PRIORITAS, 9/7/26 (Jakarta): Dugaan korupsi di sektor batubara memicu kerugian negara dalam jumlah besar. Kasus ini juga berdampak pada gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah. Situasi tersebut mendorong DPR RI memperkuat dukungan terhadap proses penegakan hukum.
Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri. DPR meminta penyidikan berjalan tuntas dan menyasar semua pihak yang terlibat.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten. Ia meminta proses hukum tetap berada dalam prinsip Presisi.
“Komisi III DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” ujar Habiburokhman saat konferensi pers di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/26).
Ia menilai dampak kasus ini meluas. Kerugian tidak hanya terjadi pada keuangan negara. Masyarakat juga merasakan langsung dampaknya.
“Korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, tetapi juga berdampak terjadinya pemadaman listrik di beberapa daerah yang menyusahkan masyarakat dan tentu membawa dampak kerugian ekonomi dan lain-lain bagi masyarakat,” lanjutnya.
Komisi III memastikan pengawasan akan terus berjalan. DPR ingin proses hukum berlangsung sesuai aturan yang berlaku.
“Kami akan terus mengawal kasus ini agar berjalan sebagaimana mestinya dalam koridor hukum,” tegasnya.
Selain itu, dorongan penguatan penegakan hukum juga datang dari anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra. Ia menilai korupsi di sektor energi memiliki dampak strategis.
“Bahwa kita semua tahu bahwa korupsi adalah extraordinary crimes. Apalagi dalam program-program Presiden ke depan, masalah energi dan ketahanan energi merupakan prioritas nasional yang harus kita dukung bersama,” ujarnya.
Ia meminta seluruh aparat penegak hukum memperkuat koordinasi. Sinergi dinilai penting untuk membongkar kasus secara menyeluruh.
“Oleh karena itu, sekali lagi kami menghimbau kepada TNI-Polri, termasuk jaksa, untuk solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, memberikan informasi kepada masyarakat, dan menghukum pelakunya seberat-beratnya,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut sektor energi. DPR menilai penanganan tegas akan menentukan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. (P-Khalied M)
