PRIORITAS, 3/9/26 (Jakarta): Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terus memperjuangkan peningkatan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas dan keselamatan masyarakat di wilayah kepulauan.
Plt Bupati Sitaro Heronimus Makainas, SE., bersama jajaran pemerintah daerah melakukan upaya tersebut melalui audiensi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Sitaro membawa sejumlah aspirasi strategis, terutama terkait fasilitas keselamatan jalan yang terdampak bencana hidrometeorologi serta pengelolaan aset Pelabuhan Minanga Tagulandang.
Direktur Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Kementerian Perhubungan Sigit Widodo menerima secara langsung kunjungan rombongan bupati.
Fasilitas keselamatan jalan jadi perhatian
Pemkab Sitaro menyampaikan salah satu persoalan di kabupaten tersebut yakni kondisi fasilitas keselamatan jalan pada sejumlah ruas di wilayah Siau. Kondisi tersebut sebagai dampak bencana hidrometeorologi pada awal Januari 2026.
Kerusakan maupun kondisi fasilitas yang membutuhkan penanganan segera, menurut bupati, dapat memengaruhi keamanan serta kelancaran mobilitas masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah meminta dukungan pemerintah pusat segera melakukan penanganan fasilitas keselamatan tersebut.
Menanggapi usulan tersebut, Kementerian Perhubungan menyetujui penanganannya menjadi salah satu prioritas. Respon dukungan tersebut rencananya berupa bantuan teknis (bantek) reguler pada awal tahun 2027.
Pemkab Sitaro usulkan hibah Pelabuhan Minanga
Selain fasilitas keselamatan jalan, Heronimus juga menyampaikan usulan hibah aset Pelabuhan Minanga Tagulandang kepada Pemerintah Kabupaten Sitaro.
Pengelolaan aset tersebut, menurut bupati, penting untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan fasilitas pelabuhan sekaligus mendukung pelayanan transportasi masyarakat. Pelabuhan memiliki peran strategis bagi daerah kepulauan seperti Sitaro. Sebab, pelabuhan merupakan penunjang utama mobilitas masyarakat dan konektivitas antarpulau.
Namun, proses pengalihan aset tidak dapat dilakukan secara langsung. Hibah tersebut harus mengikuti mekanisme P3D, yakni penyerahan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen dari Kementerian Perhubungan kepada pemerintah daerah.
Keterbatasan anggaran ikut jadi pertimbangan
Mekanisme tersebut menjadi penting karena kemampuan fiskal Pemkab Sitaro masih terbatas untuk mengelola aset pelabuhan secara mandiri.
Karena itu, pemerintah daerah berharap proses penyerahan aset nantinya dapat disertai dukungan yang memadai sehingga pengelolaan Pelabuhan Minanga dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Heronimus menegaskan Pemkab Sitaro akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan infrastruktur transportasi daerah.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat peningkatan keselamatan transportasi sekaligus memperkuat konektivitas antarpulau di Sitaro.
Perkuat sinergi pusat dan daerah
Ikut serta dalam audiensi tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro Moghtar H.M. Kaudis, S.Pi., M.Si., Ronald Takarendehang, SE., Ak., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sitaro Dr. Indra Purukan, M.MT.
Rombongan berharap, pertemuan antara Pemkab Sitaro dan Kementerian Perhubungan akan menghasilkan langkah konkret dalam penanganan fasilitas keselamatan jalan dan pengelolaan aset pelabuhan.
Pemerintah daerah juga berharap sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat agar kebutuhan transportasi di wilayah kepulauan mendapat perhatian yang berkelanjutan.
Dengan dukungan tersebut, peningkatan keselamatan transportasi, konektivitas antarpulau, dan optimalisasi infrastruktur pelabuhan di Sitaro diharapkan dapat berjalan lebih cepat demi mendukung pelayanan kepada masyarakat. (P-*r/sm)
