El Nino mengancam Sulut, Pemkab Talaud siaga penuh hadapi kekeringan dan krisis pangan

Sem Muhaling
Rabu, 5 Agustus 2026
3 menit membaca

PRIORITAS, 5/8/26 (Melonguane, Talaud): Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman fenomena iklim El Nino yang diprediksi berintensitas kuat hingga sangat kuat di Sulawesi Utara. Komitmen tersebut terwujud dalam apel Gelar Pasukan Tanggap Bencana di Markas Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Talaud, Selasa (4/8).

Kapolres Kepulauan Talaud AKBP Dwi Yatmoko, S.TP., S.I.K., M.I.K., memimpin apel dan membacakan amanat Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H.

Kegiatan itu menghadirkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pimpinan tinggi pratama Pemkab Talaud, serta personel TNI dan Polri. Hal itu sebagai bentuk kesiapan bersama menghadapi potensi bencana akibat musim kemarau panjang.


 

krisis air dan krisis pangan

Kapolres Talaud AKBP Dwi Yatmoko, S.TP., S.I.K., M.I.K memimpin apel Gelar Pasukan Tanggap Bencana menghadapi krisis air dan krisis pangan di Markas Kepolisian Resor Kepulauan Talaud. (Nelson Sangadi)

BMKG prediksi Sulut memasuki fase kritis

Dalam amanatnya, Kapolda Sulut menyampaikan, berdasarkan data BMKG, Sulawesi Utara mulai memasuki fase kritis akibat penurunan curah hujan yang signifikan.

Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga mengganggu ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat.

“Hari ini kita melaksanakan apel bukan sekadar bersiap menghadapi potensi, melainkan menghadapi realitas. Tanggap bencana El Nino menuntut kerja kolektif, cepat, dan presisi. Kita harus menggeser paradigma dari yang semula responsif menjadi mitigasi preventif secara masif,” kata Kapolda dalam amanatnya. 

Tiga langkah prioritas hadapi El Nino

Untuk mengantisipasi dampak El Nino, pemerintah bersama aparat keamanan akan menjalankan sejumlah langkah strategis sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.


Langkah tersebut meliputi:

  • Zero Burning, yakni penindakan tegas terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar serta peningkatan patroli dan pemantauan titik panas (hotspot).
  • Penguatan ketahanan pangan melalui aktivasi Satgas Pangan bersama Perum Bulog. Hal ini untuk menjaga ketersediaan beras, kelancaran distribusi logistik, serta mengendalikan harga bahan pokok.
  • Pengelolaan sumber daya air dengan berkolaborasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM. Upaya ini untuk mengawasi cadangan air, memprioritaskan distribusi air bersih kepada masyarakat. Selain itu untuk mempercepat pembangunan sumur bor komunal di wilayah rawan kekeringan.
Pemkab Talaud perkuat sinergi lintas sektor

Melalui keikutsertaannya dalam apel tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menegaskan komitmen memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.

Pemkab menilai, untuk melakunan penanganan dampak El Nino tidak bisa hanya oleh satu instansi, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam rilis resminya, Pemkab Talaud menegaskan harapannya agar kolaborasi tersebut mampu menekan risiko bencana, menjaga ketahanan pangan, menjamin ketersediaan air bersih, serta memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.

Masyarakat diimbau hemat air dan cegah karhutla

Pemkab Talaud juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam mitigasi bencana dengan menghemat penggunaan air bersih serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan maupun lahan.

Dengan kesiapan sumber daya manusia, dukungan lintas instansi, dan koordinasi yang semakin solid, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud optimistis mampu menghadapi dampak El Nino sekaligus meminimalkan gangguan terhadap kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat di Bumi Porodisa.

Apa itu El Nino?

El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang memengaruhi pola cuaca global. Di Indonesia, fenomena ini umumnya menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan sehingga meningkatkan risiko kekeringan berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air bersih. (P. Nelson Sangadi)

Terverifikasi di Dewan Pers
Nomor 1370/DP-Verifikasi/K/V/2025

xIklan
xIklan