Badan PBB UNRWA jadi ‘bawahan Hamas’ sehingga tak diijinkan kirim bantuan ke Gaza
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio (kiri) dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (telegram)PRIORITAS, 25/10/25 (Tel Aviv): Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio secara blak-blakan menyebut badan PBB United Nation Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) atau badan urusan bantuan bagi pengungsi Palestina di jalur Gaza, sudah jadi kaki tangan teroris Hamas. Karena itu UNRWA tidak diijinkan dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi warga di Jalur Gaza saat ini.
“UNRWA sebagai ‘anak perusahaan’ Hamas yang tidak dapat berperan dalam pengiriman bantuan. Kelompok teroris tidak dapat terlibat dalam pemerintahan Gaza,’ tegas Marco Rubio saat memberi pernyataan di Pusat Koordinasi Sipil-Militer untuk Gaza di Israel selatan, seperti dikutip Beritaprioritas.com hari Sabtu (25/10/25).
Menurut dia, tidak ada rencana B untuk Jalur Gaza, yang ada hanya rencana perdamaian 20 poin Presiden AS Donald Trump.
Dia menambahkan saat ini sudah ada sekitar delapan hingga 12 organisasi termasuk Samaritan’s Purse terlibat dalam upaya penyaluran bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza.
Rubio juga mengatakan Israel telah memenuhi komitmennya di bawah tahap pertama dari rencana 20 poin Trump, yang dimulai dengan gencatan senjata pada 10 Oktober.
Ia menekankan, Israel harus “merasa nyaman” dengan susunan pasukan internasional yang akan memasuki Jalur Gaza pada tahap kedua, yang masih dibahas, lapor Times of Israel.
Menlu AS menegaskan militan Hamas harus menyerahkan jenazah para sandera yang tewas dan melucuti senjatanya.
“Militan Hamas tidak dapat terlibat dalam pemerintahan Gaza di masa depan,” kata Rubio, seraya menambahkan hal ini telah disetujui semua negara, yang telah menandatangani rencana Trump dan akan menyediakan uang, personel, atau keduanya untuk membangun Gaza.
Normalisasi regional yang lebih luas dengan Israel bisa jadi merupakan “hasil sampingan” dari proses di Gaza, tambah Rubio.
Pusat koordinasi
Menlu AS mengunjungi Israel dalam kaitan pembukaan US-Israel Civil-Military Coordination Center (CMCC) atau Pusat Koordinasi Sipil-Militer AS-Israel di Kiryat Gat di Israel, yang dibentuk untuk mengawasi gencatan senjata dan kelanjutan implementasi rencana Trump.
Selain AS dan Israel yang telah hadir di CMCC, yang secara resmi dibuka Wakil Presiden AS JD Vance pada hari Selasa, ikut pula Inggris, Jerman, Denmark, Kanada, dan Yordania.
Puluhan pemimpin regional dan dunia menghadiri pertemuan puncak dengan Trump di Sharm el-Sheikh pada 13 Oktober 2025 lalu, di mana presiden dan para pemimpin Mesir, Qatar, dan Turki menandatangani dokumen lebih lanjut yang menetapkan kerangka kerja umum mengenai masa depan Gaza.
Menlu Rubio menilai implementasi rencana Trump 29 September tidak akan menjadi perjalanan yang linear. Akan ada pasang surut dan lika-liku. “Tapi saya pikir kita punya banyak alasan untuk optimis tentang kemajuan yang telah dicapai”, jelasnya.
Rubio mengatakan ada peningkatan kehadiran staf dari Departemen Luar Negeri AS dan entitas terkait di pusat Kiryat Gat, yang akan terus bertambah untuk menyediakan personel seperti respons darurat dan koordinasi bantuan kemanusiaan.
Tak lama setelah Rubio berbicara, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan diplomat senior Steven Fagin akan menjabat sebagai pimpinan sipil di pusat koordinasi tersebut.
Sebagai anggota karier Senior Foreign Service, Fagin telah menjabat sebagai utusan AS untuk beberapa negara Timur Tengah. Sedangkan Letnan Jenderal Patrick Frank, komandan Pusat Angkatan Darat AS, memimpin tim Angkatan Darat AS.
Bantuan tanpa dicuri
Agar dapat mencapai fase berikutnya dari rencana Trump, kata Rubio, pusat difokuskan untuk memastikan keberhasilan fase gencatan senjata awal.
“Kita harus memastikan gencatan senjata berlangsung tanpa gangguan apa pun, dan memastikan masyarakat mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan tanpa dijarah, dicuri, atau dialihkan dengan cara apa pun”, papar Rubio.
Tim yang ada sekarang juga sekaligus menciptakan kondisi bagi Pasukan Stabilisasi untuk datang sesegera mungkin, guna memberikan stabilitas yang dibutuhkan untuk melangkah ke tahap selanjutnya.
Pasukan Stabilisasi Internasional dimaksudkan untuk ‘mengendalikan keamanan’ di dalam Gaza sebagai bagian dari kerangka gencatan senjata AS, yang digambarkan dalam rencana Trump sebagai “solusi keamanan internal jangka panjang” untuk Gaza.
Rubio mengatakan pasukan stabilisasi internasional yang direncanakan harus terdiri dari negara-negara yang ‘Israel nyaman’, setelah laporan PM Israel Netanyahu menentang partisipasi Turki.
Dia menambahkan lebih banyak negara siap untuk menormalkan hubungan dengan Israel, tetapi menunggu kesepakatan regional yang lebih luas dan penghentian perang yang berkelanjutan.(P-Jeffry W)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments