Oleh: Bert Toar Polii Pemerhati Pemerintahan
PRIORITAS - Belakangan ini muncul pertanyaan menarik. Mengapa Sulawesi Utara, khususnya Minahasa dan Manado yang dikenal berpendidikan tinggi, demokratis, serta memiliki tradisi kepemimpinan yang kuat, belum melahirkan figur politik nasional dengan daya tarik seperti Sherly Tjoanda dan KDM (Dedi Mulyadi)?
Sebagian orang menilai nilai-nilai luhur masyarakat Minahasa mulai memudar. Saya tidak sependapat. Kesimpulan itu terlalu sederhana.
Masalah utamanya bukan hilangnya filosofi hidup masyarakat Minahasa. Akar persoalannya justru terletak pada perubahan besar dalam ekosistem politik Indonesia. Pergeseran geopolitik nasional, mahalnya biaya politik, menguatnya klientelisme, dan berubahnya pola kompetisi membuat peluang lahirnya tokoh nasional dari daerah seperti Sulawesi Utara semakin kecil.
Dari tou nga'asan ke politik berbiaya tinggi
Masyarakat Minahasa mengenal falsafah tou keter, tou leos, dan tou nga'asan. Ketiganya menggambarkan pemimpin yang kuat, baik, dan cerdas.
Nilai-nilai itu pernah melahirkan tokoh besar seperti Sam Ratulangi, A.A. Maramis, dan banyak intelektual yang ikut membangun Indonesia. Namun, demokrasi elektoral sekarang bekerja dengan cara berbeda. Kualitas kepemimpinan saja tidak cukup. Seorang calon juga harus membangun mesin politik, menyediakan biaya kampanye, menguasai media sosial, dan memperluas jaringan politik. Semua itu membutuhkan dana yang sangat besar. Akibatnya, banyak figur yang memenuhi kriteria Tou Nga'asan dan Tou Leos gagal bersaing karena kekurangan logistik atau menolak politik transaksional.
Jadi, persoalannya bukan masyarakat Minahasa berhenti menghargai orang cerdas. Sistem politiklah yang lebih menguntungkan mereka yang memiliki modal ekonomi dan modal politik besar.
Geopolitik Nasional Telah Berubah
Pada masa awal kemerdekaan, perjuangan intelektual melahirkan banyak tokoh nasional. Jumlah penduduk belum menjadi faktor penentu. Karena itu, daerah kecil seperti Minahasa mampu mengirimkan pemimpin ke panggung nasional.
Kini situasinya berubah. Pemilu langsung menjadikan jumlah pemilih sebagai kekuatan politik utama.
Jawa Barat memiliki puluhan juta pemilih. Siapa pun yang berhasil membangun basis kuat di provinsi itu akan lebih mudah menarik perhatian nasional.
Dedi Mulyadi berkembang dalam situasi tersebut. Ia membangun kepemimpinan lokal secara konsisten, memanfaatkan media digital, lalu memperoleh efek pengganda dari besarnya populasi Jawa Barat.
Sulawesi Utara menghadapi kondisi berbeda. Jumlah pemilihnya jauh lebih kecil. Seorang tokoh bisa sangat populer di daerahnya, tetapi belum tentu dikenal secara nasional tanpa jaringan lintas provinsi.
Ini merupakan persoalan struktur politik, bukan kualitas sumber daya manusia.
Religiusitas belum menjadi energi politik nasional
Sulawesi Utara dikenal sebagai daerah yang religius. Gereja memegang peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Modal sosial ini sangat besar. Namun, energi tersebut lebih banyak menjaga keseimbangan politik lokal daripada mendorong agenda nasional.
Banyak politisi memilih mempertahankan jabatan sebagai wali kota, bupati, gubernur, atau anggota DPRD daripada membangun karier menuju tingkat nasional. Akibatnya, orientasi politik lebih berpusat pada daerah masing-masing.
Fragmentasi elite menghambat tokoh bersama
Persoalan lain muncul dari fragmentasi elite. Semangat tou keter sebenarnya mengajarkan persatuan. Namun praktik politik modern justru melahirkan persaingan yang tajam di antara kelompok elite.
Hingga kini belum muncul kesepakatan bersama untuk mengusung satu atau dua figur sebagai representasi Sulawesi Utara di tingkat nasional.
Setiap kelompok bergerak dengan kepentingannya sendiri. Akibatnya, banyak tokoh potensial berhenti berkembang di level lokal.
Mengapa Sherly Tjoanda dan KDM bisa muncul?
Kemunculan Sherly Tjoanda juga lahir dari konteks politik yang berbeda. Ia memperoleh momentum setelah wafatnya Benny Laos. Peristiwa tersebut memunculkan gelombang simpati masyarakat dan membuka ruang bagi lahirnya kepemimpinan baru.
Situasi politik Maluku Utara saat itu relatif cair sehingga figur baru lebih mudah memperoleh dukungan. Sedangkan Sulawesi Utara memiliki kondisi berbeda. Peta politiknya lebih mapan. Partai partai besar, jaringan politik lama, dan elite yang telah menguasai basis kekuasaan membuat ruang munculnya kejutan politik jauh lebih sempit.
Sementara kesuksesan Dedi Mulyadi tidak hanya bertumpu pada kepribadiannya. Ia memadukan budaya Sunda, basis pemilih Jawa Barat yang sangat besar, konsistensi membangun citra publik selama bertahun-tahun, serta kemampuan memanfaatkan media digital. Semua faktor itu saling memperkuat.
Karena latar belakang kedua tokoh itu, Sulawesi Utara tidak bisa sekadar menyalin formula tersebut. Karakter sosial, budaya, dan politik kedua daerah sangat berbeda.
Yang hilang adalah ekosistem politik
Sulawesi Utara sebenarnya tidak kekurangan modal sosial. Daerah ini memiliki tingkat pendidikan tinggi, budaya demokrasi yang matang, toleransi yang kuat, serta tradisi kepemimpinan yang terbukti melahirkan banyak tokoh nasional. Yang berubah di daerah ini ialah ekosistem politiknya. Biaya politik terus meningkat. Politik berbasis jumlah pemilih semakin dominan. Klientelisme menguat. Elite daerah semakin terfragmentasi.
Kondisi itu membuat nilai-nilai tou keter, tou leos, dan tou nga'asan sulit menjelma menjadi kekuatan elektoral di tingkat nasional.
Saatnya membangun ekosistem baru
Karena itu, Sulawesi Utara tidak perlu sibuk mencari "KDM dari Manado."
Yang jauh lebih penting ialah membangun ekosistem politik baru. Ekosistem itu harus memberi ruang bagi lahirnya pemimpin nasional tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur Minahasa.
Partai politik, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, gereja, kalangan pengusaha, hingga pemerintah daerah perlu mendorong kaderisasi secara serius. Mereka juga harus mengurangi fragmentasi elite dan memperkuat kolaborasi lintas generasi.
Jika langkah itu berhasil, Sulawesi Utara berpeluang kembali melahirkan tokoh nasional seperti Sam Ratulangi, A.A. Maramis, dan para pendiri bangsa lainnya.
Sebab, yang hilang bukan kualitas manusianya. Yang perlu dibangun kembali adalah ekosistem politik yang mampu mengangkat kualitas itu ke panggung nasional. (P-*/sem)
