PRIORITAS, 15/10/26 (Manado): Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Utara menegaskan bahwa penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) ketua Golkar di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Kabupaten Minahasa, dan Kota Tomohon merupakan langkah penataan organisasi, bukan sanksi terhadap pengurus sebelumnya.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPD Golkar Sulut, Apler Bentian, menyusul keputusan pergantian kepemimpinan partai di tiga daerah tersebut. Menurutnya, penunjukan Plt dilakukan karena masa kepengurusan sebelumnya telah berakhir pada 2025.
Bentian menjelaskan, kebijakan itu telah melalui mekanisme internal partai, termasuk pembahasan dalam rapat pleno DPD Golkar Sulut pada 12 Oktober 2026. Keputusan tersebut, menurut pihak Golkar Sulut, juga telah memperoleh persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Golkar Sebut Penunjukan Plt Sesuai Mekanisme
Bentian menegaskan, penunjukan Plt tidak dimaksudkan sebagai penilaian negatif terhadap kinerja pengurus Golkar di tingkat kabupaten maupun kota. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan organisasi setelah masa kepengurusan sebelumnya berakhir.
“Penunjukan Plt Ketua tidak melanggar aturan organisasi Partai Golkar dan bukan juga bentuk sanksi atau evaluasi negatif terhadap kinerja Partai Golkar kabupaten/kota. Ini murni karena kepengurusan DPD Partai Golkar kabupaten/kota sudah selesai sejak tahun 2025,” tegas Bentian, sebagaimana diberitakan sejumlah media lokal pada Selasa (13/10/2026).
DPD Golkar Sulut juga menyampaikan apresiasi kepada para pengurus sebelumnya di Sitaro, Minahasa, dan Tomohon atas kontribusi serta pengabdian mereka selama menjalankan tugas organisasi. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan partai terhadap upaya para kader dalam membangun dan memperkuat basis Golkar di wilayah masing-masing.
Michaela Paruntu Minta Kader Tetap Solid
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Sulut, Michaela Elsiana Paruntu, meminta para Plt ketua di tiga daerah tersebut agar segera menjalankan tanggung jawab organisasi dengan mengutamakan kebersamaan dan konsolidasi kader.
Michaela juga mengingatkan anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD kabupaten dan kota serta seluruh kader agar tetap menjaga soliditas dalam menjalankan program partai. Menurutnya, kekompakan menjadi modal penting untuk memperkuat kehadiran Golkar di tengah masyarakat.
Pesan tersebut sekaligus menekankan pentingnya kerja politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan persiapan menghadapi agenda politik mendatang. Seluruh kader diharapkan dapat menyatukan langkah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai.
“Rebut hati rakyat dan menangkan Partai Golkar,” demikian pesan Michaela kepada jajaran partai.
Konsolidasi Organisasi Jadi Agenda Berikutnya
Penunjukan Plt ketua di Sitaro, Minahasa, dan Tomohon menjadi bagian dari penataan kepengurusan Golkar di tingkat daerah. Dengan kepemimpinan sementara tersebut, partai berharap roda organisasi tetap berjalan sambil mempersiapkan tahapan pembentukan kepengurusan definitif sesuai mekanisme yang berlaku.
Konsolidasi di tingkat kabupaten dan kota juga menjadi penting untuk memastikan program kerja partai tetap berjalan, komunikasi antarstruktur terpelihara, dan kader di berbagai tingkatan tetap terlibat dalam kegiatan organisasi.
Meski DPD Golkar Sulut menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan sanksi, pelaksanaan penataan kepengurusan di tiga daerah itu tetap menjadi perhatian dalam dinamika politik internal partai di Sulawesi Utara. Penjelasan mengenai dasar keputusan, mekanisme organisasi, dan pelaksanaan agenda berikutnya menjadi penting agar seluruh kader memahami arah kebijakan tersebut.
Dengan demikian, DPD Golkar Sulut berharap penunjukan Plt dapat menjadi momentum memperkuat konsolidasi internal sekaligus menjaga kesiapan partai menghadapi agenda politik mendatang. (P-*/sm)
