Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PPDT) Kemendes PDT Samsul Widodo.(Antara)PRIORITAS, 23/9/26 (Jakarta): Badan Gizi Nasional (BGN) diminta oleh Kemendes agar memprioritaskan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dikatakan Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PPDT) Kemendes PDT, Samsul Widodo, Kemendes PDT telah beberapa kali berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan MBG di daerah tertinggal.
“Sebetulnya, kami sudah beberapa kali koordinasi dengan BGN dan saat ini kami lagi memproses surat juga dari Pak Menteri ke Kepala BGN untuk daerah tertinggal itu harus diprioritaskan,” ungkap Samsul dalam Forum Diskusi Aktual bertajuk “Strategi Percepatan Implementasi Program MBG di Daerah 3T” di Jakarta, Rabu (23/9/26).
Selanjutnya Samsul Widodo menyampaikan terdapat 30 kabupaten di tanah air yang masuk dalam kategori daerah tertinggal. Dikatakannya, kondisi kebutuhan pangan dan gizi di wilayah tersebut perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG.
Kemudian dia mencontohkan ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih terbatas di sejumlah wilayah, seperti Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur.
Perhatikan kondisi
Selanjutnya dirinya berharap pemenuhan MBG di daerah tertinggal dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Seperti diketahui, sebelumnya BGN telah menghapus 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima Program MBG dan mengalihkannya ke kelompok yang lebih membutuhkan, termasuk wilayah 3T.
Menurut Kepala BGN Sudaryono seluruh satuan pendidikan tersebut terdiri atas sekolah internasional maupun sekolah swasta kalangan atas. Sudaryono menyebut sekolah-sekolah tersebut adalah sekolah yang menolak dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta telah dikonfirmasi ulang secara langsung oleh BGN.(P-*/am)
Pos Terkait
