Dana Desa dipangkas 50 persen, Kadis PMD Barito Selatan haramkan penyelewengan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, H. Akhmad Akmal Husein. (Beritaprioritas.com/Ahmad Arbani)PRIORITAS, 13/8/26 (Buntok, Kalteng): Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, H. Akhmad Akmal Husein, mengharamkan segala bentuk penyelewengan anggaran.
Ia menyerukan kerja sama kolaboratif di tingkat desa seiring terjadinya pemotongan Dana Desa hingga lebih dari 50 persen tahun ini.
Pernyataan tegas tersebut dilontarkan Akmal kepada Beritapriotas.com di ruang kerjanya, kawasan Jalan Pahlawan Buntok, Kamis (13/8/26), menyikapi anjloknya pasokan kas wilayah yang semula bernilai Rp59 miliar menjadi Rp24 miliar.
Mantan Kepala BPKAD yang merupakan lulusan STPDN 2005 tersebut menjamin keberlanjutan pendampingan kelembagaan secara menyeluruh meski di tengah keterbatasan finansial.
“Kami di Dinas PMD tentu akan memfasilitasi, mendukung, dan menyokong penuh pelaksanaan tugas serta pemenuhan hak-hak pemerintah desa,” tegas Akmal.
Skala prioritas
Dikatakannya, penetapan skala prioritas mutlak diterapkan guna memastikan sisa dana memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga. “Pos alokasi difokuskan pada penguatan BUMDes, pemberdayaan UMKM, pemenuhan pangan, hingga mitigasi karhutla saat kemarau melanda,” ucapnya.
Setiap penyelenggara pemerintahan, kata Akmal, diminta disiplin menerapkan seluruh aturan hukum tanpa toleransi penyimpangan.
“Jangan sampai ada tindakan yang melanggar aturan atau berbuat kecurangan. Dengan anggaran yang terbuka dan transparan, masyarakat dapat ikut mendukung kegiatan desa,” ungkapnya.
Lebih lanjut alumni S2 Ilmu Politik UGM 2011 ini menekankan pentingnya menghilangkan sekat politik bekas kontestasi Pilkades demi keutamaan pembangunan.
“Kepala desa adalah pemimpin bagi seluruh masyarakat, bukan kelompok pendukung saja. Perangkat desa dan BPD juga milik seluruh warga, sehingga semua sumber daya harus dikelola secara optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, niat baik untuk bekerja jujur sesuai aturan harus ditanamkan sejak dini demi kemakmuran jangka panjang masyarakat desa.
“Mungkin dampak positifnya tidak langsung dirasakan saat ini atau periode ini, tapi untuk generasi mendatang. Kalau bukan kita yang memulai dan berbuat baik dari sekarang, siapa lagi,” tutup H. Akmal. (P-Ahmad Arbani)
Pos Terkait
