Perjanjian tarif resiprokal RI–AS ditargetkan teken Januari 2026
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk menjaga pertumbuhan perekonomian. Salah satunya, pemerintah menyiapkan kredit sekitar Rp20 triliun untuk insentif industri padat karya. (Istimewa)PRIORITAS, 23/12/25 (Jakarta): Pemerintah menargetkan perjanjian tarif resiprokal Indonesia–Amerika Serikat ditandatangani pada akhir Januari 2026 oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
“Setelah seluruh proses teknis diselesaikan maka diharapkan sebelum akhir bulan Januari 2026 akan disiapkan dokumen untuk dapat ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan saat ini pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari Antara, Selasa (23/12/25).
Substansi Agreement on Reciprocal Trade (ART) disebut telah disepakati. Proses kini masuk tahap legal drafting dan penyelarasan bahasa.
“Pada minggu kedua bulan Januari 2026, tim teknis Indonesia dan Amerika Serikat akan melanjutkan kembali pertemuan teknis untuk legal drafting serta cleanup dokumen yang ditargetkan selesai dalam satu minggu, tentatif waktunya antara tanggal 12 (Januari) sampai dengan tanggal 19,” ujar Airlangga.
Kesepakatan mengacu pada perundingan dengan Perwakilan Dagang AS (USTR) pada 22 Juli 2025. Fokusnya membuka akses pasar dua arah antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Hasil negosiasi mencakup pengecualian tarif untuk sejumlah produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kakao, dan kopi. AS juga meminta akses terhadap komoditas mineral kritis dari Indonesia.
“Tentunya perjanjian ini sifatnya adalah komersial dan strategis dan menguntungkan bagi kepentingan ekonomi kedua negara secara berimbang atau balance. Terkait dengan konten ataupun materi, itu dalam pembahasan sejak tanggal 17 sampai tanggal 22 (Desember) hari ini seluruhnya sudah dibahas dan seluruhnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak,” kata Airlangga.
Ia memastikan tidak ada klausul yang membatasi kebijakan domestik Indonesia.
Duta Besar RI untuk AS Dwisuryo Indroyono Soesilo menyatakan KBRI Washington D.C. telah bersiap menyambut rencana kunjungan Presiden Prabowo.
“Kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia counting down, menghitung hari untuk persiapan kunjungan Bapak Presiden (Prabowo) yang direncanakan pada akhir Januari 2026. Sambil menunggu instruksi dari Jakarta nantinya, kami sudah mulai bersiap-siap. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan InsyaAllah kalau nanti kesepakatannya telah disepakati bisa langsung diimplementasikan,” tuturnya.
Sebelumnya, Executive Orders Gedung Putih pada 14 November 2025 mengecualikan tarif 19 persen untuk sejumlah produk pertanian, termasuk kakao. Namun, minyak kelapa sawit masih belum masuk daftar pengecualian.
Pos Terkait
