Capaian semester pertama 2026 jadi pijakan pemerintah dalam menyusun RAPBN tahun 2027
Presiden Prabowo Subianto, berbicara dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (14/8/26). (Courtesy: BPMI Setpres)PRIORITAS, 14/8/26 (Jakarta): Presiden RI, Prabowo Subianto, mengatakan, capaian semester pertama tahun 2026 menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) tahun 2027.
Presiden Prabowo menyampaikan hal itu dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (14/8/26).
Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI itu, Presiden Prabowo menyampaikan, untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong “Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat”.
Ia juga menjelaskan, sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat.
Selain itu, program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan.
“Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh,” sambungnya.
Fokus 8 program kerja prioritas nasional
Pada bagian lain pidato kenegaraannya, Presiden menyampaikan, RAPBN tahun 2027 difokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Delapan prioritas tersebut, kata Prabowo, didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Presiden menguraikan, untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026.
Disebutkan, pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426,0 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026.
Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah, dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Dan ini akan usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. “Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya, bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang,” ucap Prabowo.
Ia mengatakan, angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di APBN tahun 2026, yaitu 689,1 triliun Rupiah, dengan defisit 2,68 persen Produk Domestik Bruto.
Target pertumbuhan ekonomi 2027
Pemerintah menargetkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2027 mencapai 6 persen. Lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Inflasi akan dijaga pada 2,5 persen. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen. Nilai tukar berada pada kisaran 17.500 rupiah per satu dolar Amerika Serikat.
Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.
Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5 persen dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5 persen.
Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87 persen, turun dari 4,44 sampai 4,96 persen di tahun 2026.
“Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380, dan Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,575,” urai Presiden, sebagaimana dilansir dari Antara.
Angka-angka tersebut, lanjutnya, akan dijaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara didorong lebih optimal, kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, dan efisiensi belanja harus terus dilanjutkan.
Presiden menambahkan, perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. (P-Ant/ht)
Pos Terkait
