Bupati Sangihe geram: TPAKD jangan cuma rapat, warga 3T harus bisa akses modal

PRIORITAS, 28/9/26 (Tahuna, Sangihe): Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tidak berhenti pada rapat dan kegiatan seremonial. Program  harus benar-benar membuka akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, petani dan nelayan di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).

Thungari  menegaskan hal tersebut dalam agenda TPAKD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya mengukur dari banyaknya pertemuan atau dokumen, tetapi dari seberapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat masuk ke sistem keuangan formal dan memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usaha.

“Kita harus memastikan program ini mampu memberikan dampak nyata dan menghadirkan akses keuangan riil bagi peningkatan perekonomian masyarakat Sangihe,” kata Michael, seperti diberitakan Antara, Senin (28/9/2026).

Dorong akses KUR lebih mudah

Salah satu langkah yang Pemkab Sangihe dorong adalah memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perbankan, termasuk Bank SulutGo, BRI dan Bank Mandiri, Thungari meminta berperan aktifnya membuka akses permodalan bagi masyarakat yang menjalankan usaha produktif.

Pembiayaan tersebut berfokus pada membantu UMKM, petani dan nelayan mengembangkan usaha. Bagi daerah kepulauan seperti Sangihe, akses modal menjadi salah satu persoalan penting karena masyarakat tersebar di sejumlah pulau. Apalagi tidak seluruhnya memiliki kemudahan mendapatkan layanan keuangan formal.

Bupati juga meminta agar persoalan administrasi dan persyaratan pembiayaan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat yang memiliki usaha layak. Dalam pemberitaan sebelumnya, Michael menekankan perlunya program yang memiliki target jelas dan terukur, termasuk data mengenai jumlah masyarakat yang berhasil memperoleh pembiayaan.

Nelayan dan sektor kelautan jadi perhatian

Selain UMKM dan pertanian, sektor perikanan menjadi salah satu fokus pengembangan akses pembiayaan di Sangihe. Potensi kelautan daerah kepulauan tersebut perlu dukungan pembiayaan yang memadai, baik untuk perikanan tangkap maupun budi daya ikan.

Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert Sianipar mengatakan TPAKD dapat menjadi jembatan antara sektor riil dan lembaga jasa keuangan. Namun, pemberian pembiayaan tetap harus berdasarkan kelayakan usaha. Karena itu perlu pendampingan dari pemerintah daerah agar calon penerima memenuhi persyaratan perbankan.

Pendampingan tersebut penting karena pelaku usaha di sektor perikanan, pertanian maupun UMKM tidak seluruhnya memiliki administrasi usaha yang siap untuk mengakses pembiayaan formal.

Digitalisasi untuk pulau-pulau kecil

Kondisi geografis Sangihe sebagai wilayah kepulauan juga membuat perluasan layanan keuangan membutuhkan pendekatan berbeda. Karena itu, bupati mendorong digitalisasi layanan keuangan agar masyarakat di pulau-pulau kecil tidak selalu harus melakukan perjalanan ke pusat daerah untuk memperoleh layanan perbankan.

Bupati mengarahkan agar program TPAKD memiliki karakter kepulauan dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan pendekatan tersebut, perluasan inklusi keuangan nantinya tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi menjangkau desa-desa dan wilayah terpencil.

Robert sebelumnya juga menyampaikan bahwa perluasan akses pembiayaan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat intermediasi perbankan. Data OJK menunjukkan penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Utara mencapai Rp57,77 triliun pada April 2026, tumbuh 6,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tuntut hasil nyata TPAKD

Dalam agenda tersebut, sinergi antara Pemkab Sangihe, OJK dan industri perbankan menjadi salah satu kunci. Program yang telah dirancang diharapkan dapat diterjemahkan menjadi pembiayaan konkret bagi masyarakat yang membutuhkan.

Michael juga meminta agar program TPAKD tidak berhenti pada penandatanganan kerja sama maupun sosialisasi. Pemerintah daerah ingin memiliki data yang jelas mengenai jumlah UMKM, petani dan nelayan. Terutama mereka yang telah memperoleh akses keuangan serta perkembangan usaha mereka setelah mendapatkan pembiayaan.

Dengan demikian, bupati berharap TPAKD bukan sekadar forum koordinasi, melainkan menjadi instrumen untuk memperluas akses keuangan. Juga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah 3T Sangihe.

Bagi masyarakat kepulauan, keberhasilan program tersebut pada akhirnya akan terlihat dari semakin terbukanya akses modal, bertambahnya usaha produktif yang mampu berkembang dan berkurangnya ketergantungan warga terhadap sumber pembiayaan informal yang berbiaya tinggi. (P-*/Ant/sm)