Jaga kualitas Pilkades, FISIP Unsrat bentuk koalisi mahasiswa pemantau di Sulut
Antisipasi konflik Pilkades, FISIP Unsrat gandeng ABPEDNAS gelar dialog di Minsel. (Beritaprioritas.com)PRIORITAS, 3/5/2026 (Manado): Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (FISIP Unsrat) Manado berkolaborasi dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Minahasa Selatan.
Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui proses Pilkades yang berkualitas dan demokratis.
Koordinator Program Studi S2 Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat, Welly Waworundeng, menjelaskan bahwa kolaborasi ini diwujudkan melalui forum dialog yang akan digelar pada Selasa, 5 Mei 2026, di Aula Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
“Kegiatan ini bertujuan memastikan Pilkades berjalan dengan baik, sekaligus menjadi ruang diskusi bagi seluruh pihak terkait,” ujarnya.
Dialog tersebut akan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, Ketua Umum ABPEDNAS Sulut Stevanus BAN Liow, serta Dekan FISIP Unsrat Ferry Daud Liando. Kegiatan ini juga akan melibatkan perwakilan aparat desa se-Minahasa Selatan serta direncanakan dihadiri langsung oleh Bupati Minahasa Selatan.
FISIP Unsrat menilai Pilkades sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan arah tata kelola pemerintahan desa. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, masih ditemukan berbagai persoalan, mulai dari perbedaan pemahaman aturan hingga dinamika di lapangan yang berpotensi memicu konflik.
Untuk itu, diperlukan pendekatan mitigasi melalui sistem peringatan dini (early warning system) guna mencegah potensi permasalahan sejak awal.
Selain itu, Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat, Gustaf Undap, mengungkapkan pihaknya akan membentuk Koalisi Mahasiswa Pemantau Pilkades se-Sulawesi Utara.
Mahasiswa yang tergabung dalam koalisi tersebut akan dibekali pemahaman terkait prosedur dan tahapan Pilkades, sehingga dapat berperan dalam edukasi kepada penyelenggara sekaligus mencatat berbagai dinamika di lapangan.
“Program ini penting bagi mahasiswa untuk memahami langsung proses demokrasi di tingkat desa, sekaligus menjadi bahan kajian ilmiah sebagai syarat akademik,” jelasnya.
Melalui kolaborasi ini, FISIP Unsrat berharap pelaksanaan Pilkades di Minahasa Selatan dapat berlangsung secara transparan, demokratis, dan minim konflik, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lainnya di Sulawesi Utara. (P-Deon Y. Wonggo)
Pos Terkait
