PRIORITAS, 20/10/26 (Jakarta): Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan mencapai Rp27,74 triliun kepada 115.897 debitur hingga 18 Oktober 2026. Capaian tersebut setara dengan 68,21 persen dari target tahunan Rp40,67 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kini mendorong percepatan penyaluran agar realisasi pembiayaan terus meningkat hingga akhir tahun.
“Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mengamankan dan mempercepat target capaian KUR Perumahan tahun ini,” ujar Maruarar, yang akrab disapa Ara, dalam rapat evaluasi di Kementerian PKP, Selasa (19/10/26).
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati memaparkan realisasi pembiayaan selama periode 1 Januari hingga 18 Oktober 2026.
Data tersebut menunjukkan penyaluran mencakup kebutuhan masyarakat untuk memperoleh rumah maupun kegiatan usaha yang menopang sektor perumahan.
Dari sisi permintaan, pembiayaan mencapai Rp18,28 triliun kepada 112.014 debitur atau 80,15 persen dari target sisi permintaan.
Renovasi rumah menyerap porsi terbesar dengan nilai Rp13,55 triliun untuk 91.824 debitur.
Selain renovasi, KUR Perumahan membiayai pembelian rumah senilai Rp2,82 triliun bagi 10.574 debitur.
Program ini juga mendukung pembangunan rumah untuk kegiatan usaha dengan nilai Rp1,19 triliun kepada 9.616 debitur.
Rincian tersebut memperlihatkan beragam kebutuhan yang dijangkau melalui skema pembiayaan ini.
Sementara itu, penyaluran dari sisi penyediaan mencapai Rp9,46 triliun kepada 3.883 debitur atau 52,97 persen dari target pada segmen tersebut.
Pengembang perumahan menerima pembiayaan Rp5,47 triliun, sedangkan pedagang bahan bangunan memperoleh Rp2,94 triliun dan penyedia jasa konstruksi mencapai Rp1,06 triliun.
Komposisi itu menunjukkan bahwa KUR Perumahan turut menopang rantai usaha di sektor hunian.
Pembiayaan tidak hanya membantu masyarakat memperbaiki atau membeli rumah, tetapi juga mendukung aktivitas pengembang, toko bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi di berbagai daerah.
Untuk memperluas jangkauan program, Ara meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank pembangunan daerah (BPD), serta bank swasta meningkatkan kontribusi mereka.
Menurut dia, keterlibatan lebih banyak lembaga keuangan dapat membuka akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan secara optimal.
“KUR Perumahan adalah instrumen vital menuju target besar Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perbankan swasta dan BPD harus mengambil peran lebih besar, tidak hanya bertumpu pada Himbara. Kita butuh fleksibilitas pembiayaan bagi pekerja informal seperti pedagang, pengemudi ojek online, dan UMKM agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk punya rumah sendiri,” ujar Ara.
Selain memperluas partisipasi bank, Kementerian PKP menyoroti optimalisasi skema penjaminan dan subsidi suku bunga dari pemerintah.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha perumahan sekaligus meningkatkan kapasitas penyediaan hunian.
Melalui percepatan penyaluran dan perluasan akses kredit, pemerintah berharap KUR Perumahan dapat membantu masyarakat memperoleh rumah serta mendorong kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan dan renovasi hunian.
Upaya ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mengurangi kekurangan kebutuhan rumah atau backlog secara nasional. (P-Khalied M)
