PRIORITAS, 15/10/26 (Jakarta): Guna meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik, Indonesia merancang desain penyederhanaan birokrasi.
Lewat forum Global Forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2026, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan, penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu agenda penting Indonesia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto upaya ini tidak hanya fokus pada penataan struktur organisasi dan prosedur administratif, tetapi juga pada perubahan cara kerja pemerintah agar lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.
"Penyederhanaan birokrasi tidak cukup dilakukan dengan mengurangi jenjang organisasi atau mempercepat prosedur administratif. Pemerintah perlu mengubah cara kerja birokrasi agar lebih menekankan keahlian, kolaborasi lintas instansi, dan pencapaian hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat," kata Erwan dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (15/10/26).
Penyederhanaan struktur
Menurut Erwan salah satu langkah yang ditempuh Indonesia adalah penyederhanaan struktur birokrasi melalui pengurangan jenjang hierarki dan pengalihan sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
"Penataan ini bertujuan memperkuat peran keahlian aparatur, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih efektif. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi proses bisnis untuk menghapus tahapan yang tidak diperlukan serta mengintegrasikan layanan agar masyarakat tidak berulang kali memenuhi persyaratan administratif yang sama," katanya.
Lewat transformasi digital, penyederhanaan proses perlu dilakukan sebelum teknologi diterapkan. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan prosedur yang rumit ke aplikasi elektronik, tetapi harus mampu menyederhanakan alur pelayanan melalui integrasi data dan sistem, penyelarasan regulasi, serta penguatan kompetensi aparatur untuk memastikan akuntabilitas dan integritas tetap terjaga.
"Kami di Kementerian PANRB berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya saat ini sedang mengembangkan Perlinsos Digital, yang diarahkan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan program perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhannya," urainya.
Lebih lanjut dikatakan Erwan penyederhanaan birokrasi harus menjadi prinsip kerja yang berkelanjutan, bukan sekadar program reformasi sesaat. Pengembangan regulasi, organisasi, dan aplikasi baru perlu mempertimbangkan sistem yang telah tersedia serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
"Melalui pendekatan whole of government, Indonesia berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga dan mengurangi sekat-sekat birokrasi. Upaya ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," harapnya.(P-*/am)
