Pemerintah masih menggodok revisi RUPTL PLN demi proyek PLTS 100 GWp, Perpres belum keluar
Menteri ESDM Bahlill Lahadalia memberikan keterangan terkait perkembangan proyek PLTS 100MWp dalam acara “Electricity Connect 2026” di Tangerang, Banten, Selasa (22/9/26), (Courtesy: Antara)PRIORITAS, 23/9/26 (Tangerang): Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero). Langkah strategis ini dilakukan untuk memayungi rencana ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Indonesia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan hal itu usai menghadiri agenda Electricity Connect 2026 di Tangerang, Banten, Selasa (22/9/26), seperti dilansir dari Antara Rabu (23/9/26).
Ditegaskan, penyesuaian regulasi merupakan syarat mutlak. Tanpa landasan hukum dan aturan yang kuat, program transisi energi berskala besar ini tidak akan bisa berjalan di lapangan.
“Pasti kami akan melakukan penyesuaian revisi RUPTL. RUPTL ini kami sedang melakukan penggodokan. Tidak mungkin program jalan tanpa ada landasan aturannya,” ujar Bahlil.
Butuh modal Rp1.100 triliun
Bahlil menambahkan, pengembangan sektor kelistrikan hijau ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Proyek ini sekaligus membuka peluang kolaborasi investasi berskala internasional dengan nilai fantastis.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi untuk menyokong program PLTS 100 GWp ini mencapai 70 hingga 73 miliar dolar AS (sekitar Rp1.100 triliun).
Kendati membutuhkan modal besar, Bahlil menekankan pentingnya asas kemanfaatan bersama serta pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam implementasinya.
Presiden Prabowo Subianto dalam “Launching & Groundbreaking” PLTS Site Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/26), menandai dimulainya megaproyek PLTS 100GWp di Indonesia. (Courtesy: Antara)
Lonjakan kapasitas PLTS
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengonfirmasi bahwa pihak korporasi telah resmi mengajukan draf perubahan RUPTL kepada pemerintah.
Fokus utama revisi tersebut menyasar pada lonjakan kapasitas PLTS serta penguatan sistem penyimpanan energi.
“Perubahan RUPTL yang sudah kami ajukan itu 50 sekian GWp dan 142 GWh BESS (Battery Energy Storage System),” urai Darmawan.
Dikatakan, pengajuan baru ini secara signifikan mengubah peta jalan hijau yang tertuang dalam RUPTL PLN 2025–2034 yang baru disahkan pada Mei 2025 lalu. Dalam dokumen sebelumnya, PLN mematok tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW dengan porsi PLTS yang hanya sebesar 17,1 GW.
Melalui revisi ini, kata Darmawan, integrasi energi baru terbarukan (EBT) ke jaringan listrik nasional dipastikan akan berjalan jauh lebih agresif guna mengejar target net zero emission.
Perpres PLTS belum keluar
Sejalan dengan revisi RUPTL PT PLN yang saat ini sedang digodok, Peraturan Presiden (Perpres) untuk program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp dipastikan belum resmi keluar.
Dihimpun dari sejumlah sumber, proses pembuatan Perpres tersebut masih dalam tahap pembahasan serta harmonisasi antar kementerian/lembaga.
Seperti diketahui, program dan groundbreaking tahap awal pembangunan PLTS 100GWp sudah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Jembrana, Bali, pada 25 Agustus 2026.
Namun, para pelaku industri dan asosiasi seperti AESI maupun lembaga pengamat seperti IESR menyatakan bahwa payung hukum berupa Perpres tersebut masih dinantikan sebagai landasan tata kelola dan kepastian hukum proyek. (P-Ant/ht)
Pos Terkait
