Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty saat diwawancarai awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/26). (Beritaprioritas/Khalied M)PRIORITAS 22/9/26 (Jakarta): Komisi VII DPR RI mendalami kesiapan ekosistem kendaraan listrik nasional. Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty menyoroti produksi, komponen, charging, transportasi, dan regulasi.
Komisi VII menjalankan pendalaman melalui Panitia Kerja (Panja) dengan melibatkan pelaku industri. Sejumlah asosiasi, organisasi, dan pakar menyampaikan pandangan terkait kondisi sektor tersebut.
“Kita ini Panja memanggil organisasi, asosiasi, pakar ke komisi untuk mendengar pandangan mereka. Terutama tantangannya apa, permasalahan yang dihadapi para pelaku industri saat ini dan apa harapan mereka,” kata Evita kepada wartawan, Senin (21/9/26).
Evita ingin mengetahui kemampuan industri memenuhi kebutuhan kendaraan listrik dalam negeri. Ia juga menyoroti kemampuan produksi komponen utama pendukung kendaraan listrik.
Pendalaman itu mengikuti dorongan pemerintah terhadap pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan program strategis hilirisasi kendaraan listrik dalam pidatonya di DPR.
“Ini momentum untuk menggerakkan kekuatan produksi kendaraan listrik nasional kita,” ujarnya.
Namun, Evita masih menemukan sejumlah tantangan dalam pengembangan industri tersebut. Ketersediaan komponen utama menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian.
Komponen charging menjadi salah satu contoh yang ia soroti. Menurut Evita, industri perlu membangun kemampuan produksi kendaraan sekaligus komponen pendukung.
“Masalahnya mengenai charging, komponen. Kita bisa produksi, TKDN bisa, tapi ada komponen-komponen utama seperti charger dan lain-lainnya. Jadi kesiapannya tidak hanya memproduksi kerangka kendaraan listrik itu sendiri, tetapi komponen-komponen utamanya seperti apa,” jelasnya.
Komisi VII juga mendalami hubungan kendaraan listrik dengan sistem transportasi nasional. Evita melihat sejumlah kebijakan antarkementerian dan lembaga masih membutuhkan penyelarasan.
Ia mencontohkan akses kendaraan listrik menuju transportasi publik dan fasilitas penyeberangan. Menurutnya, pengguna kendaraan listrik masih menghadapi keterbatasan dalam situasi tertentu.
“Orang beli motor listrik, mobil listrik di mana? Tidak bisa pakai public transportation. Orang naik kendaraan listrik mau menyeberang itu tidak bisa saat ini,” katanya.
Evita menilai pengembangan kendaraan listrik membutuhkan pendekatan lintas sektor. Industri tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan memproduksi kendaraan.
Infrastruktur, komponen, sistem transportasi, dan regulasi juga membutuhkan kesiapan. Karena itu, Komisi VII akan melanjutkan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait.
Panja juga akan mengunjungi sejumlah fasilitas produksi kendaraan listrik. Kunjungan tersebut akan membantu DPR melihat kondisi industri secara langsung.
“Kita akan mengunjungi pabrik-pabrik yang ada untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya produksi kendaraan listrik nasional kita,” kata Evita.
Komisi VII juga menjadwalkan kunjungan ke PT Pindad dan PT Len Industri. Kedua perusahaan tersebut mendapat tugas pemerintah dalam pengembangan kendaraan listrik nasional.
“Kita sudah merencanakan akan berkunjung kepada PT Pindad dan Len. Mereka punya mapping, roadmap kendaraan listrik nasional itu seperti apa. Kita juga ingin mendengar itu,” pungkasnya. (P-Khalied M)
Pos Terkait
