PRIORITAS, 10/10/26 (Jakarta): Penyusunan aturan bagi kondisi tertentu, khususnya untuk usaha mikro dan kecil (UMK) tengah dilakukan pemerintah jelang berlakunya wajib halal.
“Wajib Halal tetap kita implementasikan mulai 18 Oktober 2026. Tidak ada penundaan. Namun, pemerintah sedang menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi produk UMK dan produk impor,” kata Kepala BPJPH Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut Haikal regulasi tersebut disusun agar implementasi wajib halal dapat berjalan secara tertib, menjamin keberlangsungan usaha, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dikatakannya, implementasi wajib halal dan kepastian kehalalan produk luar negeri bukan merupakan larangan terbatas, pembatasan, maupun pemaksaan kepada pelaku usaha.
Adapun kebijakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus kepastian berusaha bagi pelaku usaha.
Karena itu pemerintah memastikan wajib halal dilaksanakan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan.
“Bahwa tidak ada kebijakan untuk melakukan sweeping atau tindakan sejenis terhadap pelaku usaha di lapangan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Haikal Hasan juga mengingatkan pelaku usaha dan masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan BPJPH, terutama yang memanfaatkan momentum implementasi wajib halal.
Upaya tersebut dapat berupa komunikasi dengan mengatasnamakan BPJPH dan meminta pelaku usaha membayarkan sejumlah uang dengan alasan denda, sanksi, atau penyelesaian kewajiban sertifikasi halal.
Dipihak lain Kementerian Agama bakal melibatkan jajaran hingga ke tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) dalam edukasi dan sosialisasi menjelang penerapan wajib halal 18 Oktober 2026 yang diterapkan pemerintah.
“Kemenag berada dalam posisi penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan wajib halal Oktober ini,” kata Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama M. Fuad Nasar.
Menurut Fuad edukasi dan sosialisasi ini dilakukan melalui kolaborasi lintas direktorat dengan melibatkan penghulu, penyuluh agama, masjid, serta jaringan Kemenag dari tingkat pusat hingga kecamatan.
Untuk kolaborasi dan keterlibatan instansi sesuai dengan tugas dan kewenangannya, maka proses transisi wajib halal Oktober akan semakin mulus.(P-*/am)
