Kejar target elektrifikasi, Kementerian ESDM siapkan PLTS Komunal di Sulawesi Tenggara
Salah satu contoh PLTS Komunal yang sudah terpasang di daerah terpencil di Papua. PLTS Komunal dipilih ESDM komunal untuk mengalirkan listrik ke desa-desa terisolasi di wilayah pegunungan dan kepulauan Sulawesi Tenggara . (Courtesy: Dok. Green Energy Nusantara)PRIORITAS, 2/10/26 (Kendari): Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan skema Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal untuk mengalirkan listrik ke desa-desa terisolasi di wilayah pegunungan dan kepulauan Sulawesi Tenggara (Sultra). Langkah ini diambil sebagai solusi bagi daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik utama PLN.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin, menjelaskan bahwa kondisi geografis yang ekstrem membuat teknologi energi terbarukan ini menjadi pilihan terbaik.
“Pilihan satu-satunya bagi kawasan terisolasi adalah melalui PLTS komunal. Program ini ditujukan untuk melistriki masyarakat yang memiliki keterbatasan akses listrik, namun jalurnya tidak memungkinkan untuk penarikan jaringan kabel PLN,” kata Ahmad saat ditemui di Kendari, Jumat (2/10/26).
Fokus kejar ketertinggalan rasio elektrifikasi
Hingga triwulan II 2024, rasio elektrifikasi di Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 93,55 persen. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah menyentuh 99,84 persen.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Kementerian ESDM mempercepat sinkronisasi data program Kelistrikan Desa (Lisdes) 2026 bersama Pemprov Sultra serta pemerintah kabupaten dan kota.
Ada tiga wilayah yang menjadi prioritas utama penanganan yaitu Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Buton Selatan.
Selain fokus pada pembangunan PLTS komunal di daerah terpencil, pemerintah pusat tetap menjalankan skema perluasan jaringan (grid extension) bagi desa yang dekat dengan instalasi PLN. Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis juga terus disalurkan bagi rumah tangga kurang mampu.
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Dikatakan, keberhasilan proyek energi bersih ini membutuhkan dukungan penuh dari wilayah setempat. Ahmad meminta pemerintah daerah (Pemda) di Sultra untuk ikut membantu mempermudah penyediaan lahan pembangunan PLTS, penyelesaian izin, serta akses infrastruktur pendukung.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas ESDM Sultra, Dewi, menyatakan komitmen penuhnya untuk mengawal jalannya program listrik desa dari pemerintah pusat agar tepat sasaran dan taat aturan.
“Program listrik desa ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan amanat Presiden, yaitu tidak ada lagi program yang tidak terkoordinasi atau berjalan tanpa izin,” ucap Dewi. (P-Ant/ht)
Pos Terkait
