PRIORITAS, 7/10/26 (Jakarta): Kini Indonesia membuka peluang ekspor listrik ke negara lain. Namun, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan perdagangan energi tersebut harus tetap menempatkan kepentingan dan kedaulatan Indonesia sebagai prioritas.
Juga Bahlil yang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) awalnya mengungkapkan, permintaan ekspor listrik dari negara lain sebenarnya sudah muncul sejak 2020. Disebutnya, rencana tersebut tidak bisa semata-mata dilihat sebagai transaksi jual beli listrik, karena memiliki dimensi geopolitik.
“Ekspor listrik jangan diartikan sebagai murni (perdagangan). Ini ada geopolitiknya,” ungkap Bahlil dalam acara Investor Daily Summit (IDS) 2026 di Raffles Hotel, Jakarta, Rabu (7/10/26).
Indonesia berposisi strategis karena memiliki sumber energi
Bahlil jelaskan, kebutuhan listrik hijau atau green energy semakin penting bagi sejumlah negara. Dalam skenario tersebut, Indonesia memiliki posisi strategis karena memiliki sumber energi yang dapat dipasok untuk memenuhi kebutuhan industri negara lain.
Tetapi, Bahlil menekankan agar Indonesia tidak kehilangan posisi tawar dalam kerja sama tersebut.
Dia katakan, Indonesia harus memastikan kerja sama perdagangan listrik dilakukan dengan posisi tawar yang seimbang. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pemasok energi dan bahan baku, sementara nilai tambah serta kendali atas perdagangan justru berada di pihak pembeli.
Selain itu, Bahlil juga menekankan kepentingan nasional harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan ekspor listrik. Adapun penataan kembali kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan sumber daya energi Indonesia tidak diperdagangkan dengan mengorbankan kepentingan negara.
“Boleh kita ekspor. Yang penting harganya kita yang tentukan. Kau mau beli barang, tetapi harga pun kau yang tentukan,” ujar Bahlil Lahadalia. (P-*/se)
