Anggaran Barsel dipangkas Rp250 miliar, Pj Sekda Ita Minarni: Hak pegawai tetap prioritas utama
Pj. Sekda Barito Selatan, Ita Minarni. (Beritaprioritas.com/Ahmad Arbadi)PRIORITAS, 11/8/26 (Buntok, Kalteng): Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ita Minarni, menyampaikan penjelasan resmi terkait langkah penyesuaian anggaran pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Ita Minarni usai menghadiri Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Gabungan Komisi, Buntok, Selasa (11/8/26).
Namun, di tengah efisiensi ketat, Ita Minarni menjamin bahwa hak-hak pokok pegawai tetap menjadi prioritas utama kas daerah.
Pembayaran gaji ASN, P3K, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), biaya operasional kantor, hingga penerangan jalan umum dipastikan tetap aman.
Pangkas anggaran Rp200 miliar
Rapat yang membahas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2026 tersebut, menandai langkah tegas Pemkab Barito Selatan dalam menghadapi penurunan pendapatan daerah.
Pemkab memutuskan memangkas anggaran sekitar Rp200 miliar lebih guna mencapai total efisiensi Rp250 miliar pada APBD Perubahan.
”Terjadi penurunan pendapatan daerah, termasuk Dana Desa yang berkurang signifikan dari Rp59 miliar menjadi Rp24 miliar berdasarkan Permenkeu (PMK) No. 7 Tahun 2026,” ujar Ita Minarni saat diwawancarai para wartawan usai rapat.
Ia juga mengonfirmasi adanya penundaan dana transfer yang sempat terjadi dari pusat sebesar Rp9 miliar akibat kendala teknis pergeseran anggaran ke Anggaran Dana Desa (ADD), namun masalah tersebut saat ini sudah berhasil diatasi.
Akibat keterlambatan tersebut, lanjut Ita, Pemkab bersama TAPD bahkan sempat berkoordinasi langsung ke Jakarta agar dana transfer segera mencairkan pembayaran gaji pegawai dan kepala desa.
Karena kondisi penerimaan daerah yang menyusut, Pemkab Barsel memastikan tidak ada penambahan kegiatan baru di seluruh Perangkat Daerah.
Dinas PUPR dipangkas drastis
Salah satu pemangkasan paling tajam terjadi pada Dinas PUPR, di mana anggarannya yang semula Rp274 miliar dipangkas drastis hingga menyisakan Rp94 miliar untuk pengeluaran belanja pegawai, operasional, dan gaji.
Kegiatan fisik yang tersisa hanya difokuskan pada infrastruktur prioritas yang mendesak, seperti perbaikan akses jalan putus di jalur, contoh di Malungai dan Talio.
“Terkait evaluasi BUMD dan penyesuaian subsidi, Pemkab mengambil langkah rasionalisasi subsidi ke PDAM pada APBD Perubahan,” kata Ita.
Ia menambahkan, Pemkab tengah meninjau usulan kenaikan tarif PDAM khusus untuk kategori kantor dan pelanggan menengah ke atas agar PDAM mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa beban pada masyarakat berpenghasilan rendah.
Anggaran kemitraan media tetap
Sementara itu, untuk kemitran dengan media, Ita menerangkan, anggaran di Diskominfo dipastikan tidak dihilangkan, dan atas arahan Bupati, Pemkab akan segera mengumpulkan awak media untuk berdialog serta mencari skema kerja sama/kontrak terbaik.
Mengenai dinamika pemerintahan daerah lainnya, Ita Minarni menyebut bahwa tiga nama calon Sekda definitif (termasuk dirinya, Manat, dan Akmal) telah dikirimkan ke tingkat pusat dan kini tinggal menunggu keputusan akhir. (P-Ahmad Arbani)
Pos Terkait
