PRIORITAS, 15/10/26 (Jakarta): Adanya korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk DPR karena penyalahgunaan dana bencana.
Munculnya penyalahgunaan dana bencana itu terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB Selasa (13/10/26). Sebanyak 14 orang ditangkap dalam operasi tersebut, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian dan sejumlah pihak swasta.
Hasil OTT di Kantor BPN, KPK menetapkan lima orang tersangka. Salah satu tersangka merupakan adik dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bernama Bima Setiawan yang statusnya sebagai Tenaga Ahli di BNPB.
Adapu barbuk OTT KPK di BNPB yaitu Duit Rp 3,3 M, Kripto, hingga Ratusan Gram Emas
KPK mengatakan sampai saat ini barang bukti yang telah disita berupa uang Rp 3,3 miliar, ratusan gram emas, hingga kripto. diperkirakan nilai kripto mencapai miliaran rupiah.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid prihatin dengan OTT yang terjadi di lingkungan BNPB. Dia mengatakan rakyat sedang susah dilanda bencana.
"Kita sangat prihatin, dalam kondisi negara sedang dilanda bencana dan rakyat susah kok ada yang memanfaatkan korupsi!" kata Abdul Wachid sebagaimana dikutip dari detik.cm, Kamis (15/10/26).
Harus diusut
Karena itu dia mendukung KPK menuntaskan kasus tersebut. Dia menegaskan kasus itu harus diusut. "Saya minta APH segera usut tuntaskan kasus korupsinya," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR, Atalia Praratya, juga menyayangkan kondisi tersebut. Atalia menegaskan tindakan ini mencederai integritas BNPB.
"Kami di Komisi VIII tentu sangat menyayangkan jika dugaan tindak pidana korupsi ini benar-benar terbukti. Hal ini jelas mencederai integritas dan profesionalitas BNPB," katanya.
Dirinya sangat menyayangkan dana tersebut berakhir dikorupsi. Sebab, setiap rupiah di dana tersebut untuk keselamatan nyawa dan membantu rakyat.
"Setiap rupiah dalam dana siap pakai (DSP) diperjuangkan di DPR 100% untuk menyelamatkan nyawa, menyediakan kebutuhan warga, hingga bantuan medis bagi warga terdampak bencana," tutur dia.
Karena itu dia meminta jajaran BNPB berbenah. Dia meminta ada evaluasi menyeluruh. "Kami mendorong pimpinan BNPB memastikan seluruh operasi tanggap darurat, penanganan karhutla, distribusi logistik, dan pelayanan kesehatan warga di lapangan tetap berjalan optimal dan tidak boleh terganggu sedikit pun akibat kasus hukum ini. Kami juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh serta audit investigatif atas tata kelola pengadaan barang dan jasa darurat," ucapnya.
"Saya kira sistem pengawasan internal dan transparansi penunjukan vendor harus diperketat, agar celah diskresi di saat darurat tidak lagi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," lanjutnya.
Hukum sebert-beratnya
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung KPK dalam mengusut dugaan korupsi di lingkungan BNPB. Dia meminta agar para pelaku dihukum seberat-beratnya.
"Hukum berat, wajib dihukum berat, bisa-bisanya di saat masyarakat dan negara sedang berjuang mati-matian menangani bencana, malah ada pihak yang mengkorupsi anggaran bencana. Jadi ini jelas kejahatan kemanusiaan yang memilukan," tegasnya.
Bahkan dia memastikan Komisi III mendukung penuh langkah KPK mengusut dugaan korupsi di lingkungan BNPB tersebut. Dia menyoroti situasi bencana di mana-mana saat ini, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Kami mendukung penuh KPK karena BNPB merupakan lembaga yang bertugas menangani bencana," katanya.
Lebih jauh Sahroni heran dengan kelakuan para pelaku di lingkungan BNPB tersebut. Dia mewanti-wanti jangan ada pihak yang melindungi para pelaku.
"Di tengah masyarakat yang sedang berjuang menghadapi bencana, justru ada dugaan pihak yang menggerogoti dana kebencanaan. Jadi KPK harus usut tuntas siapa pun yang terlibat, dan jangan ada yang dilindungi," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan tindakan para pelaku melukai hati masyarakat berkali-kali. Terlebih katanya, hal itu terjadi di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Ini warning keras, ya, agar BNPB maupun seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana itu tidak melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, apalagi dana tersebut dikorupsi. Itu mengecewakan masyarakat berkali-kali, melukai hati masyarakat, ya," jelasnya.(P-*/am)
