PRIORITAS, 14/10/26 (Jakarta): Sengketa hukum terkait pembatalan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Hanhikivi-1 di Finlandia kembali menjadi sorotan setelah perusahaan nuklir milik negara Rusia, Rosatom, dan perusahaan energi Finlandia, Fennovoima, sama-sama mengklaim memperoleh kemenangan dalam putusan arbitrase internasional.
Putusan tribunal arbitrase Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce/ICC) tersebut menyangkut Sengketa PLTN Rosatom dan Fennovoima. Proyek tersebut bernilai sekitar €7 miliar atau setara US$7,8 miliar. Meski kedua pihak menyoroti aspek putusan yang menguntungkan mereka, hasil akhirnya juga memuat kewajiban pembayaran bersih sebesar €606 juta ditambah bunga dari anak perusahaan Rosatom kepada Fennovoima.
Laporan Reuters yang dikutip IDNFinancials menyebutkan bahwa putusan tersebut merupakan bagian dari perselisihan hukum berkepanjangan sejak Fennovoima membatalkan kontrak pembangunan PLTN itu pada Mei 2022. Kedua perusahaan kini memiliki alasan masing-masing untuk menyebut putusan tersebut sebagai kemenangan, meskipun konsekuensi hukumnya tidak sepenuhnya menguntungkan salah satu pihak.
Rosatom Menang pada Aspek Legalitas Pembatalan
Rosatom menyatakan tribunal arbitrase memutuskan bahwa Fennovoima tidak memiliki dasar yang sah untuk mengakhiri kontrak pembangunan PLTN Hanhikivi-1. Perusahaan Finlandia itu dinilai telah mengakhiri perjanjian secara tidak sah, sehingga aspek tersebut menjadi dasar klaim kemenangan Rosatom.
Direktur Jenderal Rosatom, Alexey Likhachev, mengatakan putusan itu penting bagi perusahaan, tetapi perjuangan hukum belum sepenuhnya berakhir. Rosatom menyatakan akan terus memperjuangkan posisinya melalui jalur hukum terkait proyek di Finlandia tersebut.
Dalam pernyataannya, Likhachev menegaskan bahwa perusahaan akan melanjutkan upaya pembuktian di berbagai tingkat pengadilan. Namun, pernyataan Rosatom tidak merinci dampak finansial putusan arbitrase yang diumumkan tersebut.
Putusan mengenai legalitas pengakhiran kontrak menjadi aspek penting dalam sengketa ini karena Fennovoima sebelumnya mendasarkan pembatalan pada keterlambatan proyek dan meningkatnya risiko politik setelah Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 2022.
Fennovoima Tetap Berhak atas Pengembalian Dana
Di sisi lain, Fennovoima mengakui bahwa tribunal menyatakan perusahaan tidak berhak mengakhiri kontrak pembangunan tersebut. Meski demikian, perusahaan Finlandia itu menekankan bahwa putusan arbitrase juga mengakui haknya untuk menerima pengembalian pembayaran di muka beserta bunga dengan nilai lebih dari €1 miliar sebelum diperhitungkan dengan klaim kedua pihak.
Setelah tuntutan dan kewajiban masing-masing pihak diperhitungkan, anak perusahaan Rosatom diperintahkan membayar kepada Fennovoima sebesar €606 juta ditambah bunga. Nilai itu merupakan pembayaran bersih setelah perhitungan silang atas klaim kedua belah pihak, bukan jumlah keseluruhan dari setiap tuntutan yang diajukan dalam sengketa.
Hasil tersebut menjelaskan mengapa Fennovoima tetap menyebut putusan sebagai kemenangan. Walaupun pengakhiran kontrak dinilai tidak sah, perusahaan masih memperoleh hak atas pengembalian dana dalam jumlah besar.
Sementara itu, ICC belum memberikan komentar mengenai rincian putusan tersebut ketika dimintai tanggapan, sebagaimana dilaporkan Reuters.
Proyek Hanhikivi-1 Dibatalkan pada 2022
Melansir Idnfinancials.com, Proyek Hanhikivi-1 direncanakan menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir berkapasitas 1,2 gigawatt di Finlandia utara. Kontrak pembangunan proyek tersebut ditandatangani pada 2013 dengan skema kepemilikan yang melibatkan pemangku kepentingan Finlandia dan pihak Rusia.
Sejumlah perusahaan Finlandia, termasuk Fortum, Outokumpu, dan SSAB, semula menguasai sekitar dua pertiga kepentingan melalui usaha patungan. Sementara itu, pihak Rusia memiliki sekitar sepertiga kepentingan dalam proyek tersebut.
Namun, rencana pembangunan itu akhirnya kandas setelah Fennovoima membatalkan kontrak pada Mei 2022. Perusahaan Finlandia tersebut mengemukakan alasan keterlambatan yang signifikan dan meningkatnya risiko politik setelah perang Rusia-Ukraina pecah.
Pembatalan itu kemudian berkembang menjadi perselisihan hukum yang melibatkan klaim finansial bernilai besar. Setelah proyek dihentikan, Fennovoima mengurangi kegiatan operasionalnya dan lebih berfokus pada proses hukum yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Putusan Belum Mengakhiri Seluruh Perselisihan
Kasus Hanhikivi-1 memperlihatkan bahwa sengketa kontrak proyek infrastruktur bernilai miliaran euro dapat menghasilkan putusan dengan konsekuensi berbeda bagi masing-masing pihak. Rosatom memperoleh dasar untuk mengklaim kemenangan terkait ketidakabsahan pengakhiran kontrak, sedangkan Fennovoima memperoleh hak atas pembayaran bersih dalam jumlah besar.
Kedua hal tersebut tidak harus saling meniadakan. Penilaian mengenai sah atau tidaknya pengakhiran kontrak merupakan persoalan berbeda dari perhitungan kewajiban pengembalian dana dan klaim finansial para pihak.
Dengan adanya kewajiban pembayaran €606 juta ditambah bunga, dampak finansial putusan menjadi bagian penting dari perkembangan sengketa tersebut. Namun, rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran dan perkembangan perkara hukum lainnya tetap perlu merujuk pada pernyataan resmi para pihak atau dokumen arbitrase yang dapat diverifikasi.
Perkembangan ini sekaligus menjadi pengingat bagi perusahaan yang terlibat dalam proyek lintas negara bahwa pembatalan kontrak bernilai besar dapat memunculkan konsekuensi hukum dan finansial yang kompleks, terlebih ketika proyek berkaitan dengan risiko politik, teknologi strategis, dan investasi jangka panjang. (P-*/idnf/sm)
