Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung (tengah).(Antara)PRIORITAS, 1/10/26 (Bogor): Kebijakan subsidi energi menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung akan terus diperbaiki agar semakin tepat sasaran.
“Saya kira kebijakan subsidi yang tepat sasaran ini sudah on the pipeline, baik itu listrik, BBM (bahan bakar minyak), maupun LPG (Liquefied Petroleum Gas). Ini kan sebagian belum benar-benar tepat sasaran. Ini yang terus akan dilakukan perbaikan agar subsidi benar-benar mengena pada sasarannya,” ungkapnya saat Media Gathering Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Selanjutnya dia menerangkan bahwa pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) memiliki keterkaitan langsung terhadap postur defisit anggaran. Setiap kenaikan ICP sekitar 6,1 dolar AS, lanjutnya, diperkirakan berdampak terhadap peningkatan defisit sebesar Rp6,8 triliun akibat beban subsidi melonjak.
Adapun kenaikan biaya energi ini dinilai memerlukan langkah pengendalian yang baik agar tak menekan fleksibilitas fiskal. Karena itu, skema kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran akan terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Tentu saja (subsidi energi diarahkan untuk) masyarakat yang kurang mampu, mobil juga mobil yang ber-CC (Cubic Centimeter) rendah, listrik juga yang kVA-nya (Kilovolt-Ampere) rendah. Ini semua (kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran) akan mengurangi impact (dampak) harga minyak terhadap defisit kita,” katanya.
Pemerintah dan DPR sebelumnya menyepakati anggaran subsidi energi dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2027 sebesar Rp261,5 triliun, atau turun Rp11,44 triliun dibandingkan alokasi sebelumnya sebesar Rp272,94 triliun.
Untuk pemangkasan anggaran tersebut terutama berasal dari subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram (kg) yang disepakati sebesar Rp131,39 triliun, turun dari sebelumnya Rp143,84 triliun.
Sedangkan anggaran subsidi listrik tetap sebesar Rp130,11 triliun. Dengan demikian, total subsidi energi dalam APBN 2027 mencapai Rp261,5 triliun.
Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah penurunan subsidi tersebut disertai dengan pembenahan data penerima subsidi, agar lebih tepat sasaran dan lebih mengefisienkan anggaran subsidi energi. Karena itu, penyempurnaan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) sebagai basis penerima subsidi akan terus disempurnakan oleh pemerintah.(P-*/am)
Pos Terkait
