Anwar Hafid: Pemilu dipisah, isu daerah bisa makin menguat

PRIORITAS, 2/10/26 (Palu): Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Anwar Hafid menilai pemisahan pemilihan umum nasional dan pemilu lokal dapat membuka ruang lebih besar bagi isu-isu daerah untuk menjadi perhatian dalam kontestasi politik.

Anwar menyampaikan pandangan tersebut saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “Menyongsong Pemilu Nasional dan Lokal, Kesiapan dan Antisipasi Pemerintah Daerah”. Semnar tersebut digelar Badan Riset Daerah Sulawesi Tengah di Kota Palu, Jumat (2/10/2026).

Menurut Anwar, ketika pelaksanaan pemilu nasional dan lokal tidak lagi berlangsung dalam satu momentum, perhatian peserta pemilu maupun masyarakat dapat lebih terfokus pada persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

Program politik lebih berorientasi daerah

Anwar mengatakan pemilu lokal berpotensi menjadi lebih menarik. Sebab, partai politik dapat menawarkan program yang lebih spesifik sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.

Ia menilai kondisi tersebut juga dapat mengurangi ketergantungan agenda politik daerah terhadap pemerintah pusat. Dampaknya, berbagai persoalan lokal memiliki ruang yang lebih besar untuk dibahas dalam kontestasi politik.

“Pemisahan ini dapat menguatkan isu dan kepentingan lokal,” kata Anwar dalam seminar tersebut.

Ia menambahkan, akan lebih mudah mengangkat isu-isu yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat daerah menjadi bagian dari program politik para peserta pemilu.

Perlu perhatikan syarat calon kepala daerah

Selain persoalan pemisahan pemilu, Anwar juga menyoroti proses pencalonan kepala daerah. Menurut dia, persyaratan bagi seseorang yang hendak mengikuti pemilihan kepala daerah perlu mendapat perhatian. Sebab, kepala daerah tidak hanya berhadapan dengan masyarakat, tetapi juga bertugas memimpin birokrasi pemerintahan.

Anwar mengatakan kemampuan memimpin birokrasi merupakan salah satu tantangan penting bagi seorang kepala daerah.

“Yang paling susah memimpin birokrasi, mereka orang hebat,” ujar Gubernur Sulawesi Tengah itu.

Menurut dia, kepala daerah perlu memiliki kemampuan untuk membangun hubungan kerja yang baik dengan aparatur pemerintahan agar program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Politik uang turut menjadi sorotan

Dalam kesempatan tersebut, Anwar juga menyoroti persoalan mahar politik dan politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

Ia menilai praktik tersebut dapat menjadi salah satu persoalan yang menghambat munculnya tokoh-tokoh daerah yang memiliki gagasan serta idealisme dalam membangun daerah.

Anwar menyebut terdapat calon atau tokoh daerah yang memiliki kapasitas dan gagasan, tetapi akhirnya tersisih dalam kontestasi karena persoalan politik uang.

Karena itu, menurut dia, pembenahan sistem pemilu perlu berjalan beriringan dengan penguatan fungsi partai politik. Desain sistem pemilu yang baik, kata Anwar, tidak akan cukup apabila partai politik tidak menjalankan fungsi politiknya secara optimal.

“Se­baik apa pun desain sistem pemilu, jika partai politik tidak melaksanakan fungsi dengan baik, jangan berharap mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat,” katanya, mengutip Antara. (P-*/Ant/sm)