Lho, kenapa “9 Naga” Indonesia tiba-tiba mendapat sorotan media dan pengamat asing?
Ilustrasi “sembilan naga”. (Dok/Ist/tionghoa.info/courtesy Bangkapos.com)PRIORITAS, 6/8/26 (Jakarta): Salah satu media asing berlengaruh di Asia asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), tiba-tiba menyoroti dinamika hubungan antara pemerintah Indonesia dan kelompok konglomerat yang kerap dijuluki “Sembilan Naga” atau “9 Naga“. Media ini juga mengangkat analisis serta prediksi pengamat internasional terkait hubungan antara “9 Naga” dengan pemerintahan Prabowo Subianto.
Berdasarkan sejumlah analis yang dikutip media tersebut, lanskap hubungan antara negara dan pelaku usaha besar tengah memasuki babak baru seiring meningkatnya peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi.
Kemudian, dalam laporannya “Are Indonesia’s Prabowo and ultra rich ‘9 Dragons’ on a collision course?”, SCMP menjelaskan bahwa istilah “9 Naga” bukanlah kelompok resmi, melainkan sebutan yang telah lama digunakan untuk menggambarkan sejumlah keluarga konglomerat terbesar di Indonesia. Mereka memiliki bisnis yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari perbankan, properti, kelapa sawit, pertambangan, hingga barang konsumsi.
Penerapan mekanisme DHE dan pembentukan DSI
Selanjutnya, SCMP menilai arah kebijakan ekonomi Indonesia belakangan ini menunjukkan peran negara yang lebih besar, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan devisa hasil ekspor.
Sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan antara lain penerapan mekanisme Devisa Hasil Ekspor (DHE) serta pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengelola ekspor sejumlah komoditas strategis.
Memperkuat pengawasan terhadap arus devisa
Adapun Chief Investment Officer Four Capital, Ricky Ho, yang dikutip SCMP, mengatakan, praktik seperti under-invoicing dan transfer pricing memang menjadi perhatian pemerintah, khususnya pada sektor eksportir besar.
Disebuutnya, langkah pemerintah bertujuan memperkuat pengawasan terhadap arus devisa dan aktivitas ekspor.
Menjaga kepercayaan agar tidak memicu kekhawatiran
Lalu, Executive Director Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai kebijakan tersebut dapat dibaca sebagai sinyal agar kelompok usaha besar semakin selaras dengan arah kebijakan pemerintah.
Namun, ia juga mengingatkan perlunya menjaga kepercayaan pelaku pasar agar tidak memicu kekhawatiran terhadap iklim investasi maupun arus modal keluar.
Pada dasarnya tetap bersifat saling membutuhkan
Tapi di sisi lain, Profesor Universitas Melbourne, Vedi Hadiz menilai hubungan antara negara dan konglomerat di Indonesia pada dasarnya tetap bersifat saling membutuhkan.
Dikatakannya, kelompok usaha besar masih memperoleh sebagian besar pendapatannya dari aktivitas ekonomi di dalam negeri, sementara pemerintah juga membutuhkan dukungan sektor swasta untuk membiayai berbagai program strategis.
Vedi Hadiz menyebut hubungan tersebut sebagai bentuk “simbiosis” yang kemungkinan akan terus berlanjut.
Upaya memperluas partisipasi swasta dalam pembiayaan
Di bagian berikut, SCMP juga menyoroti instrumen Patriot Bonds, obligasi yang ditawarkan kepada sejumlah investor institusi dan kelompok usaha besar.
Adapun program ini dipandang sebagian analis sebagai salah satu upaya memperluas partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan proyek-proyek nasional, meski pelaksanaannya juga memunculkan berbagai diskusi di kalangan pengamat ekonomi.
Memiliki kepentingan yang saling berkaitan
Kemudian secara keseluruhan, media tersebut menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan ekonomi Indonesia mencerminkan upaya memperkuat peran negara dalam mengelola perekonomian nasional.
Akan tetapi, demikian CNBC Indonesia mwlansor, menurut para analis yang diwawancarai, hubungan antara pemerintah dan konglomerat besar diperkirakan tetap akan terjaga karena keduanya memiliki kepentingan yang saling berkaitan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. (P-*/se)
Pos Terkait
