PRIORITAS, 25/2/25 (Jakarta): Memastikan sistem keamanan siber Pusat Data Nasional (PDN) merupakan langkah krusial dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data pemerintah serta layanan digital yang bergantung pada infrastruktur ini.
PDN meupakan infrastruktur penting yang menyimpan dan mengelola data strategis pemerintah serta layanan digital publik. Oleh karena itu, memastikan sistem keamanan siber PDN menjadi prioritas utama untuk menjaga keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data.
Untuk itu, PDN harus mengikuti standar keamanan siber internasional seperti ISO 27001 (manajemen keamanan informasi) dan NIST Cybersecurity Framework untuk memastikan perlindungan optimal terhadap ancaman siber.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam rangka manajemen keamanan informasi tersebut menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerja sama dalam melakukan penilaian instrumen dimaksud guna memastikan sistem keamanan siber PDN, telah memenuhi standar.
“Soal keamanan sibernya, kita sudah minta bantuan BSSN juga untuk melakukan semacam review, bagaimana instrumen-instrumen untuk mencegah kejahatan siber ya atau serangan siber, itu bisa dipenuhi oleh PDN,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria di Jakarta, Selasa (25/2/25).
Nezar menyampaikan bahwa Kemkomdigi masih memeriksa ulang instrumen-instrumen PDN guna memastikan semuanya dapat berfungsi baik untuk mendukung penerapan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
BSSN membantu Kemkomdigi menguji instrumen-instrumen pengamanan untuk memastikan keandalan sistem keamanan PDN dalam menghadapi serangan siber. “Jadi, begitu dia udah comply dengan standar keamanan yang ada di BSSN, baru nanti itu akan dimulai,” kata Nezar merujuk pada pengoperasian PDN di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
Saat ditanya tentang target pengoperasian PDN Cikarang, Nezar mengatakan, infrastruktur digital itu rencananya mulai dioperasikan pada Maret 2025.
Sebelumnya, dalam rapat pimpinan Kemkomdigi pada Senin (24/2), Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengarahkan Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital pimpinan Mira Tayyiba untuk mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan. Mira pada kesempatan itu diminta mempersiapkan pengoperasian PDN Cikarang untuk mendukung digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Meutya menyatakan, PDN merupakan tulang punggung pelaksanaan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi harus bisa memastikan kelancaran proses migrasi data dari kementerian dan lembaga pemerintah ke PDN Cikarang. (P-bwl)
