Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ekonom UGM bahas ruang fiskal
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Antara)PRIORITAS, 28/9/26 (Jakarta): Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum evaluasi terhadap kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Di tengah pelaksanaan sejumlah program prioritas, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai ruang fiskal pemerintah masih terbatas. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola agar berbagai kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ekonom UGM Rimawan Pradiptyo mengatakan evaluasi bersama sejumlah ekonom menunjukkan belum banyak perubahan signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya.
“Kalau kita lihat dari hasil analisis kita bersama, belum ada perbaikan. Jadi mohon maaf nih, kalau dulu kami ekonom bergerak, itu kan karena didorong oleh fakta-fakta lapangan yang sebenarnya tidak bagus, tidak kondusif. Apakah sekarang sudah membaik? Belum, belum banyak perbaikan,” kata Rimawan pada Senin (28/9/2026).
Kebijakan perlu berbasis bukti
Rimawan meminta pemerintah menyusun setiap kebijakan pembangunan berdasarkan kondisi faktual, teori ekonomi, dan bukti empiris. Menurut dia, pemerintah tidak seharusnya mengejar banyak program dalam waktu singkat tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Rimawan juga menekankan pentingnya pendekatan evidence based policy atau kebijakan berbasis bukti dalam merancang dan menjalankan program pemerintah.
“Jadi semuanya harus menggunakan berdasarkan pada fakta, berdasarkan pada teori, bukan wangsit. Jadi yang kami tekankan itu lebih pada, kami lebih rely on evidence based policy dan bukan wangsit based policy,” katanya, dikutip Beritasatu.com.
Risiko pembiayaan program populis
Ekonom UGM Elan Satriawan turut menyoroti risiko implementasi sejumlah program populis di tingkat desa, terutama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan makan bergizi gratis (MBG).
Menurut Elan, kedua program tersebut memiliki tujuan yang baik. Namun, pemerintah perlu memperhatikan desain pembiayaan dan mekanisme pelaksanaannya agar program tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Elan menyoroti skema pembiayaan KDMP melalui pinjaman dengan penjaminan dana desa. Menurut dia, skema tersebut dapat menimbulkan risiko apabila koperasi tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
“Keterbatasan anggaran daerah dapat berpengaruh pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur dasar,” tutur Elan.
Ia juga mendorong pemerintah membuat sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Salah satu pendekatan yang ia dorong yakni adaptive social protection, yang memungkinkan pemerintah merespons kelompok masyarakat yang tiba-tiba terdampak guncangan ekonomi maupun bencana.
“Persoalan perlindungan sosial tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan data, tetapi juga fleksibilitas anggaran. Ketika muncul kelompok masyarakat baru yang memenuhi kriteria penerima bantuan akibat suatu guncangan, sistem penganggaran yang kaku dapat membuat kelompok tersebut belum dapat segera memperoleh perlindungan,” ucapnya. (P-Zamir)
Pos Terkait
