Oleh: Djoko Subinarto (Kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran)
PRIORITAS, 8/10/26 (Jakarta): Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, melakukan pertemuan dengan Wakil Wali Kota Seoul Jeong Sang-hun di Seoul, Korea Selatan, baru-baru ini (4-6 Oktober 2026, Red.).
Dalam pertemuan itu, keduanya membahas penguatan kerja sama kedua kota dalam sektor kebudayaan, ekonomi kreatif, pendidikan, ruang publik, dan pembangunan perkotaan.
Singkatnya, lewat pertemuan itu, Jakarta ingin belajar dari Seoul, Seoul pun mengaku ingin belajar dari Jakarta.
Jakarta berada persis di jantung Asia Tenggara dan Seoul berada di Asia Timur. Keduanya bukan ibu kota negara dalam arti administratif yang sama, tetapi keduanya merupakan pusat politik, ekonomi, dan jaringan internasional yang penting.
Jakarta berada di lingkungan ASEAN yang selama beberapa dekade berusaha mempertahankan sentralitasnya di tengah persaingan kekuatan besar.
Sementara itu, Seoul berada di lingkungan yang jauh lebih keras. Kota ini berada di Semenanjung Korea yang memiliki tensi konflik tinggi, terikat aliansi dengan Washington, punya hubungan ekonomi yang dalam dengan Beijing, serta kompetisi strategis yang semakin erat dengan Tokyo.
Dengan demikian, Jakarta dan Seoul berdiri di dua titik berbeda dari satu persoalan yang sama, yakni bagaimana mempertahankan ruang gerak ketika Indo-Pasifik semakin dipenuhi kekuatan besar.
Indo-Pasifik
Istilah Indo-Pasifik sendiri bukan sekadar nama baru untuk peta Asia. Ia mencerminkan perubahan cara negara-negara melihat distribusi kekuatan.
Kawasan Indo-Pasifik sekarang ini menampung sekitar 65 persen populasi dunia, sekitar 62 persen produk domestik bruto (PDB) global dan hampir separuh perdagangan internasional.
Bagi Korea Selatan, Indo-Pasifik bukan sekadar kawasan strategis di peta. Sekitar 78 persen ekspor dan 67 persen impornya terkait dengan kawasan tersebut, berdasarkan data 2021 yang digunakan Seoul dalam strategi Indo-Pasifiknya.
Tidak mengherankan jika Korea Selatan menyatakan bahwa kepentingan nasionalnya terkait langsung dengan stabilitas dan kemakmuran Indo-Pasifik.
Di sisi lain, Jakarta tidak berada di bawah ancaman militer seperti yang dirasakan Seoul, tetapi berada di tengah jalur perdagangan dan persaingan strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.
Karena itu, kepentingan Indonesia bukan memilih siapa yang paling kuat, melainkan memastikan agar tidak ada kekuatan yang terlalu dominan, sehingga mempersempit pilihan Indonesia sendiri.
Kebijakan Indo-Pasifik
Sejumlah kajian terkait kebijakan Indo-Pasifik Indonesia menunjukkan Jakarta sejauh ini berupaya memperkuat posisinya dengan membangun sebanyak mungkin hubungan dan jaringan, termasuk dengan Seoul.
Korea Selatan memang merupakan sekutu Amerika Serikat, namun hubungan Seoul dengan Washington tidak pernah menghapus kepentingan Korea Selatan untuk mempertahankan hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara lain di Asia.
Strategi Indo-Pasifik Korea Selatan sendiri menyebut ASEAN sebagai salah satu kawasan utama bagi perluasan jaringan kemitraan strategisnya dan menekankan prinsip inklusivitas, bukan pembentukan blok yang secara eksplisit ditujukan kepada satu negara tertentu.
Bagi Indonesia, Korea Selatan juga bukan sekadar negara industri maju yang dapat menjadi sumber investasi dan teknologi. Seoul adalah salah satu middle power penting di Asia. Indonesia pun memiliki karakteristik serupa, meski sumber kekuatannya berbeda.
Korea Selatan memiliki basis teknologi, industri, perusahaan global, kemampuan pertahanan dan soft power yang luar biasa. Sementara itu, Indonesia mempunyai pasar besar, sumber daya alam, posisi geografis, bobot demografis, serta tempat yang relatif sentral dalam ASEAN.
Keduanya tidak cukup kuat untuk menentukan tatanan Asia sendirian, tetapi cukup penting untuk memengaruhi bentuk tatanan tersebut. Hubungan bilateralnya pun sedang memasuki tahap baru.
Pada April 2026, Indonesia dan Korea Selatan sepakat menaikkan hubungan mereka menjadi Special Comprehensive Strategic Partnership.
Kerangka baru itu mencakup diplomasi dan keamanan, ekonomi, budaya, hubungan antarmasyarakat, serta isu regional dan global.
Kedua negara juga menegaskan kembali pentingnya perdagangan dan investasi serta pemanfaatan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement yang berlaku sejak Januari 2023.
Perubahan itu penting karena hubungan bilateral tidak lagi berdiri sendiri. ASEAN dan Korea Selatan juga telah meningkatkan hubungan mereka menjadi Comprehensive Strategic Partnership pada tahun 2024.
Beberapa lapisan
Dalam rencana aksi 2026–2030, kerja sama Indonesia-Korea Selatan mencakup keamanan tradisional dan nontradisional, perdagangan, investasi, transformasi digital, energi, lingkungan, pendidikan dan pertukaran masyarakat.
Dengan kata lain, hubungan Jakarta-Seoul sekarang berada di atas beberapa lapisan sekaligus, yaitu hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan, ASEAN-Korea Selatan, dan Indo-Pasifik.
Dalam kaitan inilah, konsep sentralitas ASEAN menjadi penting. Sentralitas ASEAN bukan berarti ASEAN adalah kekuatan terbesar di kawasan. China, Amerika Serikat, dan Jepang memiliki kapasitas ekonomi, militer atau teknologi yang jauh lebih besar.
Sentralitas ASEAN lebih merupakan kemampuan negara-negara Asia Tenggara menyediakan forum, aturan dan jaringan yang membuat kekuatan-kekuatan besar harus datang dan berinteraksi melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN.
Korea Selatan secara resmi mengakui prinsip itu. Dalam pembentukan kemitraan strategis ASEAN-Korea Selatan, Seoul dan ASEAN menegaskan sentralitas ASEAN dalam membentuk arsitektur regional yang terbuka, inklusif dan berbasis aturan.
Korea Selatan juga menyatakan bahwa prinsip dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific memiliki titik temu dengan strategi Indo-Pasifiknya sendiri.
Bagi Jakarta, semakin banyak kekuatan besar dan menengah menerima ASEAN sebagai salah satu pusat arsitektur kawasan, semakin besar pula ruang diplomasi Indonesia.
Meskipun demikian, ASEAN juga tidak bisa menganggap dirinya otomatis sebagai pusat kawasan. Status itu harus terus dibuktikan. ASEAN harus mampu menawarkan kerja sama yang berguna dan menjadi tempat negara-negara besar bertemu tanpa harus memilih kubu.
Kalau ASEAN hanya menghasilkan pernyataan bersama, sementara anggotanya berjalan sendiri-sendiri dan semakin bergantung pada kekuatan besar, sentralitas itu lama-lama tinggal nama.
Negara-negara besar mungkin masih datang ke Asia Tenggara, tetapi mereka bisa saja tidak lagi membutuhkan ASEAN sebagai pintu masuknya.
Karena itu, hubungan dengan Korea Selatan mempunyai arti strategis. Seoul dapat menjadi salah satu mitra yang memperkuat kapasitas ASEAN tanpa menuntut kawasan memilih antara China dan Amerika Serikat.
Tidak mudah digantikan
Bagi Korea Selatan, Indonesia juga menawarkan sesuatu yang tidak mudah digantikan. Indonesia mempunyai hubungan dengan hampir semua kekuatan utama tanpa menjadi sekutu formal salah satunya.
Bahkan, pada isu yang sangat sensitif, seperti Semenanjung Korea, posisi Indonesia dapat mempunyai nilai diplomatik tersendiri.
Pada April 2026, saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul, Presiden Prabowo menyatakan kesediaannya membantu membuka dialog dengan Korea Utara atas permintaan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung.
Tawaran itu menunjukkan bagaimana reputasi Indonesia sebagai negara yang menjaga hubungan dengan berbagai pihak dapat menjadi aset diplomatik, bukan sekadar identitas politik luar negeri.
Hanya saja, hubungan Jakarta-Seoul juga perlu dilihat secara realistis. Indonesia tidak boleh menganggap setiap kemitraan baru otomatis memperbesar otonomi strategisnya.
Kemitraan hanya memperbesar pilihan jika Indonesia memiliki kapasitas untuk bernegosiasi. Investasi, teknologi, pertahanan, mineral kritis, dan rantai pasok dapat memperkuat posisi Indonesia, tetapi juga dapat menciptakan ketergantungan baru jika Indonesia hanya menjadi pasar, pemasok bahan mentah, atau pengguna teknologi tanpa membangun kapasitas domestiknya sendiri.
Dalam hubungan internasional, interdependensi selalu mempunyai dua sisi. Ia menciptakan keuntungan bersama, sekaligus membuka ruang kerentanan.
Karena itu, pertemuan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dengan Wakil Wali Kota Seoul Jeong Sang-hun sebaiknya tidak berhenti sebagai cerita tentang kota kembar.
Kenapa? Karena diplomasi negara kini berjalan berdampingan dengan diplomasi kota, universitas, perusahaan, industri kreatif, dan jaringan masyarakat.
Jakarta dan Seoul mungkin sedang bertukar pengalaman mengenai ruang publik dan ekonomi kreatif, tetapi pada saat yang sama hubungan semacam itu turut pula membangun jaringan kepercayaan yang lebih luas di antara dua negara dan dua kawasan. (P-Antara/ht)
Tulisan ini dilansir dari LKBN Antara edisi Kamis, 8 Oktober 2026.
