PRIORITAS, 6/10/26 (Jakarta): Pemerintah telah menyelamatkan sekitar Rp52 triliun uang atau kekayaan negara dalam kurun dua tahun melalui kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Nilai tersebut setara dengan sekitar US$3 miliar.
Demikian disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda Penyerahan Denda Administratif Rp13,2 triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan seluas 259.230 hektare di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (5/10/26).
"Dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13 triliun 241 miliar 335 juta 681 ribu 910 rupiah. Dan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259 ribu 230 hektare," kata Prabowo dalam pidatonya, dikutip media.
Kali kedelapan
Lanjut Prabowo katakan, kegiatan tersebut merupakan kali kedelapan pemerintah menyerahkan hasil penertiban kawasan hutan sekaligus penyelamatan keuangan negara.
"Acara seperti ini sudah yang ke-8 kali. Dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun. Rp52 triliun itu sekitar 3 miliar dolar. Yang kita selamatkan dalam dua tahun," ujarnya menegaskan.
Di kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi kerja Satgas PKH yang melibatkan 12 institusi dalam upaya mengamankan kekayaan negara.
Penertiban kawasan hutan sering dapat perlawanan
Prabowo juga menilai, penertiban kawasan hutan bukan pekerjaan mudah karena menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan.
"Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini. Saya mengerti dan saya paham bahwa tantangan yang saudara hadapi tidak ringan," kata Prabowo lagi.
Dikatakan, perlawanan juga muncul ketika pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, penyelundupan, peredaran narkotika, penipuan, hingga praktik penguasaan kekayaan negara secara ilegal.
"Tiap kali ada pemerintah Indonesia mau menertibkan diri, tiap kali ada unsur-unsur kepemimpinan bangsa Indonesia yang ingin melawan korupsi, tiap kali ada unsur-unsur kepemimpinan di bangsa ini yang ingin melawan penyelundupan, melawan penyebaran narkotika, melawan penipuan, melawan perampokan kekayaan negara, tiap kali kita menghadapi perlawanan yang tidak ringan," ungkapnya.
Perlawanan dari yang menikmati praktik korupsi dan kecurangan
Lantas Prabowo menyebut perlawanan tersebut berasal dari pihak-pihak yang selama ini menikmati praktik korupsi dan kecurangan.
Disebutnya, kelompok tersebut memiliki kekuatan, tetapi pemerintah harus tetap menjalankan penertiban.
"Perlawanan-perlawanan ini kita tahu semua, datang dari unsur-unsur yang menikmati korupsi. Unsur-unsur yang menikmati kecurangan-kecurangan. Unsur-unsur yang menikmati pencurian dan perampokan kekayaan negara. Mereka, kita tahu mereka kuat," ujarnya lagu.
Prabowo kemudian menekankan pentingnya keberanian dalam menentukan sikap di tengah tantangan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan ekonomi.
"Pilihan adalah pada diri kita. Apakah kita berani memilih jalan kebenaran atau kita menyerah kepada kekuatan yang serakah, kekuatan yang tidak setia kepada bangsa ini, kekuatan yang menghina rakyat, kekuatan yang bekerja agar Indonesia terus miskin," kata Prabowo lagi.
Dilansir Bisnis.com, Prabowo menegaskan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar, sehingga pengelolaannya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan negara. "Padahal kita negara yang sangat kaya," ujar Prabowo Subianto. (P-*/se)
