Anggota DPR cek program MBG di Malang, sudah sesuai ketentuan pemerintah
Anggota DPR RI Maruf Mubarok meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatirejoyoso 3 di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (27/4/26). (Courtesy: DPR RI via Antara)PRIORITAS, 27/4/26 (Malang, Jatim): Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, sudah berjalan sesuai ketentuan dari pemerintah.
Hal itu dipastikan anggota DPR RI, Maruf Mubarok, dalam keterangan resmi Senin (27/4/26). Ia mengatakan telah meninjau langsung sistem pengolahan dan penyajian MBG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatirejoyoso 3 di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.
“Saya melihat Dapur Jatirejoyoso 3 sudah memenuhi syarat, baik dari sisi fasilitas maupun pelaksanaannya. Ini penting agar kualitas makanan yang diberikan benar-benar bergizi dan aman dikonsumsi oleh masyarakat,” kata Maruf Mubarok yang akrab disapa Gus Mamak.
Disebutkan, dalam peninjauan itu, Gus Mamak didampingi Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Chusni Mubarok, dan jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kepanjen.
Gus Mamak mengungkapkan, tata kelola operasional SPPG Jatireyoso telah memenuhi standar, baik dari segi kebersihan, kualitas makanan, maupun sistem pendistribusian paket makanan ke penerima manfaat.
Dikatakannya, apa yang telah berjalan di dapur MBG itu merupakan indikator positif pelaksanaan program dengan mengedepankan prinsip profesionalitas dan bertanggung jawab.
Ditambahkannya, kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari tugas konstitusional sebagai anggota DPR RI dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, sehingga bisa langsung menyentuh masyarakat penerima manfaat.
Ditegaskan pentingnya memastikan bahwa program Makan Bergizi benar-benar terlaksana secara optimal dan tepat sasaran. “Sebagai anggota DPR RI, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti Makan Bergizi, dapat berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata,” ujar Gus Mamak.
Sinergitas pemerintah pusat dan daerah
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Chusni Mubarok menyatakan MBG di Malang berjalan dengan mengutamakan sinergisitas antara pemerintah pusat dengan daerah.
Katanya, langkah itu dinilai menjadi titik utama penentu ketepatan program makan bergizi gratis kepada penerima manfaat. “Kami di tingkat provinsi tentu mendukung penuh program ini. Hasil peninjauan kami melihat pengelolaannya sudah berjalan baik,” ucapnya.
Chusni juga menegaskan, pengawasan simultan ditujukan menjaga kualitas dan keberlanjutan program. “Harapannya program ini bisa ditingkatkan kualitasnya dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.
Ananda Raffi Sutrisno selaku Kepala Dapur SPPG Jatirejoyoso 3 mengatakan kehadiran anggota DPR RI menjadi dorongan semangat bagi para pelaksana di lapangan.
“Ini menjadi motivasi dan dukungan bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik dengan menjaga standar kualitas serta layanan dapur pelaksana Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Sorotan serius
Sebelumnya diketahui, hingga April 2026, kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan serius di Malang, Jawa Timur. Laporan menunjukkan adanya evaluasi ketat terkait keamanan pangan, distribusi, dan kualitas gizi
Pengecekan langsung anggota DPR RI dan DPRD Jawa Timur ke Malang menjadi bagian dari investigasi yang dilakukan terhadap dapur penyedia untuk memastikan kepatuhan standar kesehatan setelah munculnya keluhan mual dan muntah pada siswa.
Investigasi dapur meliputi penyelidikan intensif terhadap proses pengolahan dan distribusi makanan untuk menemukan sumber kontaminasi. (P-*/hdt)
Pos Terkait
