.
Sinergi kosmik dan kode politik?
Dalam panggung politik tingkat tinggi, ada adagium terkenal yang diutarakan oleh Franklin D. Roosevelt: "Dalam politik, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh bahwa itu memang direncanakan seperti itu." Jika kita telaah lebih dalam melalui pendekatan semiotika, deretan nama dan latar belakang para tokoh bangsa saat ini seolah membentuk sebuah 'pola semesta' yang saling mengunci.
Mari kita perhatikan bersama-sama nama belakang kedua pucuk pimpinan tertinggi pengaman negara ini: Prabowo dan Subiyanto. Ketika kedua nama akhir kedua figur itu digabungkan secara linier, ia membentuk nama utuh: Prabowo Subianto, sang presiden RI saat ini. Apakah ini murni sebuah kebetulan linguistik, ataukah sebuah pesan simbolis terstruktur yang dikirimkan oleh realitas politik kepada kita?
Lebih jauh lagi, sinkronisitas simbolis ini bahkan merambah hingga ke wilayah spasial dan historis. Alamat rumah masa lalu dan masa kini dari para tokoh sentral ini memuat kode geopolitik yang mencengangkan. Joko Widodo lekat dengan Jalan Kutai, sementara Prabowo Subianto lekat dengan Jalan Kertanegara. Ketika dua nama jalan itu berkelindan, lahirlah nama "Kutai Kartanegara"—sebuah wilayah historis di Kalimantan Timur yang kini persis menjadi lokasi berdirinya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Melalui kacamata analisis simbol, rentetan keterhubungan ini—mulai dari nama, jabatan, kedekatan geografis, hingga penamaan sejarah—bukanlah sekadar kebetulan yang hampa makna. Ini adalah cetak biru (blueprint) tersirat bahwa transisi kekuasaan dari Solo menuju Jakarta, dan dari Jakarta menuju Kalimantan, adalah sebuah kepastian yang bergerak di atas rel yang kokoh. Para penjaga keamanan negara telah ditempatkan, dan simbol masa depan nusantara telah dikunci.
Kegagalan narasi pembelahan kepemimpinan nasional
Berdasarkan dinamika politik riil, berbagai upaya untuk mendelegitimasi proyek strategis nasional seperti IKN maupun upaya meniupkan angin konflik antara Jokowi dan Prabowo selalu berujung pada kegagalan. Ketika isu kegagalan infrastruktur tidak lagi mempan memengaruhi persepsi publik, kelompok yang menginginkan instabilitas mencoba masuk melalui celah adu domba antar-institusi pertahanan dan keamanan.
Sayangnya, narasi pembelahan tersebut membentur tembok akal sehat. Hubungan TNI dan Polri hari ini berada pada tingkat soliditas yang sangat tinggi karena dipimpin oleh dua jenderal yang tidak hanya berbagi visi profesionalisme, tetapi juga memiliki kedekatan emosional sejak bertugas bersama di Solo. Sinergi emosional dan struktural ini menjadi perisai utama dalam mengawal transisi pemerintahan yang mulus.
Pada akhirnya, pihak-pihak yang terus bersuara bising meniupkan narasi perpecahan hanyalah menjadi benalu bagi optimisme bangsa. Mereka berasumsi publik dapat dengan mudah dikelabui oleh manipulasi informasi. Padahal, masyarakat hari ini semakin cerdas dalam membaca arah angin politik. Mereka yang mencoba melawan konsensus stabilitas ini sebenarnya sedang melawan akal sehat dan pola sejarah yang tengah bergerak membawa Indonesia menuju era baru. Estafet telah disiapkan, para penjaga telah ditempatkan, dan keberlanjutan masa depan nusantara telah dipastikan. (P-Sem)
