PRIORITAS, 6/10/26 (Suva): Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Fiji memperkirakan prevalensi HIV hampir tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir di negara pulau berpenduduk kebih dari 900.000 jiwa itu.
Karena itu, pemerintah kini memperluas layanan pemeriksaan, pencegahan, dan pengobatan HIV untuk semua penduduk.
Juga, Fiji menetapkan kasus infeksi Virus Imunodefisiensi Manusia (HIV) sebagai krisis kesehatan nasional dan telah mencapai skala epidemi. Pemerintah berjanji mengerahkan seluruh unsur pemerintahan untuk merespons lonjakan kasus HIV dan melindungi masyarakat di seluruh negeri.
Adapun keputusan itu diumumkan pemerintah negara kepulauan di Pasifik tersebut pada awal pekan lalu.
Menyebar ke masyarakat luas
Dilaporkan, sepanjang 2025, Fiji mencatat 2.016 diagnosis baru HIV—16 kali lipat dibanding jumlah kasus yang tercatat pada 2019. Angka itu menunjukkan virus tak lagi terbatas pada kelompok berisiko tinggi, seperti pengguna Narkoba dan pekerja seks, tetapi mulai menyebar ke masyarakat yang lebih luas.
Terkait itu, Pemerintah Fiji menyebut prevalensi HIV yang diketahui di kalangan orang dewasa hampir tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir. Populasi negara itu sedikit lebih dari 900 ribu jiwa.
Satu dari 60 orang dewasa
Selanjutnya, "Diperkirakan satu dari setiap 60 orang dewasa kini hidup dengan HIV, dibandingkan satu dari 167 orang lima tahun lalu,” kata pemerintah, dikutip media.
Bahkan, di antara perempuan hamil, dua dari setiap 100 orang hidup dengan HIV. Pemerintah juga memperingatkan bahwa 59 bayi lahir dengan HIV pada 2025, dan 18 di antaranya meninggal sebelum berusia satu tahun.
Tetapi, pemerintah mengatakan perluasan pemeriksaan HIV membantu layanan kesehatan menjangkau lebih banyak orang dan menemukan kasus-kasus yang sebelumnya mungkin tidak terdeteksi. Pemerintah mencatat pengawasan terhadap HIV sempat melambat sekitar satu dekade lalu.
Subkomite "membantu menghilangkan hambatan terhadap tindakan cepat”
Sementara itu, Menteri Kesehatan Ratu Atonio Lalabalavu bersama empat menteri lain akan membentuk sebuah subkomite untuk "membantu menghilangkan hambatan terhadap tindakan cepat.”
Adapun pemerintah yang berkedudukan di Suva, ibu kota sekaligus kota pelabuhan Fiji, mengatakan akan memperluas akses terhadap pemeriksaan HIV gratis, layanan pencegahan, dan pengobatan. Program itu mencakup tes cepat, obat pencegahan bagi kelompok berisiko tinggi, pengurangan dampak buruk bagi pengguna narkoba suntik, serta pengobatan gratis bagi orang yang telah didiagnosis HIV.
"Respons ini berfokus pada penyelamatan nyawa, memperluas akses terhadap layanan kesehatan, dan mengurangi stigma,” kata pemerintah lagi.
Dukungan dari sejumlah mitra internasional
Kini, Fiji juga mendapat dukungan dari sejumlah mitra internasional, termasuk Australia, Selandia Baru, India, Global Fund, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pihak pemerintah mengingatkan bahwa pemeriksaan HIV tersedia secara gratis dan rahasia di seluruh negeri. "Mengetahui status HIV memungkinkan Anda mengambil langkah yang tepat untuk melindungi kesehatan diri sendiri dan orang lain,” kata pemerintah.
UNAIDS sambut langkah Fiji
Sementara itu, Program Gabungan PBB untuk HIV/AIDS (UNAIDS) di Jenewa menyambut keputusan Fiji untuk mempercepat penanganan epidemi HIV tersebut pada Rabu pekan lalu.
"Fiji telah menyadari urgensi situasi ini dan meningkatkan responsnya,” kata Direktur Eksekutif UNAIDS Winnie Byanyima. "Ini juga menjadi pengingat yang tegas bagi dunia bahwa AIDS belum berakhir. Epidemi HIV dapat berubah dengan cepat, dan negara-negara membutuhkan sistem kesehatan serta sistem berbasis masyarakat yang siap merespons dengan segera.”
Lebih separuh karena hubungan seksual
Berdasarkan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, dari kasus HIV di Fiji yang memiliki informasi mengenai cara penularannya, lebih dari separuh berkaitan dengan hubungan seksual dan lebih dari 42 persen dengan penggunaan Narkoba melalui suntikan.
Terkini UNAIDS memperkirakan infeksi baru HIV di Fiji kmeningkat 12 kali lipat antara 2010 dan 2025. Organisasi itu juga memperkirakan terdapat 9.100 orang yang hidup dengan HIV pada 2025. Dari jumlah tersebut, hanya 39 persen yang mengetahui status HIV mereka dan 22 persen yang mendapat terapi antiretroviral.
Kendati demikian, UNAIDS mengatakan perkembangan medis dalam beberapa tahun terakhir dan semakin efektifnya pengobatan masih membuka peluang untuk membalikkan keadaan.
"Deklarasi krisis nasional adalah seruan untuk bertindak, bukan untuk menimbulkan ketakutan. HIV tidak menular melalui kontak sehari-hari, dan orang yang menjalani pengobatan efektif dengan viral load tidak terdeteksi tidak menularkan HIV melalui hubungan seksual,” ujar Eamonn Murphy dari UNAIDS. "Fiji masih memiliki kesempatan untuk mengubah arah epidemi ini.”
Narkoba di jalur dagang Pasifik
Terpisah, Direktur UNAIDS untuk Fiji, Renata Ram, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa tingkat penularan mulai meningkat sekitar 2019. Saat itu muncul kelompok pengguna Narkoba suntik yang tergolong "sangat berisiko tinggi”, terutama di kalangan komunitas pekerja seks.
Diketahui, negara-negara kepulauan Pasifik seperti Fiji dalam beberapa tahun terakhir menjadi jalur transit narkoba dari Amerika Latin dan Asia menuju pasar Australia dan Selandia Baru yang menguntungkan.
Sebagaimana Kantor Berita DW melansir, arus Narkoba itu juga mendorong peningkatan penggunaan di negara-negara kepulauan tersebut. Dalam sejumlah kasus, sindikat kejahatan dari luar negeri membayar mitra lokal mereka dengan Narkoba sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. (P-*/man)
