PRIORITAS, 20/10/26 (Jakarta): Enam pesawat tempur Rafale, satu pesawat angkut A400M, empat pesawat Falcon 8X, serta radar GCI GM403 menjadi bagian dari penambahan kekuatan pertahanan Indonesia pada Mei 2026.
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menilai modernisasi tersebut perlu berlanjut dengan peningkatan kesiapan operasional TNI, penguatan industri pertahanan dalam negeri, dan perbaikan kesejahteraan prajurit.
"Penambahan alutsista strategis merupakan langkah penting untuk memperkuat kemampuan pertahanan kita," ungkap Oleh Soleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (20/10/26).
Namun, menurut Oleh, penambahan peralatan militer bukan satu-satunya tolok ukur kekuatan pertahanan.
Pemerintah juga perlu memastikan setiap alutsista mendukung kebutuhan operasi TNI dan mampu menjawab perkembangan ancaman terhadap kedaulatan negara.
"Modernisasi pertahanan tidak boleh berhenti pada pengadaan peralatan militer semata. Kita harus memastikan bahwa seluruh alutsista tersebut mampu mendukung kesiapan operasional TNI secara optimal," tuturnya.
Pada matra udara, pemerintah menerima enam pesawat tempur Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat A400M, dan radar GCI GM403 pada 18 Mei 2026.
Penambahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan pertahanan udara Indonesia. Sementara itu, penguatan kekuatan laut juga mencakup sejumlah kapal perang.
Oleh menyebut KRI Brawijaya-320 tiba di Indonesia pada September 2025, disusul KRI Belati-622 pada Oktober 2025 dan KRI Prabu Siliwangi-321 pada Maret 2026.
Kehadiran alutsista di berbagai matra tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga wilayah Indonesia di darat, laut, dan udara.
Sejalan dengan modernisasi itu, Oleh meminta Kementerian Pertahanan menjadikan industri pertahanan domestik sebagai salah satu prioritas kebijakan.
Penguatan industri dalam negeri, menurut dia, dapat berjalan melalui pengembangan riset, penerapan teknologi, peningkatan kualitas tenaga ahli, dan kerja sama internasional yang memberi manfaat nyata bagi Indonesia.
Ia juga mendorong pemerintah mengoptimalkan kerja sama dengan mitra luar negeri agar Indonesia tidak sekadar membeli peralatan militer, tetapi turut memperluas penguasaan teknologi dan kemampuan produksi nasional.
Di sisi lain, Oleh menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikan dan merawat alutsista.
Pendidikan, pelatihan, pembinaan disiplin, serta penegakan hukum harus berjalan konsisten untuk menjaga profesionalisme prajurit TNI.
"Jangan sampai ada prajurit yang melakukan kekerasan atau terlibat tindak pidana. Jika terjadi pelanggaran, harus diproses secara tegas dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.
Lebih jauh, Oleh mengingatkan bahwa kebijakan pertahanan harus mempertimbangkan perkembangan ancaman, kebutuhan operasional TNI, dan kemampuan anggaran negara.
Pertimbangan tersebut penting agar pemerintah dapat menentukan prioritas pengadaan secara tepat dan memastikan setiap belanja pertahanan menjawab kebutuhan strategis Indonesia.
Dengan demikian, penguatan pertahanan nasional memerlukan pendekatan menyeluruh.
Modernisasi alutsista perlu berjalan bersama pengembangan industri domestik, peningkatan kapasitas teknologi, kesiapan prajurit, dan perhatian terhadap kesejahteraan personel TNI. (P-*/Khalied M)
