Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/26). (Courtesy: DPR RI)PRIORITAS, 24/9/26 (Jakarta): Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengantongi pagu RAPBN 2027 sebesar Rp114,59 triliun. Komisi V DPR RI meminta pemerintah menyusun program berdasarkan kebutuhan pembangunan di daerah.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan permintaan itu saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Plt. Dirjen Cipta Karya dan Plt. Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PU di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/26).
Lasarus meminta kedua direktorat jenderal itu memasukkan masukan dan usulan Komisi V DPR dalam penyusunan program RAPBN 2027. Komisi V DPR juga meminta pemerintah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses penyusunan anggaran.
“Komisi V DPR RI mewajibkan Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum agar dalam penyusunan program dan kegiatan pada RAPBN Tahun Anggaran 2027, memprioritaskan saran dan masukan/usulan Komisi V DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat membacakan kesimpulan.
Besaran pagu kemudian menjadi bagian penting dalam pembahasan tersebut. Ditjen Cipta Karya memperoleh alokasi Rp12,15 triliun, sedangkan Ditjen Prasarana Strategis mendapat Rp32,57 triliun.
Hubungkan alokasi dengan kebutuhan
Komisi V DPR meminta Kementerian PU menghubungkan alokasi itu dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Langkah itu bertujuan mendukung pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
Dalam pembahasan Ditjen Cipta Karya, Komisi V DPR memberi perhatian khusus pada layanan air bersih. Komisi V meminta pemerintah menetapkan target cakupan layanan yang jelas dan terukur.
Kebutuhan itu semakin penting bagi daerah yang menghadapi keterbatasan air bersih saat musim kemarau. Karena itu, Komisi V DPR meminta pemerintah memperhitungkan kondisi setiap wilayah saat menyusun program.
Jangan hanya kejar target
Pembahasan kemudian bergeser pada program Ditjen Prasarana Strategis. Lasarus meminta pemerintah tidak hanya mengejar penyelesaian pembangunan secara fisik.
Dia juga meminta pemerintah menjaga kualitas material dan keberlanjutan bangunan, termasuk pada pembangunan Sekolah Rakyat.
Rangkaian pembahasan itu kemudian menjadi bagian dari sinkronisasi program RAPBN 2027 antara Komisi V dan Kementerian PU. Komisi V meminta pemerintah menyelaraskan program dan anggaran dengan kebutuhan daerah.
Dengan pagu Kementerian PU sebesar Rp114,59 triliun, pembahasan program 2027 akan menentukan arah belanja infrastruktur dan pelayanan dasar. Komisi V menempatkan pemerataan pembangunan sebagai salah satu perhatian dalam pembahasan bersama kementerian.
Komisi V sebelumnya juga menyepakati pagu RAPBN 2027 untuk sejumlah mitra kerja lain pada awal September. Proses pembahasan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyusunan anggaran tahun 2027. (P-*/Khalied M)
Pos Terkait
