PRIORITAS, 1/4/26 (Jakarta): Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai memanasnya geopolitik global menguji relevansi Pancasila sebagai ideologi dan arah politik luar negeri Indonesia. Dunia kini menuju tatanan multipolar dengan konflik, perang ekonomi, serta perebutan sumber daya yang berdampak pada kenaikan harga energi dan ketidakpastian ekonomi nasional.
“Pancasila harus ditempatkan sebagai kompas strategis bangsa dalam menghadapi tekanan geopolitik global. Kita tidak bisa lagi memandangnya sekadar sebagai nilai normatif, tetapi sebagai dasar pengambilan keputusan yang konkret dalam politik luar negeri dan kebijakan nasional,” ujar Bamsoet saat memberikan kuliah Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan (Unhan), secara daring, di Jakarta, Rabu (1/4/26).
Ketua DPR RI ke-20 sekaligus Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu menyebut eskalasi konflik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berdampak langsung pada stabilitas energi dunia. Indonesia yang masih mengimpor sekitar 25 persen minyak dan 30 persen LPG dari kawasan tersebut menjadi rentan terhadap fluktuasi harga. Lonjakan harga minyak bahkan berisiko mendorong defisit anggaran melampaui batas aman tiga persen jika tidak diimbangi kebijakan fiskal yang adaptif.
“Dalam situasi seperti ini, prinsip bebas aktif harus ditafsirkan ulang secara lebih berani. Indonesia tidak boleh terjebak dalam netralitas pasif, tetapi harus aktif membangun posisi strategis yang berpihak pada kepentingan nasional,” ucap Bamsoet.
Kerentanan harga global dan komoditas
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan KADIN Indonesia itu menyatakan tekanan geopolitik turut dipicu fragmentasi ekonomi global, seperti perlambatan pertumbuhan, proteksionisme, dan pergeseran ke tatanan multipolar. Meski ekonomi Indonesia tumbuh sekitar lima persen, ketergantungan pada komoditas dan fluktuasi harga global masih menjadi kerentanan utama.
“Ketahanan ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari dinamika global. Karena itu, implementasi Pancasila, khususnya sila keadilan sosial, harus diwujudkan melalui penguatan kemandirian ekonomi, hilirisasi industri, dan penguasaan teknologi strategis,” imbuh Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran itu menilai melemahnya tata kelola global dan maraknya pelanggaran hukum internasional membuat nilai perdamaian dan keadilan dalam Pancasila kian relevan, namun semakin sulit diterapkan. Di tengah dunia yang makin transaksional, Indonesia dituntut memiliki daya tawar yang kuat.
“Kalau kita tidak memperkuat posisi strategis, maka kita akan menjadi objek dari kepentingan global, bukan subjek yang menentukan arah. Di sinilah Pancasila harus menjadi kekuatan, bukan sekadar simbol,” tutur Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, Indonesia sebagai negara G20 dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki peluang besar untuk memainkan peran sebagai penyeimbang dalam konflik global, sekaligus menjadi jembatan antara negara maju dan berkembang. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika Indonesia memiliki arah strategis yang jelas dan konsisten.
“Pertanyaannya sekarang sederhana, apakah kita siap menjadikan Pancasila sebagai strategi negara, atau hanya akan terus menjadikannya sebagai slogan. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan Indonesia di tengah pusaran geopolitik global,” pungkas Bamsoet. (P-*r/Zamir Ambia)