PRIORITAS, 29/4/24 (Jakarta): Sesudah tuntas menangani sidang-sidang sengketa Pilpres, kini Mahkamah Konstitusi giliran akan memasuki persidangan untuk ratusan kasus Pileg.
Tepatnya, ada 297 perkara sengketa hasil Pileg 2024 yang mulai Senin (29/4/24) ini disidangkan.
Terkait itulah, pihak Mahkamah Konstitusi (MK) kini telah menyiapkan dokter hingga tukang pijat untuk hakim konstitusi yang akan menyidangkan ratusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pileg 2024.
Pihak MK menyebutkan, treatment khusus ini bertujuan agar hakim MK tetap segar dan sehat sehingga bisa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dengan lancar.
“Ada pasti (treatment), pertama, dokter poliklinik kita siapkan, ready selama masa PHPU, poliklinik kita siapkan dokter, kita siapkan vitamin, tukang pijat kita siapkan buat hakim, iya buat pegawai boleh,” ujar Juru Bicara MKk Fajar Laksono, Senin (29/4/24).
Bekerja sama dengan BPOM
Seebagaimana dikutip ANTARA, selain itu, kata Fajar, MK bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan makanan para hakim bergizi dan terhindarkan dari zat-zat yang mengganggu kesehatan.
Ya, para hakim MK diminta menjaga asupan makanan dan minuman. “Ditakar gizi dan kalorinya supaya tidak kelebihan karbohidrat dan zat-zat lain yang potensial mengganggu,” ungkap dia.
Fajar menegaskan, treatment seperti itu bukan hanya terjadi pada 2024. Hal tersebut sudah dilakukan MK selama ini.
“Jadi seperti itu, dari tahun ke tahun memang seperti itu,” pungkas Fajar.
Diketahui, MK mulai menyidangkan 297 perkara sengketa hasil Pileg 2024 Senin (29/4/2024).
Disebutkan puka, sidang dibagi dalam tiga panel dengan perincian panel I terdiri dari Suhartoyo selaku ketua dengan anggota Daniel Yusmic Foekh, dan Guntur Hamzah. Mereka akan memeriksa perkara sengketa Pileg 2024 paling banyak, yakni 103 perkara.
Kemudian panel II terdiri atas Saldi Isra selaku ketua dengan anggota Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Panel II akan memeriksa 97 perkara.
Lalu panel III terdiri atas Arief Hidayat selaku ketua dengan anggota Anwar Usman dan hakim Enny Nurbaningsih. Mereka memeriksa 97 perkara.
Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan digelar pada 29 April-3 Mei 2024. (P-BS/jr) — foto ilustrasi istimewa
